Republik Para "Lemon": Mengapa Sistem Kita Selalu Memproduksi Politisi Busuk?

Ilustrasi: dua buah lemon busuk.
(Foto: Istimewa)

Oleh: Sudarsono Soedomo

SETIAP kali pesta demokrasi tiba, kita disuguhi tontonan yang sama: janji-janji manis yang menguap setelah pelantikan, skandal korupsi yang melibatkan wajah-wajah yang sama, dan kebijakan yang seolah dirancang untuk melayani segelintir elit, bukan rakyat banyak. Publik sering kali marah, menyalahkan diri sendiri karena "bodoh" saat memilih, atau berkesimpulan sinis bahwa "memang semua politisi sama saja".

Namun, marah pada pemilih atau mengutuk individu politisi saja tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Untuk memahami mengapa parlemen dan kantor-kantor pemerintah kita seolah menjadi "penampungan" bagi politisi busuk, kita perlu meminjam kacamata dari sang peraih Nobel Ekonomi, George Akerlof, melalui makalah legendarisnya tahun 1970: "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism".

Secara lebih luas, Lemons Problem adalah pengingat bahwa kejujuran dan kualitas tidak akan pernah menang dalam sistem yang transparansinya rusak.

Pasar Politik dan Asimetri Informasi

Akerlof awalnya menggunakan teori ini untuk menjelaskan pasar mobil bekas. Dalam pasar tersebut, penjual tahu persis apakah mobilnya berkualitas prima (peach) atau penuh kerusakan tersembunyi (lemon). Pembeli tidak tahu. Karena takut tertipu, pembeli hanya mau membayar harga rata-rata yang rendah. Akibatnya, penjual mobil bagus enggan menjualnya, dan pasar akhirnya dibanjiri oleh mobil-mobil rongsok (lemons).

Sekarang, terjemahkan pasar mobil bekas itu ke dalam Pasar Politik Indonesia: Penjual adalah Politisi dan Partai Politik. Pembeli adalah Rakyat Pemilih. Peach (Mobil Bagus) adalah Politisi yang jujur, kompeten, dan berintegritas. Lemon (Mobil Rongsok) adalah Politisi yang korup, manipulatif, dan hanya mencari keuntungan pribadi.

Di sinilah letak masalah utamanya: Asimetri Informasi. Rakyat tidak dapat melihat isi hati, rekam jejak finansial yang sebenarnya, atau kesepakatan-kesepakatan gelap di belakang layar seorang calon pemimpin. Yang rakyat lihat hanyalah "cat mobil yang mengkilap": baliho di setiap sudut jalan, blusukan yang diatur event organizer, tarian di media sosial, dan janji-janji kampanye.

Politisi busuk (lemon) sangat ahli dalam mendanai "cat mengkilap" ini (pencitraan). Sementara itu, politisi jujur (peach) sering kali tidak memiliki dana sebesar itu, atau menolak menggunakan uang haram untuk membiayai pencitraannya.

Mengapa yang Jujur Pergi dan yang Busuk Menguasai Pasar?

Karena sistem transparansi kita rusak, pemilih tidak dapat membedakan mana yang peach dan mana yang lemon. Dalam kebingungan itu, pemilih sering kali jatuh pada pilihan pragmatis: memilih berdasarkan suku, agama, atau yang paling sering membagikan uang (politik uang).

Di sinilah tragedi sebenarnya terjadi. Politisi yang jujur dan berkualitas (peach) melihat realitas ini dan berpikir: "Untuk apa saya masuk ke dalam sistem yang kotor ini? Saya tidak punya uang miliaran untuk politik uang, saya tidak mau berbohong di media sosial, dan jika saya menang pun, saya akan dimakan oleh sistem yang sudah dikuasai para koruptor."

Mereka yang jujur akhirnya memilih untuk menarik diri dari pasar politik. Mereka enggan mencalonkan diri, atau jika mereka masuk, mereka dengan mudah digilas oleh mesin politik yang lebih besar.

Sebaliknya, siapa yang tersisa dan berebut kekuasaan? Mereka adalah para lemon. Orang-orang yang memang berniat mencuri uang negara untuk mengembalikan "modal kampanye" mereka. Orang-orang yang bersedia menggadaikan kebijakan publik demi oligarki. Orang-orang yang tidak punya masalah untuk berbohong dan memanipulasi citra.

Karena yang jujur menyingkir, pasar politik kita 100 persen dikuasai oleh para lemon. Ini bukan kebetulan; ini adalah seleksi alam dari sistem yang transparansinya rusak.

Merusak Rem dan Sistem Inspeksi

Yang membuat keadaan di Indonesia saat ini sangat parah, para lemon yang sudah berhasil duduk di kursi kekuasaan tidak tinggal diam. Sama seperti penjual mobil rongsok yang akan mencoba merusak mesin inspeksi independen, politisi busuk kita secara sistematis melumpuhkan mekanisme "transparansi" yang ada.

Mereka melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka merevisi undang-undang untuk melindungi diri mereka dari jerat hukum. Mereka membungkam jurnalisme independen dan menggunakan buzzer untuk mengaburkan fakta. Mereka menghancurkan "sistem sertifikasi" dan "garansi" yang seharusnya melindungi rakyat.

Ketika transparansi dihancurkan secara paksa oleh mereka yang berkuasa, Lemons Problem menjadi absolut. Kejujuran dan kualitas benar-benar tidak memiliki ruang untuk bernapas, apalagi menang.

Bagaimana Kita Keluar dari Jeratan Ini?

Akerlof menyatakan bahwa solusi untuk Lemons Problem bukanlah dengan menyuruh pembeli untuk "lebih pintar" atau "lebih teliti" saja, karena asimetri informasi terlalu besar. Solusinya adalah menciptakan institusi dan mekanisme yang memaksa transparansi—seperti garansi mesin, sertifikasi pihak ketiga, dan regulasi yang ketat.

Dalam konteks politik Indonesia, kita tidak dapat hanya mengandalkan kesadaran moral individu politisi. Kita harus menuntut rekayasa sistem (system design) yang memaksa transparansi:

1. Transparansi Pendanaan Politik: Mewajibkan audit terbuka dan real-time atas semua arus dana kampanye. Jika ada yang disembunyikan, gugurkan calon tersebut.

2. Penguatan Institusi Pengawas: Mengembalikan gigi taring KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) agar berfungsi sebagai "mekanik independen" yang dapat membongkar mesin mobil rongsok sebelum dijual ke publik.

3. Keterbukaan Informasi Publik: Mendigitalkan dan membuka semua data pengadaan barang, perizinan, dan kekayaan pejabat secara open data agar jurnalis dan masyarakat sipil dapat melakukan screening (penyaringan).

Penutup

Kondisi politik Indonesia yang rusak parah saat ini bukanlah kutukan budaya atau takdir yang tidak dapat diubah. Ini adalah hasil matematis dari sebuah sistem yang membiarkan asimetri informasi merajalela.

Selama kita membiarkan transparansi dihancurkan, selama biaya politik dibiarkan mahal dan gelap, dan selama institusi pengawas dikebiri, sistem ini akan terus-menerus memproduksi dan memilih politisi busuk. Lemons Problem mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, kita tidak cukup hanya berharap pada kebaikan hati para calon pemimpin. Kita harus membangun sistem yang memaksa mereka untuk jujur, dan menghukum mereka yang berbohong, sebelum mereka sempat merusak negara ini lebih jauh lagi. (***)

(mBogor, 30062026)

Penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan politik.