Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah,
Wakil Kepala BPS RI Donny Hari Budiutomo
Harmadi, dan pejabat lainnya.
(Foto: Istimewa)
“Kolaborasi itu kunci. Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, media, hingga akademisi harus terlibat,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Achmad Dimyati Natakusumah di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang, pada Rabu (29/4/2026).
Dimyati menjelaskan data yang dihasilkan harus benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. “Kita ingin data yang riil, bukan data yang dipoles. Dari data itu kita bisa menentukan kebijakan yang tepat,” katanya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan secara door to door, kata Dimyati, yakni petugas sensus mendatangi langsung rumah tangga dan unit usaha. Metode ini bertujuan memastikan seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari usaha besar hingga mikro serta kegiatan ekonomi digital di tingkat rumah tangga, dapat terdata secara menyeluruh.
“Dengan cara ini, kita bisa menangkap kondisi ekonomi masyarakat secara utuh. Tidak ada yang terlewat,” ujar Dimyati.
Dikatakan Dimyati, pelaksanaan sensus yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 ini akan menjangkau seluruh unit usaha tanpa terkecuali, dengan dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat.
“Ini adalah kerja bersama. Data yang akurat akan membawa kita pada kebijakan yang tepat untuk pembangunan Banten ke depan,” tutur Dimyati.
Wakil Kepala BPS RI Donny Hari Budiutomo Harmadi menyampaikan Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Mei hingga Agustus 2026, dengan melibatkan ratusan ribu petugas sensus di lapangan.
“Kami menurunkan sekitar 251 ribu petugas sensus di Indonesia, petugas sensus akan bekerja selama tiga bulan. Mereka akan mendata perusahaan sekaligus aktivitas usaha di rumah tangga, termasuk yang berbasis digital,” ujarnya.
Donny menegaskan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat penting dalam mendukung keberhasilan sensus. Dipastikan bahwa seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.
“Informasi yang disampaikan kepada BPS dijamin aman dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik untuk menyediakan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir.
Menurutnya, tema Kolaborasi Banten mencerminkan upaya membangun kebersamaan dan rasa kepemilikan seluruh pihak terhadap pelaksanaan sensus.
“Dengan dukungan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, kami optimistis sensus ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data statistik yang berkualitas,” ujar Yusniar. (*/pur)
0 Comments