Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Bambang
Soesatyo, dan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany
(penulis buku) serta pejabat lainnya.
(Foto: Istimewa)
Data Kementerian Koperasi pada 2025, kata Bamsoet, mencatat jumlah koperasi berkisar 220.000 koperasi, namun tidak semuanya benar-benar aktif dan berkembang. Sisanya cenderung stagnan, bahkan banyak yang sekadar menyisakan papan nama tanpa aktivitas ekonomi yang nyata.
Bamsoet mengatakan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih berkisar pada angka 5 persen, jauh tertinggal dibandingkan negara dengan ekosistem koperasi maju seperti Korea Selatan atau Jepang. Mayoritas koperasi di Indonesia masih bergerak di sektor simpan pinjam dengan skala usaha relatif kecil, sehingga daya ungkitnya terhadap ekonomi riil belum signifikan.
“Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kita memiliki jumlah koperasi yang besar, tetapi kualitas dan keberlanjutannya masih lemah. Situasi ini memperlihatkan bahwa pembenahan koperasi tidak cukup berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi harus menyentuh model bisnis dan daya saing produk," ujar Bamsoet kepada wartawan di Jakarta, pada Kamis (30/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet pada peluncuran buku "Penguatan Koperasi Merah Putih Melalui Produk Lokal Berbasis Merek Kolektif", karya Dr. Dewi Tenty Septi Artiany di Parle Senayan, Kamis (30/4/26). Hadir antara lain Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Atip Latipulhayat, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo, serta musikus Candra Darusman.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 menjelaskan salah satu hambatan utama dalam pengembangan koperasi produksi adalah ketiadaan produk unggulan yang memiliki identitas merek kuat di pasar. Banyak koperasi desa memiliki potensi komoditas, mulai dari hasil pertanian, perikanan, hingga kerajinan, tetapi belum terintegrasi dalam sistem produksi dan pemasaran yang solid. Akibatnya, produk-produk tersebut sulit bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun internasional.
Bamsoet menilai konsep merek kolektif mampu menjawab persoalan produksi di tingkat desa. Dengan satu merek bersama, koperasi dapat melakukan standarisasi kualitas, efisiensi distribusi, hingga penguatan promosi secara terpusat. Model ini telah terbukti berhasil di berbagai negara, seperti koperasi susu di Eropa yang mampu menembus pasar internasional melalui brand kolektif yang terkelola profesional.
“Melalui merek kolektif, anggota koperasi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Mereka terhubung dalam satu ekosistem produksi dan pemasaran yang saling menguatkan. Ini akan meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan anggota,” ucap Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI menjelaskan Koperasi Merah Putih harus berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Artinya, koperasi tidak sekadar menjadi lembaga keuangan mikro, tetapi menjadi pusat konsolidasi produksi, pengolahan, hingga distribusi. Dengan pendekatan ini, koperasi dapat memotong rantai distribusi yang panjang dan meningkatkan nilai tambah di tingkat desa.
“Kita ingin koperasi menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Ketika produk lokal memiliki merek yang kuat dan sistem distribusi yang efisien, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat di sekitar koperasi,” urai Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam memperkuat Koperasi Merah Putih. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa koperasi tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi nasional yang terintegrasi.
“Jika dikelola dengan serius, Koperasi Merah Putih berbasis merek kolektif dapat menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Ini bukan sekadar program, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal,” pungkas Bamsoet. (*/pur)
0 Comments