Ilustrasi, saat mahasiswa melakukan aksi
demo di Jakarta pada 27 Agustus 2025.
(Foto: Ist/kompas.com)
FENOMENA people power atau mobilisasi massa besar-besaran menjadi salah satu tema paling penting dalam politik kontemporer. Sejak Revolusi Filipina 1986 yang menumbangkan Ferdinand Marcos, istilah ini digunakan untuk merujuk pada gerakan warga yang masif, relatif non-elektoral, dan umumnya non-kekerasan, yang mampu mengguncang bahkan menjatuhkan rezim politik. Fenomena serupa berulang di Eropa Timur (1989), Arab Spring (2011), gerakan pro-demokrasi di Hong Kong (2014 dan 2019), hingga Occupy Movement di Amerika Serikat (2011).
Di Asia Selatan dan Tenggara, people power memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Gerakan ini sering kali terkait krisis ekonomi, fragmentasi elite, serta keterlibatan militer dalam politik. Empat kasus menonjol adalah Bangladesh (2024), Sri Lanka (2022), Indonesia (1998 dan 2025), serta Nepal (2025). Semuanya memperlihatkan bahwa krisis multidimensi dapat menjadi katalis mobilisasi, dengan hasil yang bervariasi: jatuhnya pemimpin otoriter, kompromi elit, atau sekadar konsesi parsial.
Krisis, Martir, dan Elite Split
Studi gerakan sosial menekankan tiga faktor utama: repertoar aksi, peluang politik, dan framing (McAdam, Tarrow, Tilly, 2001). Dalam keempat kasus di Asia, krisis ekonomi menjadi pemicu struktural. Sri Lanka bangkrut akibat utang luar negeri, Bangladesh tercekik inflasi dan krisis energi, Nepal dilanda perang sipil, sementara Indonesia 1998 menghadapi kehancuran finansial Asia.
Namun, krisis ekonomi saja tidak cukup. Biasanya ada peristiwa martir yang menjadi katalis moral. Penembakan mahasiswa di Dhaka (Bangladesh 2024), Tragedi Trisakti (Indonesia 1998), kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan (Indonesia 2025), hingga korban represi di Kathmandu (Nepal 2025) semuanya memicu luapan mobilisasi. Seperti dijelaskan Timur Kuran dalam Now Out of Never (1991), represi dapat memecah “preference falsification” - ketika warga sebelumnya diam, tiba-tiba berani menyatakan ketidakpuasan, memicu cascade.
Hasil akhir sangat ditentukan oleh fragmentasi elite. O’Donnell dan Schmitter (1986) menekankan transisi demokrasi biasanya terjadi bila elite pecah. Ini terbukti pada Indonesia 1998, Nepal 2025 dan Bangladesh 2024, di mana pecahnya elite - sering kali dengan peran militer sebagai penentu - membuka jalan bagi perubahan rezim. Sebaliknya, Indonesia 2025 menunjukkan variasi: elite tidak pecah total, sehingga hasilnya hanya konsesi parsial berupa reshuffle kabinet dan janji reformasi.
Diplomasi Internasional dan Efek Boomerang
Pengalaman Indonesia 1998 memperlihatkan bahwa faktor internasional dapat mempercepat runtuhnya rezim. Setelah diculik dan dibebaskan, saya membawa isu pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) ke panggung internasional - mulai dari Komnas HAM, Kongres Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB, hingga kampus-kampus di luar negeri. Dalam pidato di depan pejabat tinggi keamanan AS, saya menyerukan agar dukungan militer terhadap Indonesia dihentikan.
Keesokan harinya, pemerintah AS benar-benar menghentikan bantuan militernya. Efek boomerang advokasi transnasional ini, sebagaimana dijelaskan Keck dan Sikkink dalam Activists Beyond Borders (1998), mempercepat delegitimasi rezim. Soeharto akhirnya mundur, bukan hanya karena tekanan domestik, tetapi juga karena tekanan internasional yang menambah isolasi politik.
Kasus ini menegaskan bahwa people power bukan semata urusan domestik. Dukungan atau tekanan eksternal dapat menjadi faktor akseleratif, meskipun tidak selalu determinan.
Efek Domino atau Gelombang Kontestasi?
Pertanyaan penting adalah apakah fenomena ini bersifat efek domino lintas negara. Tarrow dalam Power in Movement (2011) menegaskan bahwa protes lebih tepat dipahami sebagai wave of contention - gelombang kontestasi yang menyebar secara simbolis, bukan mekanistik.
Memang ada difusi simbolis: protes Indonesia 2025 meniru repertoar aksi dari Sri Lanka dan Bangladesh - okupasi gedung, tenda rakyat, narasi anti-korupsi. Namun, hasil tetap bergantung pada faktor domestik. Bangladesh dan Nepal menghasilkan transisi penuh, Sri Lanka hanya revolusi setengah jalan, sementara Indonesia 2025 berhenti pada konsesi parsial.
Dengan demikian, people power di Asia Selatan dan Tenggara lebih tepat dipahami sebagai gelombang kontestasi yang berulang, bukan efek domino otomatis.
Pelajaran bagi Demokrasi Indonesia
Ada tiga pelajaran penting. Pertama, krisis ekonomi adalah pemicu utama. Negara dengan fondasi fiskal lemah akan lebih rentan. Kedua, elite split menentukan hasil. Tanpa fragmentasi nyata, protes cenderung hanya menghasilkan konsesi. Ketiga, tekanan internasional dapat memperkuat advokasi domestik, tetapi bukan faktor tunggal.
Bagi Indonesia pasca-2025, konsesi parsial menunda masalah, bukan menyelesaikan. Selama akar persoalan - korupsi, ketidakadilan ekonomi, lemahnya akuntabilitas aparat - tidak ditangani, gelombang people power berpotensi berulang.
Penutup
Sejarah membuktikan bahwa people power bukan jalan pasti menuju demokrasi. Ia bisa membuka transisi penuh, setengah jalan, atau sekadar kosmetik politik. Yang menentukan adalah kombinasi krisis, martir, fragmentasi elite, serta keterhubungan dengan jaringan internasional.
Di Asia Selatan dan Tenggara, people power adalah cermin rapuhnya institusi negara sekaligus bukti kuatnya energi rakyat. Indonesia pernah menjadi pelaku utama gelombang itu pada 1998. Pertanyaannya kini: apakah kita belajar dari sejarah, atau membiarkan gelombang berikutnya. (***)
Penulis adalah Komisaris Independen PT Antam Tbk., penulis buku, dan aktivis reformasi 1998.
0 Comments