Diskusi Nasional Forum PRMI: Ada Potensi Dan Risiko Dana Danantara Dukung Pembangunan Daerah

Asep Abdullah Busro, Lilik Haryadi, Adib
Miftahul, dan Arlista Hadhi Putri.
(Foto: Syafril Elain/TangerangNet.Com)

NET - Meskipun dana Danantara menjadi langkah kebijakan besar yang diambil Presiden Prabowo Subianto, publik dan kalangan akademisi masih menyimpan sejumlah keraguan.

Pandangan kritis sekaligus menaruh harapan atas kehadiran dana Danantara sebagai skema investasi strategis yang dapat mendorong pembangunan daerah di Indonesia disampaikan oleh Asep Abdullah Busro, akademisi dan praktisi hukum dari Iluni Universitas Sultan Ageng Tirtaya (Untirta), Kota Serang.

Hal itu disampaikan Asep pada Diskusi Nasional bertema "Danantara: Solusi Investasi Daerah dan Strategi Menghadapi Badai Global" yang diselenggarakan oleh Forum Pimred Multimedia Indonesia (FPRMI) di Hotel Aston, Kota Serang, Jumat (18/7/2025).

Acara yang dipandu oleh Arlista Hadhi Putri dengan menampilan narasumber Lilik Haryadi - Kepala Sub Bidang Hubungan Antar-Lembaga Pemerintah, Kejaksaan Agung, Asep Abdullah Busro, dan Adib Miftahul – Pengamat Politik dan Kebijaksan Publik.

“Sebagai entitas baru, dana Danantara ini masih membingungkan publik. Tapi jika dikelola secara profesional, ini bisa menjadi reformasi keuangan negara yang mengkonsolidasikan kekuatan investasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara-red) untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Asep.

Asep menjelaskan selama ini banyak BUMN memiliki anak dan cucu perusahaan yang menjalankan aksi korporasi tanpa arah jelas dan minim dampak langsung ke masyarakat.

Dengan Dana Danantara, yang menghimpun aset senilai lebih dari Rp14.000 triliun, pemerintah kini memiliki peluang besar untuk mengintervensi sektor-sektor strategis seperti penciptaan lapangan kerja dan pemerataan infrastruktur.

Asep menyoroti potensi Dana Danantara dalam membantu pembiayaan proyek strategis daerah, khususnya bagi pemerintah daerah dengan keterbatasan APBD. Contoh rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara di Banten yang diusung Gubernur Banten Andra Soni.

“Proyek seperti pelabuhan internasional butuh pendanaan besar, yang tidak bisa hanya mengandalkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-red). Dana Danantara bisa jadi alternatif pembiayaan pembangunan daerah,” jelasnya.

Namun demikian, Asep menekankan pentingnya pengawasan dan distribusi yang tepat sasaran agar Dana Danantara tidak menimbulkan risiko kerugian negara maupun beban bagi masyarakat.

“Jangan sampai ini jadi skema megainvestasi yang gagal, atau bahkan menjadi beban fiskal jangka panjang. Dana sebesar itu harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli, dan menjawab kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” tuturnya.

Diskusi ini menjadi momentum untuk memperjelas fungsi dan posisi Dana Danantara sebagai instrumen kebijakan publik.

Asep berharap ke depan Danantara benar-benar mampu menjadi solusi investasi daerah yang inklusif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (*/pur)