![]() |
Ilustrasi, pagar bambu biasa digunakan warga untuk pekarangan kebun. (Foto: Istimewa/mamikos.com) |
POLEMIK pemasangan pagar laut misterius di perairan Indonesia terus menjadi perhatian publik. Sekjen Partai Golkar Sarmuji menyatakan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI belum diperlukan karena isu ini masih dalam ranah eksekutif dan tengah dalam proses penyelesaian. Namun di sisi lain, sejumlah pihak menilai bahwa transparansi tetap harus dikedepankan guna memastikan tidak ada motif tersembunyi di balik proyek ini.
Partai Golkar sebagai salah satu pendukung utama
pemerintahan Prabowo memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan
pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Apalagi kader Golkar yang
dipercaya oleh Presiden Prabowo, seperti Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), telah menunjukkan
langkah-langkah konkret dalam mendukung kebijakan pemerintahan. Oleh karena
itu, dukungan dari masyarakat serta internal partai menjadi faktor penting
dalam menjaga soliditas dan efektivitas pemerintahan.
Golkar dan Perannya dalam Pemerintahan Prabowo
Sebagai partai besar dengan jaringan kuat, Golkar memiliki
tanggung jawab untuk tidak hanya mendukung kebijakan pemerintah, tetapi juga
memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan transparan dan berpihak pada rakyat.
Dalam konteks pagar laut, ada dua aspek utama yang harus diperhatikan oleh
Golkar dan pemerintah:
1. Transparansi dan Akuntabilitas
Jika proyek ini memiliki dasar hukum yang jelas dan
bertujuan untuk kepentingan nasional, pemerintah harus membuka semua informasi
yang diperlukan kepada publik.
DPR RI termasuk Fraksi Golkar, perlu memastikan bahwa proyek
ini tidak melanggar hak-hak masyarakat, terutama nelayan yang terdampak.
2. Efektivitas Pengawasan
Jika eksekutif memang sedang menyelesaikan persoalan ini,
Golkar sebagai partai pendukung utama harus memastikan bahwa prosesnya berjalan
cepat dan transparan.
Jika dalam perkembangannya ditemukan kejanggalan atau
penyalahgunaan wewenang, Golkar juga harus berada di garda depan untuk
mendukung langkah investigasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan pembentukan
Pansus.
Pansus: Perlukah atau Tidak?
Pansus DPR RI memang bukan satu-satunya cara untuk
mengungkap kebenaran di balik pemasangan pagar laut ini. Namun, jika dalam
proses pendalaman oleh Komisi IV DPR RI ditemukan indikasi pelanggaran serius,
maka pembentukan Pansus bisa menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan.
Pemerintah dan DPR RI harus bekerja sama untuk menemukan
solusi terbaik, baik melalui jalur eksekutif maupun pengawasan legislatif. Jika
pagar laut ini memang memiliki tujuan strategis, maka masyarakat perlu
diberikan pemahaman yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun, jika
ada kepentingan tersembunyi di balik proyek ini, maka pengusutan mendalam harus
dilakukan untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan.
Kesimpulan
Pagar laut misterius ini bukan sekadar isu teknis, tetapi
juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan
akuntabilitas. Golkar sebagai partai pendukung utama pemerintahan Prabowo
memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai
dengan kepentingan nasional. Dukungan optimal dari masyarakat dan internal
partai kepada kader seperti Nusron Wahid juga harus diiringi dengan pengawasan
ketat agar kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi bangsa.
Pada akhirnya, yang terpenting adalah keterbukaan informasi,
efektivitas pengawasan, serta komitmen bersama untuk menjaga kepentingan
nasional di atas segala kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu.
(***)
*Penulis adalah Pemerhati lingkungan hidup.
0 Comments