 |
| Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat memimpin rapat kesiapan swasembada pangan. (Foto: Istimewa) |
NET - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen
mendukung kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada
pangan. Kesiapan itu mulai dari ketersediaan irigasi, distribusi pupuk, bibit
unggul, ketersediaan dan harga pangan, sampai tata kelola perikanan dan garam.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Abdul Rauf Damenta mengatakan
hal itu pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Provinsi Banten
2025 bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian/Lembaga
Lainnya di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B),
Kota Serang, Jumat (10/1/2025).
Damenta menjelaskan dari sektor irigasi, Provinsi Banten
didukung oleh 1.419 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas lima kewenangan
Pemerintah Pusat, 22 kewenangan Provinsi Banten, dan 1.392 kewenangan
Kabupaten/Kota.
“Tindak lanjut Surat Menteri Pertanian pada 6 Desember 2024
perihal Data Identifikasi Kebutuhan Fasilitas Irigasi di Provinsi Banten, kami
telah menyampaikan identifikasi fasilitas irigasi yang perlu perbaikan,” kata Damenta.
Guna memenuhi sumber air baku/irigasi, kata Damenta, ada
beberapa waduk dan bendungan yang sudah bisa dioptimalkan seperti Waduk
Sindangheula, Bendungan Karet Tersaba, Waduk Cidanau, Waduk Pasir Kopo, Waduk
Cilawang, Bendungan Ciliman, dan Waduk Karian.
“Sumber air baku itu dapat memenuhi kebutuhan air pada lahan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Provinsi Banten,” ujarnya.
Pada 2024, luas lahan persawahan di Provinsi Banten mencapai
197.845 hektar yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota. Namun secara dominan berada
pada Kabupaten Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang.
“Pada 2025 ini, swasembada padi di Provinsi Banten luas
tanam ditargetkan sebesar 624.053 hektar dengan produksi padi sebanyak
2.888.375 ton,” jelasnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan
mengatakan swasembada pangan yang semula ditargetkan oleh Presiden Prabowo pada
2029 dipercepat menjadi tahun 2027. Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda)
bersama seluruh jajarannya harus bergerak cepat.
“Sekarang, kita ini baru bekerja sekitar tiga bulan, namun
sudah banyak yang dikerjakan. Oleh karena itu, kami ingin memetakan
permasalahan di daerah terkait dengan swasembada pangan,” katanya.
Dikatakan Zulkifli, Pemda harus menjaga betul agar
sawah-sawah itu tidak boleh berubah fungsi. Karena Indonesia ini lahan terbaik
ada di Pulau Jawa, termasuk Banten.
“Banten 200.000 hektar dan ada perubah sekritar 6.450
hektar. Ini sudah cukup. Lahan persawahan itu harus terus dioptimalkan,”
ujarnya.
Menurut Zulkifli, pemerintah sudah melarang impor beberapa
komoditas pangan seperti garam, jagung, gula, dan beras. Dalam rangka
swasembada pangan itu, pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder terkait
merupakan satu tim yang harus saling mendukung.
“Nanti, kita awasi bareng-bareng baik dari permasalahan
irigasi, pupuk, penyuluhan dan yang paling penting bagaimana hasil petani ini
diserap dengan baik,” ucapnya. (*/pur)
0 Comments