Politik Sandera Era Prabowo (Jokowi beraroma Hoover)

Baca Juga

Thomas Lembong.
(Foto: Istimewa)  

Oleh: Lukas Luwarso

 

MENJELANG akhir jabatannya, Joko Widodo (Jokowi) sukses menerapkan politik carrot and stick. Metafor "wortel dan tongkat" sebagai konsep politik realis-pragmatis, memakai hadiah dan hukuman untuk politik penundukan. Sarana untuk menyandera kawan dan lawan, dalam permainan kotor politik kekuasaan.

Contoh aktual, Erlangga Hatarto, Zulkifli Hasan, Erick Tohir, Bahlil Lahadalia, dan politikus semacam mereka, mendapat wortel, sementara Tom Lembong merasakan pukulan tongkat kekuasaan. Para pengerat wortel hidup nikmat dalam sandera politik. Mereka mengalami Stockholm Syndrom.

Stockholm Syndrom merujuk pada kisah nyata, kasus perampokan bank dan penyanderaan di Kota Stockholm pada 1973. Para tersandera justru bersimpati dan mendukung perampok karena punya "itikad baik" pada mereka yang kooperatif.

Jokowi menyandera politikus melalui "politik sprindik". Politikus bermasalah, alias korup, di lingkaran Koalisi Indonesia Maju (KIM), mendapat wortel, hadiah "kebaikan" Jokowi. Mereka tidak dipersekusi, tapi justru mendapat posisi menteri. Sejauh mereka bersedia tunduk-tersandera, terus mendukung dan mengikuti skenario politik the power that be. Beda dengan nasib Tom Lembong, bekas menteri yang dipentung tongkat, karena berani beroposisi.

Dengan politik sprindik Jokowi sukses men-stockholm-syndrom-kan para politikus bermasalah, dan mengelevasi posisinya menjadi figur yang dipatuhi, sekaligus "disukai". Kaum tersandera itu terus dapat mengunyah wortel, dan  menjilat Jokowi, terus terpakai sebagai menteri, berlanjut di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo.

Politik sandera-sprindik ala Jokowi bukan hal baru. Praktek ini "lazim" dipakai oleh politikus despotik untuk mendapat atau mempertahankan kekuasaan. Machiavelli mendeskripsikannya dalam buku "Sang Penguasa" (Il Principe, 1532). Bagaimana berkuasa tanpa mengindahkan etika, memakai tipu muslihat, ancaman, paksaan, dan manipulasi. Politik Machiavellis itu bahkan pernah terjadi di negeri kampiun demokrasi, Amerika, pada kurun 1924-1972.

Direktur FBI, J. Edgar Hoover, bisa bertahan selama 48 tahun sebagai "penguasa" dunia intelijen Amerika dengan memakai metode retro-sprindik (ala Jokowi kini). Menggunakan kekuasaan lembaga intelijen dan kepolisian untuk menyandera politikus.

Hoover mengorek-orek informasi privasi, memata-matai, mencuri, menyadap, menyusup dan mengintimidasi secara illegal. Ia memakai informasi skandal memalukan untuk menyandera politikus Amerika. Cara-cara licik itu ia pakai untuk mempertahankan jabatan, selain untuk menjalankan agenda politik konservatifnya. Ia sukses menggunakan informasi rahasia untuk "menundukkan" delapan presiden Amerika, dari Calivin Coolidge (1924), Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Lyndon Johnson, hingga Richard Nixon (1972).

Selain urusan skandal seks (ingat perselingkuhan Presiden Kennedy dan Marilyn Monroe?), Hoover memakai isu korupsi, manipulasi, komunisme-McCarthyism, rasialisme, dan keamanan nasional, sebagai pembenaran aksi-aksi sanderanya.

Ia memakai segala cara, memanipulasi Informasi dan menggalang opini  publik untuk memperkuat agendanya. Ia ditakuti oleh anggota kongres, senator, termasuk presiden AS. Delapan presiden tidak berani memecatnya karena berisiko akan diungkap rahasianya. Kekuasaannya, selama 48 tahun sebagai direktur FBI, baru berakhir saat kematiannya,

Jokowi beberapa tahun menjelang akhir kekuasaannya memakai metode J. Edgar Hoover untuk konsolidasi membangun kekuatan politik.  Dengan metode ini, sebagai politikus yang tak berpartai, ia ingin melanjutkan kekuasaan. Ia sukses membawa anak, menantu, kerabat, dan kroninya menduduki posisi penting, serta memantabkan posisinya sebagai "king maker". Ia sukses membawa Prabowo, bersama Gibran, putra sulungnya, menduduki tahta kekuasaan.

Namun, apakah metode politik sandera ala Hooverian Jokowi bakal efektif ketika ia tidak lagi berkuasa secara formal? Apakah ia bisa menggunakan wakil presiden Gibran--dan 19 menteri atau wakil menteri--sebagai proxy untuk melanjutkan ambisi politiknya, dan menjadikan (pemerintahan) Presiden Prabowo sebagai sandera?

Dari susunan personel kabinet yang kental "beraroma Jokowi" kuat terkesan Prabowo sedang tersandera secara politik. Sejumlah policy awal juga menunjukkan ada cawe-cawe Jokowi. Termasuk, misalnya, mendadak menjadikan Tom Lembong, sebagai tersangka dan menjebloskannya ke penjara.

Pertanyaan krusial, apakah Prabowo sedang tersandera,  menderita gejala Stockholm Syndrom, akan terjawab dalam beberapa minggu ke depan. Misalnya apakah ia konsisten untuk berani menjebloskan (men-Tom-Lembong-kan) para menteri perdagangan yang ikut mengimpor manisnya gula? Termasuk "mengejar sampai ke Antartika" kasus-kasus korupsi yang membelit sejumlah menteri pengunyah wortel yang proxy-Jokowi?

Kalau persekusi, pentungan tongkat, terhadap para menteri dan pejabat korup tidak juga terjadi. Boleh jadi asumsi bahwa Prabowo tersandera, dan "tak berdaya" sedang menikmati wortel Jokowi, cukup valid.

Apakah Prabowo sedang tersandera, karena gejala Stockholm Syndrom atau terancam metode Edgar Hoover (akan diungkap rahasia skandalnya)? Cepat atau lambat bakal bisa diketahui. Apapun faktanya, tidak seharusnya Indonesia dikelola oleh pemerintahan yang berada di bawah tekanan atau tersandera. Prabowo tidak ada pilihan lain, selain harus melawan. (***)

 

Penulis adalah pengamat sosial dan politik.