![]() |
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat bertemu di ruang kerja Haedar. (Foto: Istimewa) |
Oleh karena itu, diperlukan kajian
seksama, menyeluruh, terbuka serta adanya naskah akademik yang sahih sebelum
diputuskan melakukan amandemen UUD NRI 1945 yang telah menjalani empat kali
perubahan.
"Pak Haedar mengapresiasi
sikap Ketua MPR ke-11 Amien Rais yang menyatakan menyesal dan meminta maaf atas
amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002. Salah satu hasil amandemen mengubah
sistem politik dan sistem demokrasi dari perwakilan menjadi pemilihan
langsung," ujar Bamsoet usai menyampaikan undangan silaturahmi kebangsaan
MPR RI kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Jakarta, Kamis
(6/6/24).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan
Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan itu menjelaskan
Muhammadiyah menilai terdapat kesalahan arah pada amandemen UUD 1945 pasca
reformasi. Amandemen yang awalnya hanya ditujukan untuk membatasi masa jabatan
presiden, pada akhirnya merembet hingga menurunkan fungsi MPR dari lembaga
tertinggi menjadi lembaga tinggi hingga liberalisasi pasal-pasal sistem
politik, demokrasi, ekonomi, HAM dan halauan negara.
"Muhamadiyah menegaskan harus
ada sejumlah perbaikan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.
Muhamadiyah sepakat jika MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Terkait
dengan sistem politik dan demokrasi, hal tersebut harus dibahas secara cermat
oleh para stakeholder bangsa," kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI
(Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia itu berharap
PP Muhammadiyah dapat memberikan catatan terkait persoalan kebangsaan beserta
solusinya saat silaturahmi kebangsaan dengan pimpinan MPR RI nanti. Termasuk
memberikan rekomendasi untuk disampaikan kepada pimpinan MPR RI periode 2024-2029.
"Kita harapkan silaturahmi kebangsaan
yang telah dilakukan pada awal masa jabatan pimpinan MPR periode 2019-2024 dan
saat ini sebelum akhir masa jabatan pimpinan MPR, bisa menjadi semacam role
model dan tradisi politik baru di Indonesia. Para pemimpin bangsa mau
mengedepankan silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan serta menyelesaikan
berbagai permasalahan bangsa melalui forum silaturahmi," pungkas Bamsoet.
(*/pur)
0 Comments