 |
| Helmy Halim. (Foto: Timses Helmy Halim) |
Pemerintahan dalam semua tingkatan memiliki fungsi yaitu
melaksanakan pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaaan masyarakat dan
menjalankan fungsi regulasi. Agar pelaksanaannya berjalan efektif, pada
pemerintahan daerah disusun pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan,
penentuan prioritas pembangunan dan tahapan pelaksanaan sesuai dengan masa
jabatan masing-masing pimpinana daerah.
Fungsi pemerintahan dimaksud dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang secara umum terdiri dari variable pendidikan, Kesehatan,
Pembangunan Infrastruktur, serta daya beli masyarakat.
Pembangunan Daerah pada dasarnya menyangkut empat perubahan
mendasar. Antara lain: perubahan struktur sosial daerah, perubahan sikap mental
atau kebudayaan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pengentasan kemiskinan
daerah termasuk pengangguran dan ketimpangan. Melihat kondisi pembangunan saat
ini, perlu adanya inovasi dan terobosan yang kreatif sehingga Kota Tangerang
dapat dibanggakan dan maju.
Misi pemerintahan sebelumnya yakni bersama mengembangkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan, kesehatan
dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata pemerintahan yang profesional
dan berintegritas. Lalu, bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan bersama meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan.
Namun dirasakan dalam 1 dekade ini, Visi bersama ini, belum
sepenuhnya dapat terealisasi. Pembangunan SDM masih perlu penyempurnaan
dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Tata Kelola pemerintahan
dengan yang Profesional dan Berintegritas perlu penyempurnaan. Pembangunan
sarana dan prasarana kota yang berwawasan lingkungan, malah banyak kriktik
publik. Lalu pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang yang masih belum berkeadilan
dan mandiri.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan Kota Tangerang yang maju
dan modern 5 tahun mendatang (2024-2029), serta kesejahteraan rakyat meningkat
sesuai yang dicita-citakan bersama. Saya uraikan Visi dan Misi serta Program
unggulan Helmy Halim Bakal Calon walikota Tangerang 2024-2029. Visi dan Misi
ini menjadi tekad pembangunan Saya untuk dijalankan sepenuh hati, penuh
pengabdian dan tanggungjawab, kepada Tuhan YME dan kepada Warga kota Tangerang.
PERSOALAN KOTA TANGERANG
1. Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen Aset
Dalam tata kelola pemerintahan dari hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB),
serta Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), masih adanya ASN maupun Non-ASN di
Pemerintah Kota Tangerang yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi PPK Tipe B,
Pokja Pemilihan, atau Pejabat Pengadaan. Berdasarkan database yang kami miliki
hingga tanggal 31 Desember 2023. Data LKPP juga menyebutkan bahwa sampai dengan
tanggal 31 Desember 2023, terdapat 684 orang pada Pemerintah Kota Tangerang
yang memiliki Sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level-1.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSD) Kota Tangerang mencatat per 19 Maret 2024, jumlah PPK berkompetensi
tipe C di Pemkot Tangerang sebanyak 54 orang. Dan kurang cepatnya sertifikasi
asset Pemkot Tangerang, karena hanya 30 persen (1.700-an) sertifikasi dari
total aset yang dimiliki Pemkot Tangerang sebanyak 6000-an Asset. Dikhawatirkan
jika tidak cepat realisasikan Sertifikasi aset, Pemkot Tangerang akan
kehilangan aset. Termasuk juga pennyerahan Fasos Fasum pengembang (property) yang
berjalan landai.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang tahun 2024 ditargetkan
hanya Rp.2,3 Triliun. Jumlah ini hampir sama dengan realisasi tahun 2023
sebesar Rp 2,2 Triliun. PAD Kota Tangerang saat ini sebagian besar berasal dari
pembayaran PBB dan BPHTB. Sedangkan, untuk retribusi masih terbilang belum
maksimal seperti, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah dan
usaha lain yang syah yang belum optimal digali OPD (organisasi perangkat
daerah) Terkait.
3. Digitalisasi Pelayanan Publik
Pertumbuhan Digitalisasi di Kota Tangerang dengan Platform
digital Super Apps TangerangLIVE belum sepenuhnya dimengerti oleh perangkat
daerah ataupun warga di 13 Kecamatan Kota Tangerang, karena tidak diiringi
dengan peningkatan SDM di bidang IT. Masih banyak RT dan RW yang belum melek
dunia digitalisasi termasuk juga realisasi peleyanan dengan menggunakan kertas.
4. Pariwisata dan Budaya
Kota Tangerang dilintasi sungai Cisadane dan ada beberapa
situ didalamnya, termasuk budaya yang kuat. Kurangnya pembangunan infrastruktur
dan ekploritasi alam untuk wisata yang bertaraf nasioanal ataupun
internasional, yang dapat dipadukan dengan ciri khas budaya Kota Tangerang.
Jika pun ada, penempatan objek wisata terkadang tidak berwawasan lingkungan
termasuk terindikasi menghilangkan budaya. Sejauh ini, hanya Taman yang menjadi
objek wisata di Kota Tangerang. Tercatat, sampai 2023 ini Kota Tangerang telah
memiliki 31 taman tematik, yang tersebar di 13 kecamatan. Diantaranya, Taman
Gajah, Hutan Kota, Taman Potret, Taman Elektrik, Taman Pisang, Taman Prestasi,
dan itupun hanya wisatawan lokal. Perlunya ada pembangunan Tugu Tengger
(benteng) yang menjadi sejarah Tangerang, penguatan festival budaya Kota
Tangerang bertaraf Internasional dan pembangunan pariwisata di sekitaran sungai
Cisadane dan situ yang bekerjasama pemerintah pusat dan provinsi dan tempat
hiburan keluarga.
5. Pengangguran dan Kemiskinan
Pengangguran masih menjadi perhartian. Walau trendnya
pengangguran menurun. Namun Jumlahnya masih cukup tinggi yakni 6,79 persen di
tahun 2023. Begitupun dengan kemiskinan di Kota Tangerang 5,89 persen di tahun
2023. Artinya pemerintah harus fokus dengan membuat Fakta Integritas buat
perusahaan dan program pengentasan kemikinan. Perlu ditingkatkan program
Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak
kemiskinan. Bansos pendidikan, Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
6. Penaataan Wilayah (Pemukiman)
Permukiman atau perumahan merupakan salah satu indikator
penting dalam pembangunan. Pemukiman yang nyaman, aman, sehat dan layak huni
menunjukkan semakin baiknya kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Banyaknya
Kawasan pemukiman yang kumuh sesuai dengan Keputusan walikota Tangerang
No.663/Kep.668 Tahun 2016 ada sekitar 16 Kelurahan yang kategori Berat,
Diantaraya di Kelurahan Manis Jaya, Kedaung Baru, Mekar sari, Sumur Pacing dll.
Data ini tidak hanya menggambarkan masih banyaknya jumlah rumah tangga kumuh,
lebih dari itu, juga membuktikan adanya ketimpangan pembangunan dan distribusi
kesejahteraan. Selain itu, akses rumah tangga terhadap air minum masih kurang,
juga penataan dan penamaan wilayah yang masih bukan kota maju dan modern.
7. Pendidikan
Persoalan pendidikan pada sebaran SMP Negeri di Tangerang
yang tak merata, terdapat 33 SMPN di Kota Tangerang, dan 7 SMPN ada di
Kecamatan Tangerang, hanya ada 1-3 SMPN per kecamatan di 12 kecamatan lainnya
di Kota Tangerang. Ini mempersulit warga untuk mengakses pendidikan SMP Negri.
Sementara program bantuan sekolah gratis di swasta belum didukung oleh
infrastruktur dan mutu pendidikan yang sama dengan sekolah negri.
8. Infrastruktur Jalan dan Gedung
Kondisi jalan di Kota Tangerang yang sering mendapat keluhan
warga adalah jalan TMP Taruna Tangerang karena kondisi jembatanya terlalu
tinggi, dan membuat pengguna jalan tidak nyaman. Dari data yanga ada ruas jalan
kota dan lingkungan di Kota Tangerang adalah 3.907 ruas atau 829,9 km, ada
sekitar 6,9 Persen ruas jalan dalam keadaan rusak sedang, ringan dan berat.
Saat ini juga belum ada gedung-gedung yang mensuport organisasi pers,
masyarakat dan akademisi.
10. Kesehatan
Kasus kematian ibu dan bayi di kota Tangerang dari data
tahun 2022 sebesar 12,67 persen,
permasalahan stunting dan gizi buruk pada balita 11,8 persen pada 2022, masih
adanya peningkatan kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, obesitas
sentral pada penduduk usia 15 tahun keatas dan masih ditemukannya ibu hamil
Kekurangan Energi Kronis (KEK) serta belum meratanya fasilitas layanan
kesehatan milik pemerintah seperti RSUD di Wilayah Kota Tangerang dan kurangnya
layanan mobil jenazah.
11. Sampah dan Lingkungan
Permasalahan sampah di Kota Tangerang menjadi PR yang besar,
apalagi volume sampah yang mencapai 1500 ton per harinya. TPA Rawa Kucing sudah
overlood yang dampaknya kepada warga sekitar, seperti kebakaran dan pencemaran
lingkungan. Kawasan industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan juga saat
ini masih tinggi termasuk pencemaran Udara. Kualitas udara Kota Tangerang
memburuk. Terbaru, kualitas udara di Kota Tangerang menempati tingkat pertama
pencemaran udara se Jabodetabek indikator tidak sehat dengan angka indeks
mencapai 131 pada Rabu 6 Desember 2023 lalu seperti dikutip dari website
ispu.menlhk.go.id.
12. Transportasi dan Lalu Lintas
Kondisi eksisting pelayanan transportasi di Kota Tangerang
belum sepenuhnya mendukung terhadap kelancaran mobilitas warga dan pertumbuhan
daya saing daerah. Beberapa permasalahan yang ada seperti belum terintegrasinya
jaringan jalan lintas, atau jalur lintas yang mengkibatkan kecelakaan dan
kemacetan seperti d Jalan Daan Mogot. Belum adanya jalan melingkar (ring road)
untuk menguarai kemacetan.
13. Keagamaan
Ada 380 Lembaga pendidikan agama di Kota Tangerang masih
kurang mendapatkan perhatian, termasuknya tidak naiknya-naiknya insentif untuk
5.560 tenaga pendidik agama termasuk guru mengaji dan guru Madrasah Diniyah
Takmiliyah hingga 10 tahun ini. Dan belum ada perhatian khusus buat pengurus
Masjid, Mushola, Vihara, Gereja se Kota Tangerang. Termasuk belum masifnya
kegiatan keagamaan buat perangkat daerah.
14. Daya Saing dan Perekonomian
Daya saing ekonomi rasanya Kota Tangerang, masih tergolong
biasa saja. Saat ini pelaku usaha besar atau UMKM kurang mendapatkan perhatian
dalam hal pemasaran produk dan khusus UMKM fasilitas Tempat dan support
digitalisasi yang belum ada. Walau memang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98
persen pada tahun lalu, sekaligus mampu mengatasi dampak resesi serta memasuki
tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Bahkan, pada tahun 2024, LPE ditargetkan
berada pada kisaran 4,86 persen hingga 5,30 persen. Kurang memaksimalkan
defisit Rp510 miliar pertahunnya dari APBD untuk perteumbuhan ekonomi menjadi
tantangan kedepan.
15. Korupsi dan Birokrasi
Persoalan korupsi di Kota Tangerang, perlu mendapat
perhatian khusus mengingat praktik beserta dampaknya sudah bersifat sistemik.
Isu korupsi dalam beberapa tahun terakhir terus menguap sehingga dirasakan mengganggu
proses pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan terkuaknya beberapa
kasus oleh penegak hukum, di satu sisi telah mempertebal persepsi korupsi
masyarakat tentang pemerintahan, namun di sisi lain sejatinya dapat menjadi
momentum bersama untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh dan mendasar.
Kinerja birokrasi Kota Tangerang tersebut tergambar dari hampir semua aspek
penilaian kinerja yang menuntut adanya kedisiplinan, transparansi,
akuntabilitas dan integritas. Kurang Reward kepada ASN yang berprestasi ada
kenaikan jabatan karena like and dilike pimpinan, bukan karena Merit Sistem
pegawai.
16. Banjir
Penanggulangan bencana banjir dirasakan masih kurang. Saat
ini, ada 26 titik banjir se Kota Tangerang, diantaranya ada di Kampung Candulan
Kecamatan Cipondoh, Kampung Gempol Kecamatan Pinang, Perumahan Taman Asri
Kecamatan Larangan, Jl. Inpres Kecamatan Larangan, Perumahan Puri Kartika
Kecamatan Ciledug, Komplek DDN Kecamatan Karang Tengah, Duren Villa Kecamatan
Ciledug, dan Flyover Taman Cibodas Jl. Gatot Subroto.Tentu saja fakta ini jadi
momok menakutkan bagi warga sehingga perlu upaya penjegahan sedini mungkin.
17. Tata Ruang
Seiring dengan kota Layak Investasi dan memompa industri di
wilayah Kota Tangerang maju, perlu pemanfaatan lahan untuk pembangunan
infrastruktur transportasi dan fasilitas lainnya sedikit banyak telah mengikis
pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH). Terutama di wilayah perkotaan, kebutuhan
akan RTH semakin terasa mengingat pemanfaatan lahan untuk pembangunan makin massif,
bahkan seringkali melanggar ketentuan. Di sisi lain, penataan ruang di Kota
Tangerang Banten belum efektif akibat belum optimalnya kelembagaan dan
implementasi penataan ruang maupun karena belum selarasanya rencana tata ruang
provinsi dengan kabupaten/kota, termasuk dengan daerah perbatasan. Akibatnya,
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang masih lemah.
18. Ekonomi Kreatif dan Produk Unggulan
Ekonomi kreatif terutama di sektor industri rumah tangga,
perdagangan dan jasa sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan warga.
Kemampuan warga untuk mengembangkan produk unggulan yang kreatif dan inovatif
perlu didorong dengan memberikan dukungan akses permodalan. Tumbuhnya ekonomi
kreatif akan membuka sumber pendapatan baru yang dapat menyokong ekonomi domestik
warga. Termausk belum fokusnya melahirkan produk unggulan Kota Tangerang.
19. Pemberdayaan Masyarakat
Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan, akses informasi, dan keberlanjutan program sosial. Kolaborasi
pemerintah kota dengan element masyarakat dan stakeholder masih kurang dan baru
disyahkan Perda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSL) dalam 1
dekade pemerintahan yang lalu. Sehingga pemberdayaan masyarakat kurang efektif. (Bersambung...)
0 Comments