Al Muktabar: 2024 Pemprov Banten Tetap Kedepankan Pelayanan Dasar

Baca Juga

Presiden RI Joko Widodo ketika memberikan 
arahan di hadapan menteri dan kepala daerah. 
(Foto: Istimewa)  

NET – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan pada 2024 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih tetap mengedepankan pelayanan dasar.

“Kita hadir secara fisik pada Penyerahan DIPA TKD (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah) dari Pemerintah Pusat oleh Bapak Presiden Joko Widodo secara langsung. Skemanya adalah melalui digitalisasi,” ungkap Al Muktabar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

“Kita scan barcode dan kita akan menindaklanjutinya di Provinsi Banten,” tuturnya.

Dipaparkan, beberapa hal arahan Presiden Joko Widodo atas DIPA dan TKD untuk segera dilakukan aktivitasnya dan terintegrasi kepada APBD. Instrumen pembiayaan APBN dan APBD menjadi bagian dari daya dukung ekonomi nasional dan daerah. Sinergi program antara pusat dan daerah disambungkan. Pemerintah daerah diwajibkan alokasikan daya dukung kegiatan yang dikonstruksikan secara nasional. Instrumen APBD dan APBN formulasinya kita patuh pada peraturan perundang-undangan.

“Postur APBD yang sesuai dengan proses perencanaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan dan pertanggungjawaban,” ujar Al Muktabar.

“Kita diingatkan untuk pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang tinggal tiga pekan lagi, untuk melaksanakan apa yang telah diagendakan pada tahun 2023,” ucapnya.

“Kalau melihat posturnya, fluktuasi relatif cepat, kita relatif terkendali. Kita mengupayakan betul apa yang ditugaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.

“Pemprov Banten tergolong memiliki fiskal yang kuat. Komposisi APBD atau PAD Pemprov Banten sangat baik kondisinya. Hampir semua komposisi pendapatan itu, Pemprov Banten dari PAD sendiri,” tutur Al Muktabar.

Dijelaskan, komponen-komponen dari pemerintah pusat berupa DAK, DAU, DEKON, dan beberapa yang lain di Kementerian/Lembaga ada tugas pembantuan, nantinya akan terdistribusi juga ke Provinsi Banten.

Pada 2024 Pemprov Banten tetap mengedepankan layanan dasar. Infrastruktur kita perkuat, pendidikan khususnya infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan juga tematik dalam rangka penanganan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, mendorong gerakan bangga buatan Indonesia, serta bangga berwisata di Indonesia.

Presiden Jokowi menginstruksikan Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran dengan disiplin dan tepat sasaran. “Saya ingin mengingatkan yang pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga meminta agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu,” tuturnya.

Presiden meminta jajarannya agar melakukan realisasi anggaran sesegera mungkin. Presiden Jokowi juga menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi melalui automatic adjustment. Presiden pun mengingatkan bahwa anggaran yang dibelanjakan merupakan uang rakyat sehingga orientasinya harus fokus pada hasil.

“Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat,” ujarnya.

Presiden menjelaskan pentingnya penguatan sinergi dan harmonisasi pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Presiden menyebutkan hal tersebut penting dilakukan agar pembangunan berjalan dengan lebih selaras.

“Sudah bikin jalan tol mestinya Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan. Ini yang perlu saya tekankan sekali lagi sinergi dan harmonisasi,” ujarnya.

Presiden menginstruksikan jajarannya memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan. Selain itu, Presiden juga mendorong alternatif-alternatif inovasi pembiayaan agar iklim investasi tetap terjaga.

Usai memberikan sambutan, Presiden kemudian meletakkan tangan pada layar sentuh sebagai tanda penyerahan secara digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024. (*/pur)