![]() |
Pj Gubernur Banten Al Muktabar saat memimpin Rakor Pegendalian Inflasi Daerah. (Foto: Istimewa) |
"Tadi kita mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah,
yang menjadi pembahasan diantaranya terkait komoditi beras. Namun secara
keseluruhan inflasi di Provinsi Banten masih berada di bawah nasional,"
ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Senin (18/9/2023)
Hal itu dikatakan Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi
(Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Irjen Kementerian Dalam
Negeri Tomsi Tohir secara Virtual di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat
Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota
Serang.
Al Muktabar mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi
dengan Badan Usaha Logistik (Bulog) dan Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga
beras.
Dikatakan, untuk komoditi beras di sejumlah daerah terus
mengalami fluktuatif harga. Oleh karena itu pihaknya terus melakukan koordinasi
baik kepada Bulog maupun Pemerintah Pusat untuk dapat menekan kenaikan harga
komoditi beras.
"Kita melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dan
yang menjadi wewenang daerah kita upayakan semaksimal mungkin," katanya.
"Tadi juga disampaikan, Bulog akan segera disalurkan
beras kepada 21 juta KPM secara nasional. Mudah-mudahan dengan digelontorkan
beras itu yang juga disalurkan ke Provinsi Banten dapat mempengaruhi penurunan
harga beras," tuturnya.
Bukan hanya itu, kata Al Muktabar, Provinsi Banten memiliki
cadangan beras daerah yang dapat digunakan dalam menekan kenaikan harga
komoditi beras.
"Selain bantuan sosial, Bulog juga akan menyalurkan
beras ke pasar-pasar melalui kegiatan SPHP. Tentunya hal itu juga akan
berpengaruh terhadap harga ke depannya," jelasnya.
Al Muktabar menuturkan pihaknya intens melakukan komunikasi
dan koordinasi baik kepada Bulog, Badan Pangan Nasional, Pemerintah
Kabupaten/Kota hingga kepada para pedagang.
"Kita sedang mempersiapkan sidak ke pasar fokus pada
komoditi beras, dan Rakor ini kita mengikuti perkembangannya secara nasional
agar kita melakukan langkah dapat tepat waktu," pungkasnya.
Sementara, Irjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dalam
arahannya mengatakan saat ini Tim Pengendali Inflasi baik di Pusat maupun di
Daerah masih berupaya untuk mengatasi harga pangan khususnya komoditi beras.
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi
Banten Aan Muawanah menyampaikan pada September hingga Oktober 2023, Pemprov
Banten akan menyalurkan beras yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID)
untuk 108.289 KPM setara 1.082,89 ton dan 105.682 KPM setara dengan 1.056,82
ton beras.
"Itu akan kita salurkan diluar agenda penyaluran
bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS)," ujarnya.
Sedangkan, kata Aan, untuk Cadangan Beras Pemerintah
Provinsi (CBPP) Banten hingga saat ini
tersedia sekitar 214,99 ton.
"Untuk yang 214,99 ton disimpan sebagai CBPP, hal itu
dapat dikeluarkan bila dalam keadaan yang mendesak akibat kejadian luar
biasa," tuturnya. (*/pur)
0 Comments