 |
| Pj Gubernur Banten Al Muktabar seusaai membuka Musda IV KAI Banten. (Foto: Istimewa) |
"Ini dekat hubungannya dengan
proses pembangunan, karena proses pembangunan itu memerlukan kepastian hukum.
Maka diharapkan kita dapat bersama membangun Banten," ungkap Al Muktabar
pada Musyawarah Daerah IV Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten 2023 di
Hotel Horison Ultima Ratu, Jalan Abdul Hadi No. 66, Kota Serang, Sabtu
(28/1/2023).
Al Muktabar mengatakan dengan
kepastian hukum tersebut akan mewujudkan kinerja yang transparan,
akuntabilitas, efektif, efisien dalam percepatan pembangunan di Provinsi
Banten.
"Dengan ikhtiar, kita bersama
untuk terus menggulirkan agenda kerja dalam kepastian hukum, maka dapat lebih
efektif dan efisien. Itulah panduan kita," imbuhnya.
Dikatakan Al Muktabar, saat ini
Pemprov Banten sedang berkonsentrasi untuk dapat menyelesaikan beberapa hal, di
antaranya penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi,
hingga mendorong program bangga buatan Indonesia atau TKDN (Tingkat Komponen
Dalam Negeri).
"Tentunya itu harus kita
selesaikan bersama-sama, Pemerintah Daerah melakukan skema cascading
(penjabaran, red) dan mohon berkenan profesi advokat dapat membantu dan
mendukung itu semua," katanya.
"Pemerintah Daerah juga akan
terus mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat," sambungnya.
Selain itu, Al Muktabar menuturkan
modal dasar dari tematik komprehensif integral tersebut merupakan sebuah
kekompakan semua pihak, baik itu masyarakat maupun Pemerintah Daerah. Serta
tentu tetap mengacu pada Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten
2023-2026.
"Itu bagian yang selalu kita
kuatkan untuk kita bisa bersama membangun Provinsi Banten, tentunya bersama dan
kompak itu kuncinya," tandasnya. (*/pur)
0 Comments