Pasal Dalam KUHP Resahkan Pers

Baca Juga

Ilustrasi logo SMSI.
(Foto: Istimewa)  

NET - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mencatat pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidaha (KUHP) yang baru disahkan berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, sebagai berikut:

1. Pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

           -  Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

2. Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden

   - Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau         harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

3. Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara

   - Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan                 lembaga negara dihukum tiga tahun.

4. Penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong

    - Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan        bohong

    - Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak             pasti, berlebih-lebihan, atau yang   tidak lengkap.

5. Gangguan dan penyesatan proses peradilan.

    -  Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.

6. Tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan

    - Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan                 kepercayaan.

7. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

    -  Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan

    -  Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.

    -   Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.

8. Penerbitan dan pencetakan

    - Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan. (*/rls)