 |
| Ketua GEMA MA Banten Irwandi Suherman. (Foto: Istimewa) |
Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sejak Sabtu (3/9/2022) siang
memberlakukan harga baru atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM), mulai dari
Pertalite, Solar, dan Pertamax.
Pemerintah menetapkan harga terbaru BBM saat ini adalah,
Pertalite dari harga awal Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar
subsidi dari harga awal Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax
dari harga awal Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
“Keputusan Pemerintah tersebut sangat tidak tepat dan
kecaman dari berbagai pihak termasuk Generasi Muda Mathla'ul Anwar Provinsi
Banten,” ujar Irwandi kepada wartawan di Pandeglang, Minggu (4/9/2022).
Menurut Irwandi, saat ini bukan waktu yang tepat untuk
menaikkan harga BBM. Terkesan Pemerintah Jokowi
disebut tidak pro rakyat akan terus terpatri. Oleh karena, menurutnya
bangsa Indonesia baru saja babak belur menghadapi badai pandemi Covid-19 dan
belum dapat bangkit.
"Baru saja, kita saksikan ribuan keluarga kehilangan
tulang punggungnya karena meninggal dunia dilanda badai pandemi Covid-19. Belum
lagi ada jutaan kepala keluarga baru saja kehilangan lapangan pekerjaan karana
PHK (Pemutusan Hubungaan Kerja) masal yang sampai saat ini belum ada solusi kongkrit.
Kini harus menelan pil pahit dengan kenaikan harga BBM, tak terbayang bagaimana
multiplayer efek dari ini semua kedepannya," ucap Irwandi.
Bukan hanya mengecam, akan tetapi Ketua GEMA MA Banten ini
menyampaikan solusi dengan memberikan saran agar Presiden Jokowi memangkas gaji
para pejabat Negara sekelas menteri, direktur utama BUMN (Badan Usaha Milik
Negara), pejabat eselon satu dan dua yang dinilainya cukup fantastis dan
membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
"Sebagai bentuk tanggung renteng dengan rakyat kecil,
baiknya Pak Jokowi segera mengeluarkan kebijakan baru untuk saat ini agar
memotong gaji menteri, Direksi BUMN, pejabat eselon satu dan dua di jajaran
Pemerintahan Pusat, Kementerian dan BUMN.
Kita semua tahu gaji mereka (pejabat negara-red) cukup besar dan sangat
membebani APBN," ungkap Irwandi saat diwawancarai di kediamannya di
Pandeglang Banten.
Selain itu, Irwandi menekankan agar Pemerintah Jokowi cepat
turun tangan mengerahkan seluruh sumberdaya pemerintahannya untuk memberikan
solusi kongkret atas multiplayer efek yang akan terjadi pasca kenaikan harga
BBM sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Pemberian bansos bukan satu-satunya solusi, namun Pemerintah
harus mampu menekan dan mengendalikan harga bahan pokok yang akan terjadi
akibat efek dari kenaikan harga BBM ini", jelasnya. (*/pur)
0 Comments