Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo dan Kepala Kejari Kota Tangerang Erich Folanda menandatangani Pakta Integritas disaksikan pimpinan dewan. (Foto: Istimewa) |
Penandatanganan dilaksanakan di Ruang Paripurna Lantai 3 kantor
DPRD Kota Tangerang. Folanda didampingi para Kepala Seksi dan Kasubag Pembinaan
Kejaksaan Negeri Kota Tangerang serta seluruh anggota DPRD hadir.
Gatot mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kesempatan
yang diberikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang bersama jajarannya untuk
bersama-sama menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dengan
jajaran DPRD Kota Tangerang.
“Hal tersebut sangat kami apresiasi,” tutur Gatot.
Menurut Gatot, peran legislasi dan peran eksekutif berjalan
seiring sejalan, yakni fungsi tersebut tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh jajaran
DPRD Kota Tangerang tanpa adanya sinergitas dan dukungan dalam bentuk pandangan
dan pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.
“Harapan ke depannya Ketua DPRD Kota Tangerang bersama-sama
seluruh anggota DPRD Kota Tangerang akan meningkatkan pola koordinasi guna
meminimalisir dan mencegah adanya perbuatan yang dapat mencederai kepercayaan
masyarakat Kota Tangerang,” ucap Gatot.
Folanda mengatakan pelaksanaan penandatangan Pakta
Integritas merupakan Instruksi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara
dan Reformasi Birokrasi Nonor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta
Integritas di lingkungan Kementrian / Lembaga dan Pemerintah Daerah yang
dimaksudkan untuk menciptakan Clean Government dan Good Government.
Kejaksaan Negeri Kota Tangerang bersama-sama dengan segenap
elemen pemangku kepentingan di wilayah Kota Tangerang mencegah korupsi dan senantiasa
berupaya menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan dan
hasil pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang adil dan
makmur dalam kerangka Pancasila dan NKRI.
Folanda menjelaskan terlebih khusus bersama DPRD Kota
Tangerang untuk menegakkan legislasi, melaksanakan anggaran daerah, serta
mengawasi, dan memantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah
disepakati bersama pimpinan daerah.
0 Comments