PP Muhammdiyah Terima Pengaduan Petani Tanahnya Dirampas Oligarki

Baca Juga

Anwar Abbas dan LBH PP Muhmmadiyah
saat menerima petani Pulau Laut Tengah.
(Foto: Istimewa)  

NET – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Jakarta menerima pengaduan warga Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yang tanah dan lahan perkebunan mereka dirampas oleh pengusaha, disebut oligarki.

Mereka didampingi oleh Prof Denny Indrayana dan Swary Utami Dewi  dari Lembaga Pembela Hak Sipil dan Politik diterima oleh Ketua PP Muhammadiyah Jakarta Dr. Anwar Abbas didampingi Layanan Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Jumat (17/6/2022) .

Anwar Abbas setelah mendengar ungkapan warga tentang adanya perampasan tanah dan perkebunan sebagai tempat mencari kehidupan bagi petani, menaruh perhatian khusus dan bahkan merasa prihatin.

 “Kita tidak bisa membiarkan hak-hak rakyat dirampas begitu saja. Meski hal ini tidak mudah tapi kita harus melakukan sesuatu,” tutur Anwar Abbas di hadapan warga Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru.

Ri, warga Pulau Laut Tengah, mengatakan tanah berupa kebun sawit seluas 2 hektare yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan keluarga diambil paksa oleh PT MSAM. Setelah pengambilan alihan tanah tersebut, upaya mendapat kembali sulit karena semua berpihak kepada pengusaha.

“Saya pensiunan setelah lahan diambil, sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak saya masih sekolah dan kuliah. Belum lagi ada intimidasi dari pihak tertentu meski, kami berjuangan untuk mendapatkan hak yang diambil pihak lain,” ucap Ri.

So, warga Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, menyebutkan hampir putus asa menghadapi pengusaha yang tidak berbuat baik. “Banyak jalan yang sudah kami tempuh namun belum menunjukkan hasil,” ucap So sembari mengusap matanya.

Hal senada disampaikan pula oleh Kn, meski warga tanah dan perkebunan ada tapi untuk mengambil hasilnya kesulitan. Sebab, akses jalan ditutup dan bila ada jalan bahkan dirusak. Akhirnya, warga bekerja sama untuk mengambil dan mengangkut hasil panen dengan oknum tertentu.

“Oknum tersebut minta bagian yang cukup besar. Alhasil panen petani baik sawit maupun buah-buahan lebih banyak dinikmati oleh oknum yang keberja kepada pengusaha jahat itu,” ungkap Kn.

Koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalsel Kisworo yang iktu rombongan mengatakan upaya untuk mengembalikan hak-hak petani, selalu mengalami kesulitan. “Seolah-olah semua institusi Pemerintah, dan hukum sudah terkontaminasi. Sudah tidak ada lagi yang berpihak warga dan peduli lagi terhadap kehidupan petani yang hak hidup mereka dirampas,” ucap Kisworo.

Kisworo mengatakan untuk mengembalikan hak-hak warga dan petani sudah sering menerima ancaman dan pukulan. “Saya sudah sering berurusan dengan polisi untuk memperjuangan rakyat kecil. Saya dan kawan-kawan terus berjuang. Saya yakin kebathilan itu akan kalah pada waktunya,” tutur Kisworo bersemangat. (*/pur)