Antisipasi Wabah Penyakit Mulut Kaki, Pemprov Perketat Pengawasan Hewan Ternak

Baca Juga

Kepala Dinas Provinsi Banten 
Agus Tauchid. 
(Foto: Istimewa)  

 

NET - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) saat ini mulai mewabah ke sejumlah hewan ternak, terutama hewan ternak yang berkuku genap seperti sapi, kerbau, kambing dan domba. Penyakit hewan ini menular bersifat akut yang disebabkan oleh virus tipe A dari family picornaviridae genus aphthovirus.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan) Provinsi Banten Agus Tauchid mengatakan wabah penyakit PMK ini dipastikan hanya menular sesama hewan saja, tidak terhadap manusia atau zoonosis. Namun meskipun demikian, keberadaan penyakit ini perlu diantisipasi semaksimal mungkin.

Agus Tauchid mengungkapkan hewan ternak yang terjangkit penyakit PMK ini daya tular ke sesama hewannya cukup tinggi sekali, bisa mencapai 90 sampai dengan 100 persen.

Jika sudah terinfeksi, Agus, dampaknya akan sangat berbahaya karena dapat menurunkan tingkat produksi, baik daging maupun susu. Selain itu, tentunya akan mengancam perekonomian nasional. Hasil taksiran sementara dari pusat (kementan) kerugian negara akibat virus ini bisa lebih dari 9,9 triliun per tahun.

"Untuk itu, kami akan terus berupaya agar Provinsi Banten terbebas dari penyakit PMK itu," ucap Agus Tauchid kepada wartawan di Kota Serang, Jumat (13/5/2022).

Agus menjelaskan persoalan ini menjadi perhatian khusus Presiden serta Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar. Oleh karena itu, beliau secara langsung memberikan arahan untuk bersa

ma-sama melakukan berbagai upaya pencegahan.

"Kita sudah melakukan koordinasi dengan Polda Banten serta Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap hewan ternak yang masuk ke Banten, terutama di titik-titik perbatasan," ujarnya.

Titik-titik perbatasan yang menjadi perhatiannya adalah Pelabuhan Merak, perbatasan antara Banten dengan DKI Jakarta serta perbatasan dengan Jawa Barat.

Pada ketiga titik itu, imbuh Agus, saat ini sudah dilakukan pengetatan terhadap kendaraan hewan ternak yang melintasi Banten, terutama dari daerah endemis seperti Aceh dan Jawa Timur.

"Mereka harus memastikan hewan ternak yang dibawanya itu sudah melalui proses cek kesehatan yang akurat dengan menunjukkan surat keterangan kesehatan Hewan (SKKH)," ucapnya.

Kemudian, kata Agus, untuk pencegahan pada tingkat hulu, pihaknya juga mengirimkan surat ke Balai Karantina Kelas I Lampung dan kelas II Kota Cilegon, untuk memastikan hewan ternak yang dikirim melalui Banten sudah terbebas dari penyakit PMK.

"Pada tingkat hilir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah membuat Surat Edaran (SE) ke seluruh Kabupaten dan Kota untuk lebih memperketat pengawasan. Kemudian juga memberlakukan cek poin di setiap daerah terhadap kedatangan hewan ternak," tuturnya.

Pada tingkat pengusaha, Pemprov Banten sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi dalam rangka upaya pencegahan terhadap datangnya hewan ternak yang diduga berpotensi mengalami penyakit PMK.

"Kita juga sudah mempersiapkan SDM yang berkompeten di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner (Keswan dan Kesmavet), serta penunjang laboratorium lainnya yang sudah mumpuni dan menjadi rujukan nasional," ungkapnya.

Diakui Agus, sejatinya Provinsi Banten ini sudah terbebas dari wabah penyakit PMK sejak tahun 1986. Namun seiring perjalanan waktu, wabah itu kembali muncul pada 2022, ini menjelang hari lebaran Idul Adha yakni kebutuhan ternak sapi, kerbau, kambing/domba selama Idul Adha mencapai 30 ribu ekor

Oleh karena itu, dengan arahan dari Bapak Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam rangka upaya antisipasi dan pemaksimalan pengawasan, Provinsi Banten tetap aman dari wabah ini.

"Sehingga semuanya bisa tetap terjaga dengan baik, dari mulai stok kebutuhan daging, sampai stabilitas perekonomian daerah," katanya. (*/pur)