 |
| Ketua KPK Firli Bahuri dan Gubernur Banten H. Wahidin Halim serius berbincang. (Foto: Istimewa) |
“Bukan hanya pada tingkat provinsi, upaya pencegahan yang
dilakukan mencakup seluruh kabupaten dan kota yang ada,“ ujar Gubernur WH, Jumat (25/2/2022).
Hal itu dikatakan Gubernur pada acara Rapat Koordinasi
Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan Kepala Daerah se-Provinsi Banten 2022, di Pendopo Gubernur
Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B0, Jalan Syech Nawawi
Al Bantani, Curug Palima, Kota Serang.
WH mengatakan komitmen upaya pencegahan itu dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data hasil perkembangan upaya
pencegahan yang dilakukan, pada 2018 sudah mencapai 69,00 persen, 2019 mencapai
82,00 persen, 2020 mencapai 91,76 persen dan pada 2021 mencapai 93,25 persen.
Gubernur Banten WH
mengatakan capaian peningkatan itu merupakan sebuah kemajuan atas kerja
bersama sehingga Provinsi Banten menempati posisi yang cukup bagus dalam hal
pencegahan korupsi.
"Tentu, kita harus terus meningkatkan capaian itu, agar
kepuasan masyarakat terhadap kinerja pencegahan yang kita bisa dipertanggungjawabkan,"
kata WH.
Dalam rapat koordinasi itu, turut hadir pula Wakil Gubernur
Banten Andika Hazrumy, Ketua KPK Firli Bahuri, Direktur Pengawasan Tata Kelola
Pemerintah Daerah pada BPKP Bea Rejeki Tirtadewi, Inspektur Khusus Inspektorat
Jendral Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo, serta seluruh Kepala Daerah
dari delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
Selain itu, Gubernur WH melanjutkan Pemprov Banten juga
sebagaimana yang sudah diatensikan oleh KPK, sudah melakukan pendidikan anti
korupsi sebagai upaya dini memberikan wawasan pencegahan kepada internal.
"Karena ini menjadi salah satu upaya strategi taktis
dari KPK yang sudah kita lakukan, dan akan terus menerus secara bertahap
melalui pusat pendidikan itu," jelasnya.
Gubernur WH menegaskan anti korupsi merupakan komitmen
dirinya bersama Wakil Gubernur serta semua unsur penyelenggara Pemerintah di
delapan Kabupaten dan Kota. Hal itu dibuktikan pada saat pertama kali menjabat,
langsung meminta KPK untuk hadir di Banten dan ikut mengawasi untuk bersama-sama
memerangi korupsi.
"Alhamdulillah sampai hari ini kita terus mendapat
arahan yang tidak hanya Provinsi Banten tetapi seluruh Kabupaten dan Kota yang
ada," ujarnya.
Dikatakan WH, program pencegahan korupsi itu terintegrasi
dari delapan area strategis, pertama pada tata kelola pemerintahan daerah,
perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan Barang dan Jasa (Barjas),
perizinan, pengawasan APIP, management ASN, optimalisasi tata keuangan dan manajemen
aset daerah serta pengelolaan dana desa.
Terkait dengan tata kelola Pemerintahan Daerah, Pemprov
Banten mendapatkan apresiasi sebagai Provinsi terinovatif dari
Kemendagri.Terkait perizinan, Provinsi Banten mendapat peringkat keempat dengan
nilai investasi tertinggi dari Kementerian Investasi/BKPM. Terkait management
ASN, Provinsi Banten mendapat Peringkat Pertama Management Kepegawaian dari
BKN. Dan dalam upaya secara umum pencegahan korupsi Provinsi Banten mendapat
peringkat dua terbaik Pencegahan Korupsi dari KPK.
"Mudah-mudahan kehadiran bapak Ketua KPK di sini, bisa
memberikan kami beserta seluruh Kepala Daerah di Banten semangat baru, untuk
melakukan pemberantasan korupsi di daerahnya masing-masing," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua
KPK RI Firli Bahuri mengungkapkan rasa bangganya terhadap Gubernur Banten
Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, karena keduanya
mempunyai latar belakang politik yang mumpuni serta sudah pernah berkecimpung
di dunia regulasi.
"Sehingga tidak ada peluang lagi bagi Banten untuk
terlibat korupsi. Karena dua pemimpin di Banten ini berlatar belakang politik
dan pengawas," katanya.
Tetapi kalau dua pemimpin itu tidak mampu mengawasi
sebagaimana Peraturan Perundang-undangan, maka tidak akan tercapai apa yang
diimpikan yakni Banten bebas korupsi.
Firli mengungkapkan sudah ada dua pimpinan KPK yang datang
ke Banten untuk melakukan upaya pencegahan. Bahkan di antaranya juga merupakan
warga Banten. Hal itu menunjukkan bahwa, KPK sangat konsen untuk bersama-sama
melakukan upaya pencegahan korupsi di Banten.
"Seharusnya sudah tidak ada kasus korupsi di Banten,
kalaupun ada kita akan tetap menindak tegas," pungkasnya. (*/pur)
0 Comments