 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim. (Foto: Dok/TangerangNet.Com) |
Kepuasan itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh
Indonesia Political Opinion (IPO) pada periode 29 November 2021 sampai dengan 2
Desember 2021 dengan menggunakan pendekatan teknik Multistage Random Sampling
(MRS), yang tersebar di sejumlah Desa dan Kelurahan secara acak dan
proporsional dengan tingkat akurasi data 95 persen.
Lembaga riset yang berkecimpung sejak 2013 dalam persoalan
kemasyarakatan, sosial, ekonomi, dan politik menghasilkan sebuah analisa ilmiah
bahwasannya secara umum tergambar kepuasan publik pada kinerja Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Banten mendominasi dengan persentase mencapai 63 persen. Hal
ini jauh lebih tinggi dibanding kepuasan public pada Pemerintah Pusat yang
hanya 51 persen.
"Kepuasan itu meliputi tiga item kategori, pertama
kepuasan terhadap distribusi Bantuan Sosial (Bansos) yang mencapai 62 persen,
lalu kepuasan stabilitas harga yang mencapai 53 persen dan kepuasan terhadap
situasi politik/hukum yang mencapai 51 persen," ujar Direktur Eksekutif
IPO Dedi Kurnia Syah Putra dalam siaran, Sabtu (11/12/2021).
Kepuasan masyarakat Banten terlihat dari penanganan Pandemi
Covid-19 yang dilakukan oleh Gubernur WH yang mendapat skor 69 persen atau masuk
dalam grade sangat baik.
"Hal itu dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap
kepuasan pada pelayanan kesehatan sebesar 61 persen, keterbukaan informasi
publik terkait penanganan Pandemi 74 persen, ketegasan dalam implementasi
kebijakan PSBB atau PPKM sebesar 53 persen," tulis Dedi.
Hasil di atas satu garis lurus dengan tingkat pemahaman
masyarakat Banten yang cukup tinggi dalam memahami berbagai kebijakan Pemprov
Banten baik itu PSBB maupun PPKM dalam upaya proses penanganan Pandemi
Covid-19.
"Ada 79 persen masyarakat Banten memahami kebijakan
PPKM darurat, 52 persen mematuhi PPKM darurat dan 47 persen mempercayai fungsi
PPKM darurat," jelasnya.
Namun di balik semua itu, masyarakat Banten mayoritas tidak
setuju jika PPKM darurat diperpanjang. Masyarakat lebih mendukung jika Protokol
Kesehatan (Prokes) yang harus selalu diterapkan, di samping keberlanjutan
program vaksinasi yang harus tetap dilakukan.
"Kemudian 74 persen responden tidak setuju PPKM darurat
kembali dilanjutkan, dan lebih kepada penerapan Prokes dan vaksinasi yang
dimassif-kan oleh Pemerintah," ungkapnya.
Sementara itu, respon masyarakat terhadap hasil kinerja
kepemimpinan Gubernur WH juga menunjukkan hal yang sama dengan hasil kinerja
Pemprov Banten secara global. Berdasarkan hasil survei IPO itu, kepuasan
masyarakat terhadap kinerja Gubernur WH selama memimpin mencapai 57 persen.
Dengan rincian 56 persen puas terhadap hasil kinerja
Gubernur WH dalam bidang sosial humaniora, 52 persen dalam bidang kesejahteraan
dan ekonomi serta 48 persen dalam bidang politik dan penegakkan hukum.
Hal yang sama juga terjadi pada tingkat kepuasan publik
terhadap hasil kinerja yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Banten Andika
Hazrumy. Tingkat kepuasan Andika masih cukup mengimbangi Gubernur WH, sehingga
kondisi ini menandai publik melihat kinerja keduanya seiring sejalan.
Makanya dalam hal politik juga, keterpilihan keduanya selalu
ada diperingkat pertama dan kedua, dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya yang
disodorkan pada saat survei dilakukan.
"Jika Pilgub Banten dilakukan saat ini, 41,3 persen
memilih Wahidin Halim dan 32,4 persen memilih Andika Hazrumy dan 13,3 persen
memilih Rano Karno," ucapnya. (*/pur)
0 Comments