Rumah Sakit Khusus Pejabat: Usul Paling Memalukan

Baca Juga

Ilustrasi rumah sakit dan perawat.  
(Foto: Ist/Nur Hidayat)   



Oleh: Nur Hidayat

 

TIGA petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendapat teguran keras dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Wakil Sekretaris Jenderal PAN dokter Rosaline Irine Rumaseuw mengusulkan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat. Usul itu dikaitkan dengan pengalaman dia kesulitan mencari kamar di rumah sakit untuk anggota DPR John Siffy Mirin.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan tidak mau dengar lagi anggota DPR tak mendapatkan ruang ICU (Intensive Care Unit) di rumah sakit. Dia punya pengalaman, anggota keluarganya meninggal karena kesulitan mendapatkan perawatan di ruangan ICU.

Anggota DPR dari PAN Guspardi Gaus menjadi sorotan lantaran mengaku menolak untuk diisolasi di sebuah hotel oleh petugas Kementerian Kesehatan usai pulang dari Kyrgyzstan. Guspardi malah ngotot mengikuti rapat di gedung parlemen.

Ulah ketiga politikus PAN tersebut dikecam berbagai kalangan, terutama usul rumah sakit khusus pejabat. "Inilah pejabat yang tak sensitif dengan kesulitan dan penderitaan rakyat. Rakyat sedang berjibaku melawan Covid-19 dan setiap hari berguguran," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai usulan membuat rumah sakit khusus bagi pejabat akan "menciptakan diskriminasi" di tengah masyarakat. "Selama ini, saja di rumah sakit sudah diskriminatif. Artinya, mereka yang punya duit kan sudah ada tempatnya sendiri," katanya.

Partai Golkar menolak adanya rumah sakit khusus untuk pejabat. Juru Bicara Golkar Nurul Arifin, mengatakan tidak perlu ada tindakan istimewa untuk pejabat dalam situasi sekarang. Seharusnya, ujarnya, pejabat berempati bersama rakyat. “Tidak perlu ada tindakan istimewa. Dalam situasi darurat seperti sekarang, semua sebaiknya mendapatkan perlakuan yang sama," tutur Nurul.

Konsekuensi salah ucap

Tiga politikus PAN tersebut agaknya tak salah ucap. Mereka berbicara dan bertingkah dalam kondisi normal. Sehat wal afiat. Ketiganya hanya mendapat "teguran keras". Berbeda halnya dengan kasus di Jepang. Negara Matahari Terbit ini dikenal "sangat menjunjung sikap ksatria": Orang yang bersalah harus meminta maaf. Kalau perlu mengundurkan diri.

Presiden Komite Olimpiade Jepang Yoshiro Mori, mundur dari jabatan yang terbilang prestisius itu, "hanya" karena satu ungkapan yang bernada seksis atau merendahkan kaum perempuan. Perdana Menteri Taro Aso juga mundur lantaran "salah ucap".

Dia pernah menyebut kaum manula "lemah" - walaupun partainya sangat bergantung pada suara pemilih usia lanjut untuk mempertahankan kekuasaan. Kenapa kita harus membayar pajak bagi mereka yang "hanya makan dan minum tanpa berupaya,?" Taro bertanya.

Menteri Rekonstruksi Pasca Bencana Jepang Ryu Matsumoto, yang baru menjabat selama seminggu,  mengundurkan diri setelah mendapat kecaman dari masyarakat karena komentarnya kepada Gubernur Provinsi Miyagi. Ucapan yang disampaikannya dalam satu pertemuan di provinsi itu dianggap "menyakiti perasaan" para korban gempa dan tsunami Jepang.

Menteri Pariwisata Nariaki Nakayama, yang menjabat di kabinet Taro, juga mengundurkan diri setelah menyebut Jepang negara yang homogen secara etnis "yang tidak menyukai orang asing."

Di satu acara, Maret 2021, Presiden Joko Widodo kembali meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengagungkan cinta produk Indonesia. Bukan hanya itu, dia juga meminta agar "didorong kampanye untuk benci produk asing." Padahal, kita impor banyak produk asing dalam jumlah besar. Apa Jokowi dengan sukarela mundur dari jabatannya, karena "salah ucap?"

Jaga lisanmu. Mulutmu adalah harimaumu. Menjaga lisan adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan sekaligus akan memperbaiki amal. Rasulullah SAW bersabda, "Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan." (HR al-Bukhari). (***)

 

Penulis adalah pemerhati social dan kebangsaan.

Post a Comment

0 Comments