 |
| Suasana diskusi Peringatan Hari Lahir Pancasila oleh Relawan Jokowi dan FKMTI. (Foto: Bambang TR/TangerangNet.Com) |
Yanes Yosua menduga ada masukan dari oligarki yang ada dalam
lingkaran kekuasaannya sehingga kasus perampasan tanah tak kunjung
diselesaikan.
Menurutnya, jika Presiden Jokowi mendengar masukan dari
oligarki maka para pecinta Jokowi akan berbalik menjadi pembenci Jokowi. Karena
itu, sebagai Ketua Relawan, mengajak korban perampasan tanah yang tergabung
dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) untuk bertemu langsung dengan
Presiden Jokowi.
"Saya, ajak Pak Budi Ketua FKMTI dan Pak Agus Sekjen
FKMTI untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Kita akan sampaikan bahwa
negara dalam keadaan darurat Agraria. Jika tidak bisa diatasi maka Bapak Jokowi
yang dicintai rakyat akan dibenci seluruh rakyat seumur hidup," ungkapnya
saat diskusi melalui zooming pada peringatan Hari Pancasila, Selasa, 1 Juni
2021.
Yanes menjelaskan Presiden Jokowi sudah berhasil memberantas
mafia migas. Namun, belum berhasil memberangus mafia tanah. Sebabnya, banyak
oligarki di sekeliling Jokowi yang menghalang-halangi keinginan Presiden untuk
memberantas mafia perampas tanah sehingga hak korban tak dapat diberikan.
"Saya ingin mengungkapkan satu hal bahwa Jokowi
mengalami degradasi eksistensi. Entah dia tahu atau tidak, bahwa seakan atas
izin Tuhan, Allah, kasus-kasus besar muncul pada era kepemimpinannya. Ini
seperti puncak gunung es, mafia tanah sepertinya sulit diberantas, mafia lain
sudah dihancurkan dan ini muncul di periode keduanya," tuturnya.
Sedangkan Sekjen GJI (Gerakan Jaga Indonesia) Budi Djarot
menilai Presiden Jokowi gagal mengamalkan Pancasila jika terus membiarkan perampasan
tanah yang menyengsarakan banyak rakyat.
"Kenapa dibilang gagal, sebab Pancasila itu memenuhi
kebutuhan soal ekonomi, soal tanah, soal kemanusiaan. Tapi jangankan soal
tanah, ada manusia disembelih di Poso, Pak Jokowi belum bicara. Saya tidak
menyalahkan 100 persen Pak Jokowi," katanya.
Menurutnya, kegagalan Jokowi mengamalkan Pancasila karena
ada oligarki di lingkaran kekuasaannya.
"Pak Jokowi saat ini tak berkutik karena ada oligarki
di dalamnya. Di situ ada penguasa politik. Kalau ngomong politik harus melalui
orang itu," ungkapnya.
Budi Djarot menyarankan sebaiknya Presiden Jokowi menggandeng
FKMTI untuk menyelesaikan persoalan perampasan tanah. Sedangkan FKMTI disarankan
menggandeng tokoh-tokoh agama agar didengar Presiden Jokowi. Sementara
mantan staf KSP Beathor Suryadi menegaskan perampasan tanah bisa diselesaikan dengan
adu data proses kepemilikan tanah secara terbuka.
Sedangkan Ketua FKMTI SK Budiarjo mengungkapkan banyak
pemilik tanah berstatus SHM dari berbagai daerah masih bisa dirampas oleh mafia
tanah. Menurutnya, perampasan tanah adalah tindak pidana. Tapi korban sering
diminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menggugat secara perdata.
"Yang melapor ke FKMTI, 70 persen tanah SHM. Tapi
terbit sertifikat lain seperti yang dialami ibu Zubaidah, Pak Robert, Bu Tri
dan ratusan orang lainnya di Kalimantan, Bu Ani di Bintaro, Petrik di
Tangerang, Prof Ing di Kotamobagu dan banyak lagi. Ini soal pidana. Jadi adu
data saja, pasti ada pemalsuan dokumen. Jika ada pejabat terkait yang menolak
adu data secara terbuka maka mereka diduga kuat bagian dari mafia perampas
tanah yang anti pancasila," ungkapnya.
FKMTI sudah melaporkan 11 kasus perampasan tanah ke
kementerian ATR/BPN dua tahun lalu. Menurut Sekjen FKMTI Agus Muldya
Natakusumah dari 11 laporan tapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjut konkret
dari berbagai aparat terkait.
Para korban perampasan tanah dan relawan pendukung Jokowi
memperingati Hari Kelahiran Pancasila di Jakarta melalui fasilitas
zoom. FKMTI menegaskan mafia perampas tanah dan oknum aparat negara yang
jadi bekingnya adalah anti Pancasila. (btl)
0 Comments