Ramai Ingin Ganti Sekda, Jubir: Gubernur Objektif Menilai Kinerja

Baca Juga

Sekda Banten Al Muktabar dan Gubernur 
Banten H. Wahidin Halim dalam suatu kegiatan. 
(Foto: Istimewa)  

NET - Belakangan ramai diperbincangkan mengenai kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar yang dinilai membuat kisruh dalam penyusunan anggaran di Provinsi Banten.

Pengamat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Ikhsan Ahmad mengemukakan hal tersebut di sejumlah media massa. Ikhsan menilai Al Mukatbar selaku Sekda Banten belum melaksanakan tugas dan fungsi (Tupoksi) secara benar sebagai Sekda maupun Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). Bahkan dianggap sering membuat blunder.

Ungkapan serupa juga disampaikan sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Presedium NGO Banten. Mereka mendesak rekomendasi pencopotan Sekda Al Muktabar, karena dianggap membuat kegaduhan di Banten. Hal tersebut setelah mencermati sejumlah kejadian terkait dengan kebijakan Sekda Banten, pihaknya menilai banyak yang menimbulkan kontroversi.

Menanggapi hal tersebut, Ujang Giri sebagai Juru Bicara Gubernur Banten, mengatakan Gubernur Banten Wahidin Halim sangat jeli dalam menilai kinerja seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. Gubernur tidak akan gegabah melakukan tindakan terhadap penilaian kinerja anak buahnya maupun para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, apalagi jika harus mencopot jabatan seseorang.

"Harus ada alasan yang cukup, tradisi mengganti Sekda justru preseden yang buruk apabila bersifat subyektif. Pak Gubernur sangat obyektif dalam menilai kinerja para pegawai maupun stakeholder di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten," ujar Ujang Giri atau akrab disebut Ugi di Kota Serang, Kamis (8/4/2021).

Ditegaskan Ugi, Gubernur menghargai pendapat dan masukan semua pihak. Namun, pendapat dan masukan itu harus berdasarkan data dan fakta yang jelas, bukan didasari atas cara pandang subjektif.

"Perihal beberapa point pernyataan dari LSM NGO terkait penilaian kinerja Sekda serta desakan mundur terhadap Sekda tidak bisa ditempatkan begitu saja. Tanpa data dan bukti yang kuat, karena Gubernur tidak dapat diintervensi oleh hal-hal yang bersifat subyektif dan tanpa data yang akurat dan berimbang," ucap Ugi. (*/pur)