Gubernur Banten Dukung Kejati Usut Korupsi Dana Hibah Ponpes

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim.  
(Foto: Istimewa) 

NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim mendukung upaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten yang telah menetapkan ES sebagai tersangka atas kasus pemotongan dana hibah bagi pondok pesantren (Ponpes) di Banten yang nilanya mencapai Rp 117 miliar.

"Kita mendukung langkah-langkah Kejaksaan, biar semuanya jelas, semua transparan. Biar semuanya nanti tidak mengulangi perbuatan itu.  Dan, ini dalam rangka melawan korupsi. Kita cegah, kita lawan, kita berantas korupsi yang ada di Banten. Itu kan komitmen saya," ujar Gubernur saat memberikan keterangan di Rumah Dinas, Kota Tangerang, Senin (19/4/2021).

Gubernur menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Banten untuk mengusut tuntas kasus dugaan pemotongan dana hibah pondok pesantren ini dan menangkap seluruh orang yang terlibat agar dihukum sesuai dengan perbuatannya.

"Sekali lagi saya sangat tidak terima dan tersakiti dengan tindakan ini walaupun kita tidak tahu ini melibatkan PNS (Pegawai Negeri Sipil-red) atau tidak karena yang kemarin ditangkap itu dia mah bukan oknum PNS ataupun Kesra," ujar Gubernur.

"Saya rasa ini memang harus dituntaskan, dan saya bersyukur kita bisa tuntaskan ini. Kita bisa dapatkan orang-orang yang mana yang terlibat agar bisa dihukum. Karena bukan nilai besar kecilnya tapi lebih kepada syahwatnya yang tidak punya nurani tidak punya hati. Saya ucapkan terima kasih kepada Kejaksaan, terima kasih banyak, semangat untuk memberantas korupsi di Banten,“ tutur Gubernur WH.

Meski mengaku bersyukur atas terkuaknya kasus ini, namun Gubernur heran terhadap tersangka yang dengan tega memotong dana hibah yang disediakan Provinsi khusus untuk Pesantren dan Kiyai. Perbuatan tersebut, menurutnya, bukan hanya bertentangan dengan hukum tetapi sangat tidak bermoral.

"Bukan hanya sekadar melanggar hukum, tapi secara moralitas kok tega-teganya duit Pak Kiayi. Buat Pak Kiayi, atas inisiatif Gubernur dan sebagai bentuk penghargaan Gubernur kepada Kiyai dengan seenaknya dipotong atau enggak kasih. Itu tidak amanah, itu perbuatan dzolim, saya enggak terima," kata Gubernur.

Padahal, menurut Gubernur, seharusnya semua bisa menahan diri untuk tidak mengambil hak milik orang lain, terlebih saat ini tengah memasuki bulan Ramadhan yang seharusnya dijadikan sebagai momentum untuk bisa mengendalikan diri dari keserakahan.

"Tiap tahun kita puasa Ramadhan, kita dilatih untuk mengendalikan diri kita, syahwat kita, hawa nafsu kita, kita dilatih untuk tidak menjadi serakah. Saya pikir itu kan pesan-pesan secara esensial dari puasa Ramadhan, harus kita implementasi dalam kehidupan sehari-hari," tutur Gubernur. (*/pur)