 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim meneriman cindera mata dari Yeka Hendra Patika dari Ombbudsman. (Foto: Istimewa) |
"Saatnya, kita harus melakukan sinergisitas biar
memiliki pemahaman yang sama, karena memang banyak masalah-masalah yang menjadi
perhatian dari Ombudsman yang tidak kita pahami," ujar Wahidin Halim
Gubernur mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten
telah melakukan kerjasama dengan banyak institusi dalam menghadirkan pelayanan
publik yang prima bagi masyarakat. Misalnya, soal pencegahan korupsi, Pemprov
telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berhasil
menjadi urutan 4 terbaik dalam indeks pencegahan korupsi.
Kerjasama tersebut, kata Gubernur, untuk memastikan agar
program masyarakat bisa sampai dan tidak terjadi penyelewengan. "Selama
ini, kami sudah melakukan langkah-langkah dengan KPK ada kerjasama dalam hal
pembinaan," tutur Gubernur.
"Kami juga sudah bekerja sama dengan BPKP (Badan
Pemeriksaan Keuangan Pembangunan-red). Jadi rencana pembangunan direview dulu
BPKP, baru kemudian dijalankan. Ini untuk memastikan agar program yang dibuat
bisa tepat sasaran," ujar Gubernur.
Untuk bidang pendidikan, Gubernur mengatakan Pemprov Banten
selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, baik
dengan pembangunan infrastruktur pendidikan maupun kesejahteraan guru.
"Termasuk guru swasta kita kasih insentif Rp 500 ribu
sebulan. Jadi ini sebagai motivasi bagi guru agar memberikan pelayanan
pendidikan yang optimal bagi pendidikan di Banten," kata Gubernur
Gubernur siap memfasilitasi Ombudsman Banten dalam
penyediaan lahan untuk kebutuhan kantor. Gubernur langsung memerintahkan Sekda
untuk mencari lahan guna kebutuhan Sekretariat Ombudsman Banten.
"Kalau lahannya saya bisa kasih, sama kaya BPKP, saya
sediakan lahannya. Nanti Pak Sekda akan cari lahan mana yang bisa digunakan
oleh Ombudsman," ujar Gubernur.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Patika SP
menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Gubernur kepada
Ombudsman. Ia meminta agar ke depan sinergitas Pemprov dan lembaganya bisa
terjalin dengan lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan dasar bagi
masyarakat.
"Kami ucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diterima
khususnya atas kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Maksud kedatangan
kami perlu mendapatkan masukan terkait ombudsman yang di Banten soal kinerja. Apakah
sudah baik atau tidak, juga program-program yang dimiliki Ombudsman di mata Pak
Gubernur apakah ada yang kurang, monggo disampaikan saja. Kami menyerap
semuanya," katanya.
Terkait dengan lahan yang akan diupayakan Pemprov Banten
untuk kebutuhan kantor Ombudsman, Yeka akan segera melaporkannya ke
pusat.
"Terima kasih Pak Gubernur. Jadi kalau Pemprov Banten
bisa menyediakan lahan untuk kebutuhan kantor Ombudsman Banten. Saya langsung
laporkan ke pusat agar kami bisa langsung mengajukan anggaran untuk
pembangunannya," ungkap Yekti.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan menyambut
baik pertemuan tersebut. Ia pun menyampaikan terima kasih atas upaya Pemprov
dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, salah satunya untuk masyarakat
Pulau Tunda.
"Kami di Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten sudah
berusaha menjalankan kewenangan kami, sudah melakukan berbagai koordinasi
dengan OPD (Organisasi Perangkat Daera-red) untuk menyelesaikan berbagai
persoalan. Misalnya, dengan Dinas ESDM kemarin soal masalah listrik di Pulau
Tunda. Alhamdulilah, Pemprov Banten menghibahkan genset 200 KPA untuk Pulau
Tunda yang membuat warga disana sudah diterangi listrik," katanya.
Dedy berharap ke depannya Pemprov Banten bisa memberikan
perhatian lebih kepada sektor pertanian, peternakan dan kelautan, agar ada
agenda dari Pemprov Banten kepada masyarakat yang berada di level bawah
bisa mendapatkan hak-hak nya dengan baik, dan bisa lebih sejahtera.
"Kita siap mendampingi Pemprov Banten agar pelayanan publik
lebih baik dan meminimalkan mall administrasi,“ ucapnya. (*/pur)
0 Comments