Dalam Pelayanan, Gubernur Banten Siap Lakukan Sinergi Dengan Ombudsman

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim  
meneriman cindera mata dari Yeka 
Hendra Patika dari Ombbudsman.
(Foto: Istimewa) 



NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim menyatakan siap melakukan sinergi dengan Ombudsman dalam hal pelayanan dasar publik kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur yang didampingi Sekda Banten Al Muktabar saat menerima perwakilan Ombudsman RI di Rumah Dinas, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Serang, Selasa (24/4/2021)

"Saatnya, kita harus melakukan sinergisitas biar memiliki pemahaman yang sama, karena memang banyak masalah-masalah yang menjadi perhatian dari Ombudsman yang tidak kita pahami," ujar Wahidin Halim

Gubernur mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah melakukan kerjasama dengan banyak institusi dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Misalnya, soal pencegahan korupsi, Pemprov telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berhasil menjadi urutan 4 terbaik dalam indeks pencegahan korupsi.

Kerjasama tersebut, kata Gubernur, untuk memastikan agar program masyarakat bisa sampai dan tidak terjadi penyelewengan. "Selama ini, kami sudah melakukan langkah-langkah dengan KPK ada kerjasama dalam hal pembinaan," tutur Gubernur.

"Kami juga sudah bekerja sama dengan BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan-red). Jadi rencana pembangunan direview dulu BPKP, baru kemudian dijalankan. Ini untuk memastikan agar program yang dibuat bisa tepat sasaran," ujar Gubernur.

Untuk bidang pendidikan, Gubernur mengatakan Pemprov Banten selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, baik dengan pembangunan infrastruktur pendidikan maupun kesejahteraan guru.

"Termasuk guru swasta kita kasih insentif Rp 500 ribu sebulan. Jadi ini sebagai motivasi bagi guru agar memberikan pelayanan pendidikan yang optimal bagi pendidikan di Banten," kata Gubernur

Gubernur siap memfasilitasi Ombudsman Banten dalam penyediaan lahan untuk kebutuhan kantor. Gubernur langsung memerintahkan Sekda untuk mencari lahan guna kebutuhan Sekretariat Ombudsman Banten.

"Kalau lahannya saya bisa kasih, sama kaya BPKP, saya sediakan lahannya. Nanti Pak Sekda akan cari lahan mana yang bisa digunakan oleh Ombudsman," ujar Gubernur.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Patika SP menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Gubernur kepada Ombudsman. Ia meminta agar ke depan sinergitas Pemprov dan lembaganya bisa terjalin dengan lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat.

"Kami ucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diterima khususnya atas kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Maksud kedatangan kami perlu mendapatkan masukan terkait ombudsman yang di Banten soal kinerja. Apakah sudah baik atau tidak, juga program-program yang dimiliki Ombudsman di mata Pak Gubernur apakah ada yang kurang, monggo disampaikan saja. Kami menyerap semuanya," katanya.

Terkait dengan lahan yang akan diupayakan Pemprov Banten untuk kebutuhan kantor Ombudsman, Yeka akan segera melaporkannya  ke pusat.

"Terima kasih Pak Gubernur. Jadi kalau Pemprov Banten bisa menyediakan lahan untuk kebutuhan kantor Ombudsman Banten. Saya langsung laporkan ke pusat agar kami bisa langsung mengajukan anggaran untuk pembangunannya," ungkap Yekti.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan menyambut baik pertemuan tersebut. Ia pun menyampaikan terima kasih atas upaya Pemprov dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, salah satunya untuk masyarakat Pulau Tunda.

"Kami di Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten sudah berusaha menjalankan kewenangan kami, sudah melakukan berbagai koordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daera-red) untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Misalnya, dengan Dinas ESDM kemarin soal masalah listrik di Pulau Tunda. Alhamdulilah, Pemprov Banten menghibahkan genset 200 KPA untuk Pulau Tunda yang membuat warga disana sudah diterangi listrik," katanya.

Dedy berharap ke depannya Pemprov Banten bisa memberikan perhatian lebih kepada sektor pertanian, peternakan dan kelautan, agar ada agenda dari Pemprov Banten kepada masyarakat yang berada di level bawah  bisa mendapatkan hak-hak nya dengan baik, dan bisa lebih sejahtera.

"Kita siap mendampingi Pemprov Banten agar pelayanan publik lebih baik dan meminimalkan  mall administrasi,“ ucapnya. (*/pur)

 

 

Post a Comment

0 Comments