Pemadaman Listrik Secara Bergilir Di Jawa, PT PLN Didemo Warga

Baca Juga

Para pendemo membentangkan spanduk besar menagih 
janji PT PLN, tidak ada pemadaman listrik bergilir. 
(Foto: Dade Fachri/TangerangNet.Com) 

NET – Akibat adanya pemadaman listrik secara bergilir terjadi di pulau Jawa, sejak 2 Maret sampai sekarang terutama di Jogjakarta, sejumlah orang melakukan unjuk rasa di depan kantor PT PLN (Pesero), Jalan Truno Joyo Blok M-I No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/3/2021).

Menanggapi permasalan ini, Sekjen Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi mengatakan sejak awal Januari 2021 ancaman pemadaman ini sudah didapatkan informasi tersebut. Jauh sebelum hal ini terjadi akibat PLN kekurangan pasokan batubara akibat beberapa faktor di antaranya factor internal adalah pengelolaan managemen yang amburadul memberi dampak konstribusi yang cukup besar. Faktor kelalaian PLN di atas 70 persen, kemudian disusul faktor eksternal yaitu cuaca dan kenaikan harga batubara, ini kontribusinya sekitar 30 persen.

"Maka dari itu, kami sejak awal - LRJ mengkritisi lambatnya PT PLN mengambil langkah-langkah strategis dan terkesan saling lempar tanggung jawab. Misalnya ketika terjadi pemadaman dilempar masaalah ini ke masing-masing unit PLN di wilayah. Kemudian terjadi kelangkaan batubara dilempar tanggungjawab ke entitas PT PLN," ujar Ridwan, Rabu (24/3/2021), saat aksi demo.

Menurut Ridwan, pola managemen PT PLN ini agak lucu. "Sebelumnya kami meminta Dirut PT PLN Zulkifly Zaini bertanggung jawab dan menyampaikan secara terbuka permasalahan pemadaman ini kepada Presiden Jokowi dan DPR RI. Kami menilai pihak PT PLN terkesan menutup- nutupi permasalahan yang terjadi sesungguhnya," ucap Ridwan.

Ridwan mengungkapkan adanya persoalan PT PLN ini, Laskar Rakyat Jokowi hari mendatangi gedung KPK Kuningan Jakarta selatan, memberikan apresiasi kepada Komisioner dan seluruh jajaran KPK atas terungkapnya kasus suap pajak yang melibatkan salah satu perusahan batubara PT Jhonlin Baratama yang bergerak di sektor batubara.

"Ini adalah langkah awal mengungkapkan kartel mafia batubara dan berharap KPK menelusuri perusahan lain yang bergerak di sektor ini. Sebagai bentuk dukungan LRJ menyerahkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan bisnis batubara yang diduga dokumen yang diserahkan tersebut melibatkan sejumlah oknum pejabat di PT PLN," ungkap Ridwan.

Sejatinya, PLN adalah Perusahaan BUMN yang mendapatkan kuasa menguasai sistem listrik di Indonesia. Meski demikian, perusahaan ini juga langganan subsidi pemerintah, punya utang menumpuk, dan beberapa direktur utamanya masuk dan tersangkut masalah hukum sebelunya.

“Kita tunggu saja,” ujar Ridwan. (dade)