![]() |
Neta S. Pane. (Foto: Istimewa/koleksi pribadi) |
Hal itu disampaikan oleh Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW)
Neta S. Pane dalam Siaran Pers IPW yang diterima Redaksi TangerangNet.Com, Rabu
(6/1/2021).
Neta menyebutkan dari pantauan IPW gagasan tersebut semakin
serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR RI, setelah Dewan Kepangkatan dan
Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyampaikan
usulan nama nama calon Kapolri kepada Presiden.
“Diperkirakan usulan nama calon Kapolri itu sudah
disampaikan Wanjakti Polri. Sementara usulan nama dari Kompolnas diperkirakan
baru diserahkan pada Jumat, 8 Januari 2021. Setelah mendapat usulan nama nama
calon Kapolri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin, 11
Januari 2021 diserahkan kepada DPR RI agar Komisi III DPR RI bisa melakukan uji
kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021,” ungkap
Neta.
Di lingkungan Istana Kepresidenan, kata Neta, saat ini
memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan
junior Akpol 91. Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden
Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis. Begitu
juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan
jenderal junior.
Dengan demikian, menurut Neta, pada priode 2021 sampai 2024,
Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi. Pertama, figur yang
diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir
masa tugasnya di tahun 2023.
“Kedua, Kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu
selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir
masa dinasnya pada tahun 2025 atau 2026. Dengan demikian proses suksesi di
Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan,” tutur Neta.
IPW sendiri melihat, imbuh Neta, proses suksesi di Polri kali
ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya. Saat ini suksesi Polri diwarnai
situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok garis
keras keagamaan. Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan
dinamika yang berkembang. Sehingga Kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap
masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut.
“Presiden harus memilih figur Kapolri yang tidak hanya
loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya
dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya,” ujar Neta.
0 Comments