 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim. (Foto: Istimewa) |
Hal itu diungkapkan Gubernur usai mengikuti telekonferensi Rapat Koordinasi Kesiapan
Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 yang
dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Gubernur
mengikuti acara tersebut dari Rumah Dinas Gubernur Banten Jalan Ahmad Yani No.
158, Kota Serang, Selasa (5/1/2021).
"Vaksinasi Covid-19 harus diatur agar tidak terjadi
keributan," tutur Gubernur.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah
untuk proaktif dalam menyiapkan dan menyosialisasikan program vaksinasi
Covid-19 yang akan dilakukan secara serentak di 34 provinsi. Program vaksinasi
dilakukan secara bertahap mulai pekan depan.
Mendagri berharap seluruh kepala daerah dapat mengatur
proses vaksinasi agar tidak terjadi keributan.
"Karena vaksin seolah seperti emas, bisa rebutan,
menimbulkan kerumunan, dan lain-lain," ucapnya.
"Harus ada sosialisasi. Ada tahapan sosialisasi yang
harus disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi rush, tidak terjadi
kerusuhan," ujar Mendagri.
Mendagri meminta kepala daerah untuk dapat menjawab
pertanyaan publik terkait prioritas vaksinasi yang dilakukan terhadap tiga
kelompok masyarakat.
"Kenapa tenaga kesehatan duluan? Kenapa pejabat duluan?
Ini bagian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa vaksin aman, karena masih
ada masyarakat yang bukan hanya tidak percaya vaksin, Covid pun ada yang tidak
percaya," jelasnya.
Sebagai informasi, vaksinasi rencananya akan dilakukan pada
13 Januari 2021. Vaksinasi Covid-19, pertama kali akan diberikan kepada
Presiden Joko Widodo. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan
partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap.
Proses vaksinasi Covid-19 akan dilakukan dengan diawali oleh
tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus
Asosiasi Profesi Tenaga Kesehatan dan key leader kesehatan daerah, serta tokoh
agama daerah. (*/pur)
0 Comments