![]() |
Prof. Dr. Anwar Abbas. (Foto: Istimewa) |
Anwar Abas yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tersebut menilai kerumunan massa yang
dilakukan oleh Pemerintah juga serupa dengan kerumunan di acara Habib Rizieq
bin Husein Shihab. Dirinya berharap agar penegakan hukum yang adil dilakukan
kepada kelompok manapun.
"Khusus tentang Pilkada, masyarakat sudah banyak
mengingatkan Pemerintah supaya menunda Pilkada 2020. Akan tetapi Pemerintah
tetap melaksanakannya, sehingga kerumunan-kerumunan pada saat kampanye Pilkada
dan sewaktu pencoblosan banyak terjadi," ujar Anwar Abbas kepada wartawan,
Minggu (13/12/2020).
Anwar mengatakan publik akan bertanya-tanya perihal jumlah
korban yang sakit atau pun yang meninggal dunia pasca menghadiri acara
kerumunan Habib Rizieq Shihab dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah,
yaitu Pilkada 2020.
"Sampai sekarang, saya belum tahu jumlah korban sakit
dan meninggal dari acara yang diselenggarakan oleh Habib Rizieq Shihab
dibandingkan dengan korban sakit dan meninggak akibat tetap digelarnya Pilkada
serentak 2020. Akan tetapi dalam konteks Pilkada, dari berita beberapa
media yang saya tahu, jumlah petugas KPPS yang sudah terbukti reaktif Covid-19
adalah 79.000 orang dan yang meninggal juga cukup banyak," tandasnya.
Bahkan, kata Abbas, baru kemarin Ketua KPU Kota Tangerang
Selatan (Tangsel) Bambang Dwitoro meninggal dunia akibat terpapar oleh Covid-19
dalam tugas penyelenggaraan Pilkada 2020.
"Lalu bagaimana kita menyelesaikannya secara hukum? Sementara
kita tahu bahwa negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa,” pungkasnya. (btl)
0 Comments