Waketum MUI Minta Polri Bertindak Adil, Proses Juga Kerumunan Pilkada

Baca Juga

Prof. Dr. Anwar Abbas. 
(Foto: Istimewa)  

NET - Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. Anwar Abbas meminta kepada Polri untuk membuka data korban sakit dan meninggal dunia akibat dari kerumunan-kerumunan yang dilakukan oleh Pemerintah dan partai politik dalam kaitan Pilkada 2020.

Anwar Abas yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tersebut menilai kerumunan massa yang dilakukan oleh Pemerintah juga serupa dengan kerumunan di acara Habib Rizieq bin Husein Shihab. Dirinya berharap agar penegakan hukum yang adil dilakukan kepada kelompok manapun.

"Khusus tentang Pilkada, masyarakat sudah banyak mengingatkan Pemerintah supaya menunda Pilkada 2020. Akan tetapi Pemerintah tetap melaksanakannya, sehingga kerumunan-kerumunan pada saat kampanye Pilkada dan sewaktu pencoblosan banyak terjadi," ujar Anwar Abbas kepada wartawan, Minggu (13/12/2020).

Anwar mengatakan publik akan bertanya-tanya perihal jumlah korban yang sakit atau pun yang meninggal dunia pasca menghadiri acara kerumunan Habib Rizieq Shihab dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitu Pilkada 2020.

"Sampai sekarang, saya belum tahu jumlah korban sakit dan meninggal dari acara yang diselenggarakan oleh Habib Rizieq Shihab dibandingkan dengan korban sakit dan meninggak akibat tetap digelarnya Pilkada serentak 2020.  Akan tetapi dalam konteks Pilkada, dari berita beberapa media yang saya tahu, jumlah petugas KPPS yang sudah terbukti reaktif Covid-19 adalah 79.000 orang dan yang meninggal juga cukup banyak," tandasnya.

Bahkan, kata Abbas, baru kemarin Ketua KPU Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Bambang Dwitoro meninggal dunia akibat terpapar oleh Covid-19 dalam tugas penyelenggaraan Pilkada 2020.

"Lalu bagaimana kita menyelesaikannya secara hukum? Sementara kita tahu bahwa negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” pungkasnya. (btl)