 |
| Menkopolhukam Mahfud Md dan Mendagri Tito Karnavian memimpin Rakor Pilkada. (Foto: Istimewa) |
NET - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk all out (penuh) mendukung kerja penyelenggara Pemilu dan dana yang sudah dikucurkan Rp 4,3 triliun. Diharapkan sisa tahapan sampai pemungutan suara nanti, bisa berjalan dengan sukses, aman dari konflik, dan terhindar Covid-19.
Mendagri mengatakan itu pada acara Rapat Koordinasi Analisa
dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di
Kemenko Polhukam, di Jakarta, Senin (23/11/2020). Hadir dalam rapat koordinasi
tersebut, Menko Polhukam, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Kepala BNPB.
Selain itu, ikut hadir mengikuti rapat secara virtual Jaksa
Agung, Panglima TNI, Kapolri, Wakil Kepala BIN mewakili Kepala BIN, Gubernur
yang daerahnya melaksanakan Pilkada Serentak 2020, Forkopimda Provinsi, KPU dan
Bawaslu Provinsi se- Indonesia, Bupati dan Walikota yang daerahnya melaksanakan
Pilkada serentak 2020, Forkopimda Kabupaten dan Kota, Kepala Kesbangpol, Kepala
BPBD dan Kepala Satpol PP Provinsi, Kabupaten dan Kota yang daerahnya
melaksanakan Pilkada.
Menurut Mendagri, dari semua tahapan yang sudah dilakukan,
semuanya relatif berjalan lancar. Semua pihak untuk membantu secara all out
kerja penyelenggara Pilkada pada sisa tahapan ini. Karena masih ada sisa
tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan suara sampai dengan perhitungan
suara.
"Ini tidak akan mungkin mampu penyelenggara KPU dan
Bawaslu bekerja sendiri. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada. Kekuatan
Linmas yang di bawah Pemda, Satpol PP yang ada di bawah Pemda, rekan-rekan
Polri. Bapak Kapolri, mohon kiranya mengarahkan jajarannya dan juga rekan-rekan
TNI, karena memang situasi Pilkada kali ini belum pernah terjadi dalam sejarah
bangsa Indonesia digelar, ditengah pandemik. Ini baru pertama kali, pengalaman
baru kita semua," ucap Tito.
Mendagri menguraikan beberapa aspek dari penyelenggaraan
Pilkada yang sudah dan sedang berjalan. Dari aspek anggaran, Kemendagri punya
tugas penting untuk memfasilitasi. Penganggaran Pilkada itu sendiri ada dua
sumber. Pertama, adalah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) melalui Naskah Perjanjjian Hibah Daerah (NPHD). Dalam catatan
Kemendagri saat ini, anggaran untuk jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah
tuntas 100 persen direalisasikan.
"Untuk itu saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan
yang tinggi kepada rekan-rekan kepala daerah yang telah merealisasikan NPHD
tersebut. Kemudian Bawaslu juga kami data sudah 100 persen. Sekali lagi
terimakasih banyak," tutur Mendagri.
Namun anggaran untuk
TNI dan Polri, kata Mendagri, baru
terealisasi sebanyak 97 persen. Untuk
tingkat provinsi sudah 100 persen Sementara untuk tingkat
kabupaten atau kota persentasenya belum 100 persen. Masih 97,43 persen. Masih
ada lebih kurang 30 milyar yang belum direalisasikan.
Sementara anggaran dari sumber dana pusat, kata Mendagri,,
total anggaran tercatat sebanyak Rp 4,3
triliun untuk jajaran KPU, Bawaslu dan DKPP. Semuanya sudah terealisasi. Jadi
dari segi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember semua tahapan,
sebelum dan setelah itu pada prinsipnya sudah tercover. Semua sesuai usulan.
"Yang kedua adalah daftar pemilih tetap atau DPT
(Daftar Pemilih Tetap-red). DPT ini berasal dari daftar pemilih potensial yang
berasal dari data Dukcapil Kemendagri dan sudah dibagikan oleh KPU pusat ke
seluruh KPU daerah," ujar Mendagri.
Mendagri menyebutkan semua KPU daerah sudah melaksanakan
verifikasi faktual pemutakhiran data secara door to door. Kemudian diperoleh
angka pemilih sebanyak lebih kurang 100,3 juta pemilih. "Ini nanti akan
ada beberapa yang perlu kita selesaikan.
Tadi pagi, kami sudah rapat dengan Ketua
KPU, Bawaslu. Besok siang seluruh
KPU daerah dan Bawaslu daerah. Dari tingkat pusat, kami bertiga nanti Ketua KPU,
dan Bawaslu, saya akan duduk bersama
dengan kepala Dinas Dukcapil seluruh daerah, " urainya. (*/pur)
0 Comments