Mendagri Minta Dukung Penuh Kerja Penyelenggara Pilkada, Sudah Rp 4,3 Triliun Dikucurkan

Baca Juga

Menkopolhukam Mahfud Md dan Mendagri
Tito Karnavian memimpin Rakor Pilkada.
(Foto: Istimewa)  




NET - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk all out (penuh) mendukung kerja penyelenggara Pemilu dan dana yang sudah dikucurkan Rp 4,3 triliun. Diharapkan sisa tahapan sampai pemungutan suara nanti, bisa berjalan dengan sukses, aman dari konflik, dan terhindar Covid-19.

Mendagri mengatakan itu pada acara Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di Kemenko Polhukam, di Jakarta, Senin (23/11/2020). Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Polhukam, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Kepala BNPB.

Selain itu, ikut hadir mengikuti rapat secara virtual Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Wakil Kepala BIN mewakili Kepala BIN, Gubernur yang daerahnya melaksanakan Pilkada Serentak 2020, Forkopimda Provinsi, KPU dan Bawaslu Provinsi se- Indonesia, Bupati dan Walikota yang daerahnya melaksanakan Pilkada serentak 2020, Forkopimda Kabupaten dan Kota, Kepala Kesbangpol, Kepala BPBD dan Kepala Satpol PP Provinsi, Kabupaten dan Kota yang daerahnya melaksanakan Pilkada.

Menurut Mendagri, dari semua tahapan yang sudah dilakukan, semuanya relatif berjalan lancar. Semua pihak untuk membantu secara all out kerja penyelenggara Pilkada pada sisa tahapan ini. Karena masih ada sisa tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara.

"Ini tidak akan mungkin mampu penyelenggara KPU dan Bawaslu bekerja sendiri. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada. Kekuatan Linmas yang di bawah Pemda, Satpol PP yang ada di bawah Pemda, rekan-rekan Polri. Bapak Kapolri, mohon kiranya mengarahkan jajarannya dan juga rekan-rekan TNI, karena memang situasi Pilkada kali ini belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia digelar, ditengah pandemik. Ini baru pertama kali, pengalaman baru kita semua," ucap Tito.

Mendagri menguraikan beberapa aspek dari penyelenggaraan Pilkada yang sudah dan sedang berjalan. Dari aspek anggaran, Kemendagri punya tugas penting untuk memfasilitasi. Penganggaran Pilkada itu sendiri ada dua sumber. Pertama, adalah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Naskah Perjanjjian Hibah Daerah (NPHD). Dalam catatan Kemendagri saat ini, anggaran untuk jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah tuntas 100 persen  direalisasikan.

"Untuk itu saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada rekan-rekan kepala daerah yang telah merealisasikan NPHD tersebut. Kemudian Bawaslu juga kami data sudah 100 persen. Sekali lagi terimakasih banyak," tutur Mendagri.  

Namun anggaran  untuk TNI dan Polri, kata Mendagri,  baru terealisasi sebanyak 97 persen.  Untuk tingkat  provinsi  sudah 100 persen Sementara untuk tingkat kabupaten atau kota persentasenya belum 100 persen. Masih 97,43 persen. Masih ada lebih kurang 30 milyar yang belum direalisasikan.

Sementara anggaran dari sumber dana pusat, kata Mendagri,, total anggaran tercatat  sebanyak Rp 4,3 triliun untuk jajaran KPU, Bawaslu dan DKPP. Semuanya sudah terealisasi. Jadi dari segi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember semua tahapan, sebelum dan setelah itu pada prinsipnya sudah tercover. Semua sesuai usulan.

"Yang kedua adalah daftar pemilih tetap atau DPT (Daftar Pemilih Tetap-red). DPT ini berasal dari daftar pemilih potensial yang berasal dari data Dukcapil Kemendagri dan sudah dibagikan oleh KPU pusat ke seluruh KPU daerah," ujar Mendagri.

Mendagri menyebutkan semua KPU daerah sudah melaksanakan verifikasi faktual pemutakhiran data secara door to door. Kemudian diperoleh angka pemilih sebanyak lebih kurang 100,3 juta pemilih. "Ini nanti akan ada beberapa yang perlu kita selesaikan.  Tadi pagi, kami sudah rapat dengan Ketua  KPU, Bawaslu.  Besok siang seluruh KPU daerah dan Bawaslu daerah. Dari tingkat pusat, kami bertiga nanti Ketua KPU, dan  Bawaslu, saya akan duduk bersama dengan kepala Dinas Dukcapil seluruh daerah, " urainya. (*/pur)

Post a Comment

0 Comments