 |
| Pengurus ASMaPI saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan. (Foto: Bambang TR/TangerangNet.Com) |
NET - Aliansi Selamatkan Merah
Putih (ASMaPi) meminta Majelis Ulama Indonesiaa (MUI) untuk segera menentukan
waktu Masiroh Kubro dan menetapkan Panglimanya. Tertunda-tertundanya penetapan
Masiroh Kubroi bisa menjadi Back Fire (pukulan balik) terhadap MUI. Jangan
sampai penguasa menganggap MUI hanya bisa Bluffing (gertak sambal).
Hal tersebut disampaikan oleh
ASMaPi dalam keterangan pers nya yang diterima TangerangNet.Com pada Rabu
(9/9/2020).
Presidium ASMaPi Edy Mulyadi
mengatakan rakyat dan umat Islam Indonesia sudah tidak sabar menanti tindak
lanjut dan bukti konkret dari maklumat MUI seputar Masiroh Kubro (aksi
besar-besaran). Pasalnya, kejahatan penguasa terhadap negara dan rakyat
indonesia, khususnya ummat Islam saat ini sudah terlampaui banyak.
"Pemerintah, baik eksekutif,
yudikatif, maupun legislatif secara berjamaah telah bekali-kali melanggar
konstitusi. Mereka terang-terangan mengeluarkan peraturan dan perundangan yang
melabrak pembukaan dan pasal-pasal di UUD 1945. Antara lain, disahkannya UU
Minerba dan UU No. 2 tahun 2020 tentang Covid. Selain itu, juga ada RUU HIP,
RUU BPIP, RUU Omnibus law. Menurut ASMaPi semua hal tersebut tidak dapat
dibiarkan.
"Rakyat dan umat benar-benar
berharap MUI untuk segera menentukan waktu Masiroh Kubro dan menetapkan
Panglimanya," tutur Edy Mulyadi saat bersama ASMaPi diterima Wakil Sekjen
MUI KH. Najamuddin Ramli, di kantor MUI, Rabu, (9/9/2020).
Menurut Edy, jika MUI terus
menunda-nunda penetapan Masiroh Kubro dan Panglimanya, dikhawatirkan rakyat dan
umat yang tidak sabar akan bertindak sendiri-sendiri menghentikan kezaliman
penguasa.
Sementara itu, pernyataan senada
juga disampaikan oleh Presidium ASMaPi lainnya, Rina Trianingsih. Dia
mengatakan umat tidak bisa terlalu lama bersabar. Sebagai wadah para ulama yang
sangat dihormati, MUI harus segera bersikap lebih tegas.
"ASMaPi kembali datang untuk
menagih janji MUI. Jangan terlalu lama. Kesabaran umat ada batasnya," tutur
Rina yang juga Ketua Forum Banten Bersatu (Forbas).
Menanggapi hal tersebut, Wakil
Sekjen MUI KH Najamuddin menyatakan menyangkut masalah RUU HIP dan BPIP, sikap
MUI sudah jelas. Tidak ada kompromi, MUI menolak total.
Tentang Masiroh Kubro dan
Panglimanya, kata Najamuddin, MUI sudah menggelar lima kali rapat khusus untuk
membahasnya. Namun di internal MUI belum terjadi suara bulat.
"Masih ada beberapa pimpinan
MUI yang melankolis, banyak pertimbangan ini dan itu. Tapi KH Muhyiddin Junaedi
bersama kami yang muda-muda, sudah sepakat. MUI harus menjawab harapan dan
tuntutan umat. Jadi, mohon sabarlah sedikit. Mohon tunggu dan mudah-mudahan
sebentar lagi akan ada kepastian. In sya Allah," ujar KH Najamuddin.
Pada kesempatan yang sama, Ustadz
Maulana Poso Siregar mengatakan pemerintah terlampau banyak menyakiti hati umat
Islam, baik melalui ucapan maupun kebijakannya. Menteri Agama, misalnya,
berkali-kali pernyataannya menyudutkan dan mendiskreditkan umat Islam. Dan yang
terbaru adalah tuduhannya, bahwa radikalisme masuk ke masjid-masjid melalui
anak-anak good looking, yaitu mereka yang hafal Quran, bahasa Arab dan bacaan
Qurannya bagus.
"Saya ingat Thariq bin Ziyad
saat membebaskan Eropa. Ketika mendarat di pantai Selat Gibraltar, dia
memerintahkan untuk membakar kapal-kapal yang mengangkut pasukannya. Tidak ada
opsi kembali bagi pasukan. Demikian juga dengan umat saat ini. Pilihannya cuma
dua, Isy Kariiman Awmut Syahidan (Hidup Mulia atau Mati Syahid)," pungkas
Ustadz Maulana yang juga tokoh Tanjung Priok tersebut. (btl)
0 Comments