Gubernur WH: Banten Harus Keluar Dari Covid-19

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim
memimpin rapat secara virtual.
(Foto: Istimewa)

NET – Gubernur Banteh H. Wahidin Halim (WH) menyebutkan  sejak awal Provinsi Banten memilih Pembatasan Sosila Berskala Besar (PSBB) dalam melakukan pengawasan edukasi, dan fasilitasi dalam penanganan Covid -19. Provinsi Banten keluar dari tiga besarn tertinggi karena PSBB Provinsi Banten lebih efektif dibanding dengan daerah lain dengan dukungan kesadaran masyarakat yang cukup baik.

"Kini, Provinsi Banten berada di urutan 14 nasional dalam kasus Covid-19. Kita harus keluar dari Covid-19," tutur Gubernur WH, Selasa (15/9/2020).

Gubernur Banten mengatakan hal itu dalam telekonferensi Rapat Evaluasi Pelaksanaan PSBB XI Perpanjangan Tahap 10 di Kota Serang, yang diikuti oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi, Sekretaris Daerah Al Muktabar, para bupati dan walikota, Forkopimda Provinsi Banten, Forkopimda kabupaten dan kota serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Banten, kabupaten dan kota, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan segenap unsur terkait lainnya.

Menurut Gubernur, PSBB di Provinsi Banten memberikan ruang kepada pengusaha di sektor perdagangan dan industri tetap berusaha. Namun harus bertanggungjawab melaksanakan protokol kesehatan.

Guna mencegah kasus Covid 19, Gubernur menjelaskan untuk tidak membuka sekolah dengan tatap muka karena masih berisiko. Tingkat bahaya Covid-19 masih tinggi.

"Kalaupun tidak bisa melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), saat ini sedang kita usahakan upaya lain," ungkapnya.

Diakuinya, kenaikan tren Covid belakangan ini dikarenakan terjadi penurunan kesadaran pelaksanaan protokol kesehatan di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara). Hal itu ditunjukkan dengan munculnya klaster baru di ASN.

"Untuk itu, mari kita solid bekerja bersama sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat," tutur Gubernur.

Gubernur meminta masukan dari segenap pihak yang nantinya akan diformulasikan dalam bentuk peraturan gubernur. Sehingga regulasi yang terbit mampu menampung kebutuhan dan aspirasi segenap pihak serta dapat menjadikan kebiasaan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebagai budaya masyarakat.

"Kita harus punya semangat baru. Koordinasi lagi dan soliditas lagi," ungkap Gubernur.

Hal itu, ujar Gubernur, karena saat ini ada tren kenaikan kasus Covid-19 sehingga perlu mendapatkan respon seluruh pihak di daerah Zona Merah, termasuk pula di daerah Zona Orange. Untuk Zona Kuning ke Zona Orange perlu diwaspadai.

"Semua kepala daerah dan pejabat bertanggungjawab. Termasuk melibatkan TNI dan Polri. Semua dilibatkan dalam penanganan Covid-19," ungkapnya.

"Ayo kita tingkatkan soliditas. Saat ini terjadi penurunan soliditas karena lamanya (pandemi) Covid-19. Bahwa ini perang bersama dalam melindungi masyarakat dan diri sendiri," ucap Gubernur.

Gubernur menyampaikan mendapatkan ucapan terima kasih dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) karena Pemprov Banten mampu menekan jatuhnya korban dari paramedis yang meninggal dalam melakukan penanganan Covid-19.

"Karena dantara ratusan paramedis yang meninggal se-Indonesia, satu orang dokter dari Banten. Semoga tidak terjadi lagi di Banten," harapnya

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyampaikan, perlunya pelaksaan Operasi Yustisi untuk pendisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga, pelaksanaan protokol kesehatan dapat diterapkan secara konsisten oleh masyarakat.

"Perlu sinkronisasi waktu dan koordinasi pelaksaaan antara provinsi dengan kabupaten dan kota agar linear khususnya di wilayah Zona Merah. Sehingga pelaksanaannya masif," ungkapnya.

Ditambahkan Wagub, Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2020 tentang Penetapan PSBB di Provinsi Banten agar dilaksanakan juga di kabupaten dan kota. Hal itu seiring dengan dibukanya akses-akses publik.

"Sehingga perlu kontroling dan konistiensi kedisiplinan protokol kesehatan. Kondisi mobilitas masyarakat sudah tidak terkendali. Karena masyarakat sudah merasa normal kembali," ungkap Wagub.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti melaporkan hingga saat ini telah dilaksanakan rapid test sebanyak 188.520 dan kegiatan SWAB sebanyak 87.069. Untuk laboritorium kesehatan saat ini ada 19 laboratorium dan akan dilakukakan penambahan sebanyak 4 laboratorium. Saat ini Labaratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Pemprov Banten dalam sehari mampu tangani 650 specimen.

Untuk layanan perawatan, kata dokter Ati, ada 164 tempat tidur ICU, 1.368 tempat tidur ruang isolasi, dan 1.508 tempat tidur rumah singgah untuk karantina. Keberadaan rumah singgah untuk menggantikan karantina mandiri di rumah sekaligus yang berfungsi untuk menekan munculnya klaster keluarga. (*/pur)