Gubernur Banten H. Wahidin Halim. (Foto: Istimewa) |
NET - Gubernur
Banten H. Wahidin Halim (WH) menegaskan tidak sepakat adanya kabupaten/kota
yang mengijinkan kelas tatap muka untuk tingkat SD dan SMP tanpa adanya kajian
terlebih dulu terhadap situasi kasus Covid-19 daerah tersebut beserta kesiapan
sarana dan prasarana pendukungnya.
"Kaji
dulu! Gurunya harus diswab (skrinning Covid-19, red), fasilitasnya, termasuk
juga sistem dan kurikulumnya," tutur Gubernur Banten kepada wartawan usai
Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Banten 2020 di Pendopo
Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Pemerintah Banten (KP-3B), Curug,
Kota Serang, Selasa (18/8/2020).
Gubernur
Banten menjelaskan situasi saat ini merupakan kondisi abnormal. Pemerintah tidak
sengaja melakukan pembelajaran jarak jauh. “Situasi seperti saat ini dulu saya
alami pada tahun 1966. Karena kondisi politik kita belajar di rumah. Jangan
sampai berdampak. Bukan pembodohan," ungkapnya.
Dijelaskan,
kondisi saat ini merupakan keadaan terpaksa, darurat. Kelas tatap muka bisa
laksanakan di daerah Zona Hijau. Namun tetap dengan persyaratan-persyaratan
tertentu. Seperti ruang kelas yang memungkinkan untuk dilaksanakan jaga jarak,
ada fasilitas cuci tangan, siswa, dan guru memakai masker, serta persyaratan
lainnya.
Gubernur
Banten mengaku akan menindaklanjuti dengan berkirim surat kepada
bupati/walikota yang telah mengijinkan kelas tatap muka tentang kesiapannya.
"Kalau
kita tidak taat, ini kan kebijakan nasional. Untuk SMA, SMK, dan SKh yang
menjadi kewenangan Provinsi Banten kemungkinan dibuka pada bulan
Desember," ungkapnya.
Perspektif
umum, kata Gubernur Banten, sekolah penting memang ya. Tetapi dalam situasi dan
kondisi seperti saat ini orang tua harus
mempertimbangkan. Kalau anaknya kena, sakit, siapa yang bertanggungjawab?
Seperti pegawai yang kena, siapa yang bertanggung jawab?
"Boleh
kerja, produktif. Tapi jangan kena atau sakit. Kalau kena biayanya mahal.
Tinggal masyarakat yang disiplin, guru juga. Kalau ada anak yang kena atau sakit,
prihatinkan?" ungkapnya.
Menurut
Gubernur Banten, meski sudah ada perjanjian antara sekolah dengan orang tua dan
bukan menjadi tanggungjawab sekolah, kalau sudah kena menjadi tanggung jawab
pemerintah.
"Jangan
korbankan anak untuk kelas tatap muka," ucapnya.
"Ini
kebijakan nasional, kebijakan Presiden Joko Widodo. Negara sudah mengeluarkan
Rp 600 triliun untuk membiayai. Ini keadaan darurat, abnormal,"
pungkasnya. (*/pur)
0 Comments