![]() |
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. (Foto: Istimewa) |
NET - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memandu acara
Webinar (Seminar Web/Online) dengan tema Kesiapan Daerah Hadapi Pilkada
Serentak Ditengah Pandemi Covid 19, di laksanakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia, (APKASI), di Kantor Sekretariat Apkasi Jakarta, Selasa
(30/6/2020).
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly KT sebagai nara sumber,
Cahyo Ariawan Plh. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Komisioner KPU RI Pramono
Ubaid, dan Bupati Ngawi Budi Sulistyono. Hadir juga Ketua Umum APKASI Abdullah
Azwar Anas yang juga sebagai Bupati Banyuwangi.
Bupati Zaki mengatakan demokrasi harus terus berjalan tidak
boleh berhenti karena covid-19 dan tentu saja APKASI sangat mendukung langkah
dari Pemerintah untuk tetap melanjutkan Pilkada serentak 2020.
"Tentu saja dengan protokol kesehatan yang harus
ditempuh secara ketat dan demokrasi harus terus berjalan maka setiap daerah pun
bersiap dalam menghadapi Pilkada serentak 2020. Karena itu adalah tujuan Pemerintah
dan DPR," ujar Zaki saat memandu Webinar yang diikuti oleh Bupati se-Indonesia.
Menurut Zaki, Webinar kali ini kita akan melihat dan
memecahkan permasalahan yang ada di daerah-daerah yang nantinya akan melakukan
pemilihan serentak 2020. Dalam webinar ini mari kita mengurai permasalahan yang
ada di daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak.
Zaki sebagai moderator menanyakan kepada Ketua Komisi II DPR
RI Ahmad Dolly, bagaimana peranan DPR RI dalam mendorong Pemerintah Pusat untuk
membantu Daerah dalam Pemilukada serentak.
Ahmad Dolly KT memaparkan
pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang digelar pada Desember 2020 diputuskan
secara politik maupun hukum dan akan segera diundangkan di DPR Perppu yang
mengatur Pilkada serentak 2020. Dan Pilkada serentak tahun 2020 tentu harus ada
penyesuaian di lapangan ada protokol-protokol yang harus ditaati dan
diterapkan.
"Kita juga sudah menyepakati akan memberikan dukungan
penuh terhadap konsekuensi penyesuaian ini selain ada peraturan harus
disesuaikan juga ada penambahan penambahan kebutuhan peralatan untuk memenuhi Pilkada
serentak tersebut," ucap Zaki.
Zaki mengatakan Pemerintah pusat melalui kementerian
keuangan sudah komitmen dalam pemenuhan kebutuhan tambahan karena Pemilukada
kali ini yang pertama dilakukan di tengah pandemi dan tentu saja ada tambahan
alat kelengkapan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.
Zaki pun kembali bertanya kepada Komisioner KPU, bagaimana
kesiapan KPU dan langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh KPU RI karena
Pemilukada kali ini pertama dalam sejarah ada di tengah situasi pandemi.
Mendengar pertanyaan Zaki sebagai moderator, Pramono Ubaid
selaku Komisioner KPU RI memaparkan Pemilu serentak di tengah pandemi pasti
memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Itu semua akan diatur dalam peraturan
yang tertuang sampai proses pemungutan dan penghitungan suara harus diatur
sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 dan ada beberapa penyesuaian-penyesuaian
yang harus kita lakukan.
"Peserta Pemilu, panitia, maupun petugas harus
benar-benar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatannya. Karena itu adalah
kunci utama dalam pelaksanaan Pemilu di tengah pandemi covid 19, seperti
kampanye dan jam datang kehadiran para pemilih harus diatur jangan sampai berjubel.
Ke depan semuanya harus diatur sesuai dengan protokol covid-19," paparnya.
Kita menyadari, kata Pramono, pelaksanaan Pemilukada di
tengah pandemi pasti banyak khawatir di tengah masyarakat. Karena kekhawatiran,
kita begitu besar sekali terhadap permasalahan ini dan kita semua belum pernah mengalami
situasi seperti ini. Oleh karena itu, kedisiplinan menjadi kunci utama.
KPU RI juga mendorong Pemerintah pusat agar mensupport
bantuan dari APBN terutama dalam pemenuhan elemen-elemen dalam Pemilukada
serentak tersebut karena tentu saja hal ini membutuhkan anggaran yang lebih
dibandingkan pemilu biasanya.
Bupati Zaki yang juga Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga
Apkasi bertanya kepada Cahyo selaku Plh. Dirjen Kemendagri bagaimana langkah
Kemendagri dalam mendukung suksesnya Pilkada serentak 2020? Bagaimana daerah
bisa sukses dan berhasil menjalankan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi
covid-19.
Cahyo selaku Plh (Pelaksana harian) Dirjen Kementrian Dalam
Negeri mengharapkan kita harus mampu memfasilitasi daerah yang melaksanakan
Pemilu serentak di tengah pandemi covid 19 ini. Sukses Pilkada serentak 2020
nanti di tengah pandemi menjadi acuan kesuksesan negara kita dalam
berdemokrasi.
Kemendagri juga memberikan indikator kunci sukses untuk
melaksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemi
Pertama, fokus dan dukung penuh KPU dan jajarannya serta Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan jajarannya. Pemerintah secara
spesifik, Mendagri beserta kementerian dan lembaga tetap konsisten mendukung
langkah-langkah suksesnya Pemilukada 2020.
Kedua, bagi para peserta baik partai politik maupun calon
yang berkompetisi harus mengedepankan prinsip berkompetensi secara sehat sesuai
aturan siap menang dan siap kalah serta anjuran untuk mengikuti protokol
kesehatan covid-19
Tiga, aparat keamanan harus bersifat netral dan bersifat
tegas guna menjamin kesuksesan Pemilu.
Empat, yang tak kalah penting adalah media massa memiliki
peranan penting dengan memberikan data fakta dan informasi yang berita positif
sosialisasi penerapan protokol kesehatan covid-19
Yang kelima, partisipasi masyarakat sebagai cerminan
pelaksanaan Pemilu yang baik dan berhasil dengan memperhatikan protokol
kesehatan covid-19. (bah)
0 Comments