IPW: Polri Jangan Paranoid, Bebaskan Ruslan Buton

Baca Juga

Ruslan Buton akan meninggalkan
rumahnya ketika dijemput polisi.
(Foto: Istimewa)




NET - Polri harus segera membebaskan Ruslan Buton. Sebab apa yang dituduhkan Polri kepada Ruslan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan hanya menunjukkan sikap parno jajaran kepolisian yang tidak promoter.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S. Pane dalam Siaran Pers IPW yang diterima Redaksi TangerangNet.Com, Minggu (31/5/2020).

Neta mengatakan Ind Police Watch (IPW) menilai, sebagai rakyat, Ruslan sebatas menyatakan aspirasi dan penyampaian aspirasi seorang rakyat dijamin oleh Undang Undang (UUD) ‘45. Sehingga, Polri boleh menangkap dan memeriksa Ruslan lalu mengingatkannya untuk kemudian melepaskannya.

Ruslan ditangkap di rumahnya di Kecamatan Wabula, Buton, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (28/5/2020). Penangkapan ini dilakukan setelah Ruslan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur lewat video yang viral di media sosial pada 18 Mei 2020. Dalam video itu, Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi corona sulit diterima oleh akal sehat.

Ruslan mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurutnya, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Bila tidak, bukan mustahil akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat.

Akibat pernyataannya itu, Ruslan dijerat pasal berlapis. Selain pasal tentang keonaran, dia dijerat UU ITE. Yakni Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP.  Sehingga, dia dapat dipidana dengan ancaman penjara dua tahun.

IPW, kata Neta, menilai Polri terlalu paranoid dengan mengenakan pasal pasal itu terhadap Ruslan. Sehingga, Polri alpa dengan kebebasan menyampaikan aspirasi yang dijamin UUD ‘45. Ruslan sebatas menyatakan aspirasi dan mengingatkan serta tidak tindakan pidana ada ajakan untuk membuat tindakan pidana yang dilakukannya.

“Sebab itu, tindakannya tersebut belum dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindak pidana, apalagi membuat kehonaran. Begitu juga mengenai pasal informasi bohong yang disangkakan polisi terhadap Ruslan, menjadi pertanyaan, dimana bohongnya?”

Apakah dengan pernyataan Ruslan itu, kata Neta, Jokowi bisa serta merta berhenti jadi Presiden? Tentunya tidak. Pemberhentian Presiden sudah diatur UUD 1945 dengan memenuhi lima persyaratan, yakni pertama jika terlibat korupsi. Kedua, terlibat penyuapan. Ketiga, pengkhianatan terhadap negara. Keempat, melakukan kejahatan dengan ancaman lebih dari lima tahun. Kelima kalau terjadi keadaan di mana tidak memenuhi syarat lagi.

“Di luar itu, membuat kebijakan apapun, Jokowi tidak bisa diberhentikan di tengah jalan, apalagi hanya membuat kebijakan mengatasi Covid-19,” ungkap Neta yang mantan wartawan itu.

Jadi, imbuh Neta, jika Polri terlalu parno terhadap pernyataan Ruslan, Polri bisa saja memanggil, menangkap, dan memeriksanya. Tapi kemudian membebaskannya, setelah menasihati atau mengingatkan Ruslan.

Sebab, kata Neta, dalam konteks menyampaikan aspirasi, penangkapan itu menjadi kurang relevan dikualifikasi sebagai tindak pidana, dan hanya menunjukkan arogansi serta superioritas Polri yang tidak promoter.

“Untuk itu, IPW berharap aparat kepolisian untuk tidak mengkhawatirkan pernyataan Ruslan,” ucap Neta. (*/pur)

Post a comment

0 Comments