 |
| Tersangka Aries HB, Ketua DPRD Muara Enim. (Foto: Istimewa/Lpst) |
NET - Operasi senyap yang dilakukan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam menangkap Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan eks Kepada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim, Sumatera
Selatan (Sumsel) Ramlan Suryadi, patut didukung semua pihak.
Atas penangkapan tersebut, Ketua Presidium Ind Police
Watch (IPW) Neta S. Pane melalui Siaran Pers IPW yang diterima Redaksi TangerangNet.Com,
Selasa (28/4/2020) mengapersiasi kinerja KPK dipimpin Komjen Firli Bahuri.
“Ada lima poin yang membuat KPK patut diapresiasi,” ujar
Neta S. Pane.
Neta menjelaskan pertama, tanpa kehebohan yang penuh
pencitraan dan penyadapan, KPK tetap mampu menangkap tersangka korupsi. Kedua,
tersangka korupsi itu adalah Ketua DPRD dari partai penguasa yakni Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketiga, Sumsel adalah kampung halaman
Firli, sepertinya Firli hendak membersihkan kampung halamannya terlebih dahulu.
“Keempat, penangkapan itu adalah pengembangan dari sidang
pengadilan Tipikor (Tindak pidana korupsi-red). Kelima, penangkapan ini
dilakukan KPK di tengah maraknya wabah Virus Corona. Artinya di tengah wabah
virus (Covid-19-red), jajaran KPK tetap bekerja serius memburu para koruptor,”
tutur Neta.
Penangkapan itu, kata Neta, diduga terkait kasus suap yang
menjerat Bupati Muara Enim Ahmad Yani, yang sedang menjalani persidangan karena
korupsi terkait pengerjaan 16 proyek jalan dengan nilai total total Rp 129
miliar. Proyek di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan itu merupakan aspirasi
DPRD setempat yang sumber pendanaannya dari APBD tahun 2019.
“Yani diduga meminta Kepala Dinas PUPR untuk mencari
kontraktor yang bersedia memberikan fee proyek sebesar 15 persen. Dari sini
Yani diduga sudah menerima fee proyek sebesar Rp 12,5 miliar. Dana tersebut
diduga mengalir ke Ketua DPRD,” ucap Neta.
Penangkapan Ketua DPRD dan eks Kepala Dinas PUPR ini
adalah hasil kerja apik intelijen KPK dan Polri tanpa perlu melakukan
penyadapan. Kedua tersangka dipantau dengan intensif. Begitu keduanya tercium
bergerak ke Palembang, petugas KPK langsung menciduknya dan membawanya ke
Jakarta lewat jalan darat, kata Neta.
“Strategi penangkapan ini patut diacungi jempol dan
menunjukkan adanya sinerji yang solid antara aparatur di lapangan. Tidak
seperti KPK era sebelumnya dimana aparatur lembaga anti rasuah ini merasa
superioritas bekerja sendiri dengan alasan operasinya khawatir ‘bocor’,” ujar
Neta.
Dengan adanya penangkapan terhadap Ketua DPRD Muara Enim
tersebut, kata Neta, IPW berharap Komjen Firli bisa melanjutkan operasi
senyapnya untuk menciduk para koruptor, terutama terhadap koruptor dari
pengembangan kasus di pengadilan Tipikor. (*/pur)
0 Comments