Hasil Rapat Evaluasi, Gubernur WH: PSBB Tangerang Raya Efektif

Baca Juga

Rapat evaluasi PSBB dipimpin oleh Presiden
Joko Widodo diikuti 17 Gubernur dan sejumlah
Menteri Kabinet dilakukan secara daring.
(Foto: Istimewa) 

NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) menyatakan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya sejak Sabtu (18/4/2020) telah berlangsung cukup efektif. Kendati belum sesuai harapan, namun tetap kondusif dan mampu menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayah zona merah tersebut.

"Pelaksanaan PSBB cukup efektif meski belum sesuai yang diharapkan," ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam teleconference Rapat Evaluasi Pelaksanaan PSBB yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dipandu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Senin (27/4/2020).

Dalam teleconference yang diikuti oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju serta 17 gubernur itu, Gubernur WH mengungkapkan sejak dilaksanakan PSBB di wilayah Tangerang Raya, kasus Covid-19 di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang cenderung landai.

"Peningkatan kasus hanya terjadi di Kota Tangerang," tutur Gubernur.

Sebagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov)  dalam antipasi dampak sosial masyarakat akibat wabah Covid-19, telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak dalam bentuk non tunai melalui perbankan yang telah bekerjasama dengan sistem by name by addres. Hanya saja, proses pencetakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) memerlukan sedikit waktu.

"Pemprov Banten akan menyalurkan bantuan jaring pengamanan sosial untuk 421.177 kepala keluarga yang terdampak covid-19. Untuk Kota Tangerang Selatan sebanyak 23.258 kepala keluarga (KK), Kabupaten Tangerang sebanyak 149.133 KK, dan Kota Tangerang sebanyak 86.783 KK. Untuk wilayah PSBB akan diberikan bantuan bulanan sebesar Rp 600.000 per KK selama tiga bulan," ungkap Gubernur WH.

Terkait penyaluran, Gubernur WH mengusulkan kepada Pemerintah pusat agar ada sinkronisasi sehingga waktu penyaluran bantuan bisa berbarengan. Selain itu, juga diusulkan agar bantuan dari Kementerian Sosial RI dalam bentuk tunai khususnya di wilayah PSBB. Karena, pasokan sembako di Tangerang Raya cukup memadai.

Selain bansos, kata Gubernur, terdapat dampak sosial dari Covid-19 yang terjadi di Banten. Seperti di Tangerang Raya yang memiliki kurang lebih 15 ribu industri, hingga saat ini telah terjadi penambahan buruh yang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan dirumahkan. Sehingga perlu ada sinkronisasi data dengan Kementerian Tenaga Kerja.

Ia juga menyampaikan Pemprov Banten telah melakukan realokasi penganggaran untuk penanganan kasus Covid-19 di Provinsi Banten.

Saat membuka rapat, Presiden Jokowi menyatakan alat tes VCR sudah terdistribusi untuk tes massif ODP Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam Pemantauan). Pasalnya, perlu pelacakan agresif dan isolasi yang tepat dan baik. Juga sosialisasi cuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan harus terus dilakukan.

Presiden Jokowi menyebutkan apabila PSBB dipatuhi dan disiplin pelaksanaannya, dengan PSBB diasumsikan kasus Covid-19 bisa ditekan hingga 18 ribu kasus. Namun bila tidak disiplin bisa mencapai 32 ribu kasus.

"Saya minta gubernur membawa masyarakat untuk patuh dan efektif dalam pelaksanaan PSBB," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga berharap para gubernur ikut mengawasi dan mengontrol bantuan sosial sehingga tepat sasaran. Agar merealokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, bantuan sosial.masyarakat, dan bantuan ekonomi kecil.

"Realokasi dari belanja barang dan jasa, bisa setengahnya,” tutur Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, menyitir data IMF, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat Covid-19 hanya tumbuh 0,5 persen dari 5,3 persen yang telah direncanakan.

"Bila salah penanganan, pertumbuhan ekonomi bisa minus," ujar Presiden.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menjelaskan bantuan sembako hanya untuk masyarakat Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Hal itu menghindari bantuan sosial yang diberikan dipergunakan untuk biaya mudik.

Presiden Jokowi  bersepakat agar adanya sinkronisasi data pusat dan daerah sehingga tidak dobel data terkait penerima bantuan sosial.

Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mengharapkan supaya PSBB dijaga secara konsisten untuk mengurangi penularan. Mewaspadai pergerakan warga dari wilayah epicentrum dan para pekerja migran. Serta melakukan test massif dan isolasi efektif.

"Pengalaman Singapura, lonjakan kasus akibat kerumunan dan pemukiman padat," ungkapnya.

Wapres  berharap gubernur membantu pendataan masyarakat yang tepat supaya diterima dengan baik. Serta mencegah perbedaan bantuan yang berpotensi menimbulkan konflik. (*/pur)