Gubernur Banten H. Wahidin Halim berikan arahan kepada peserta bimbingan teknis. (Foto: Istimewa) |
NET – Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) mengatakan, "Hari
ini kita kumpul untuk sampaikan pesan moral. Bahwa, kita bisa berhasil menjalankan
Pemerintahan tanpa korupsi. Bisa hidup bahagia. Saya berharap kepala sekolah bisa
mengelola uang dengan baik."
Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Banten dalam Pembukaan
Bimbingan Teknis Kepada kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Bendahara, dan
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dalam Rangka Penyerahan Kewenangan KPA/
Pada Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten di Plaza Aspirasi, Kawasan
Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP-3B), Jalan Syech Nawawi Albantani, Curug,
Kota Serang, Senin, (10/2/2020).
"Sekarang mekanisme pelaksana kuasa anggaran kepada
kepala sekolah. Kalau Dindik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, red), terlalu
jauh. Awas kalau diselewengkan. Tigakali berturut Banten raih WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian-red)," tutur Gubernur.
Sebelumnya, Gubernur WH mengajak para peserta untuk bersama
menyanyikan lagu Padamu Negeri. Mengajak para peserta untuk camkan, menghayati
serta meresapi dari setiap bait Padamu Negeri yang barusan dinyanyikan.
"Lagu Padamu Negeri bicara tentang janji, tentang
tanggung jawab. Membentuk ikrar kalau kita mengabdikan diri bagi negara, NKRI
(Negara Kesatuan Republik Indonesia, red) dan Pancasila yang sudah final.
Memberikan makna kepada kita, bahwa kita mengabdi," ujar Gubernur WH.
Gubernur WH mengisahkan
pengabdian orang tuanya yang menjadi guru. Pengabdian seorang guru yang meski
hujan harus datang untuk mengajar meski murid yang datang hanya tiga orang.
Termasuk pula pengalaman diajak orang tua ke sekolah pada hari libur untuk
memperbaiki bangku yang rusak hingga meyisihkan rejeki yang diperoleh untuk
tetangga dan saudara yang membutuhkan.
"Karena ilmu yang diberikan merupakan tanggung jawab
kepada Allah SWT," jelasnya.
Hal itu, diakui Gubernur, menjadi alasan dirinya untuk
mempertahankan guru honor serta perintahkan untuk tidak terjadi keterlambatan
dalam pembayaran honor apalagi pemotongan honor.
Gubernur pun perintahkan jajaran pejabat Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk tidak asal menampatkan guru. Penempatan
guru harus mempertimbangkan tempat tinggalnya. Agar lebih dekat sekolah
sehingga lebih nyaman dalam bekerja dan tidak banyak ke luar biaya transport.
Dalam kesempatan itu, Gubernur WH memaparkan capaian Pemprov
Banten dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembanguna
bidang kesehatan, pariwisata, hingga bidang pendidikan.
"Ke depan, kita tingkatkan lagi akses jalan ke
pendidikan dan akses jalan ke pertanian," ungkapnya.
Ditambahkan, tahun ini Pemprov Banten mengembangkan
pertanian, pariwisata, dan pembanguunan sport center. Membangun pertanian dan agriwisata dengan
gerakan menanam jengkol, durian dan pengembangan kopi. Juga pelabelan
(branding) terhadap manggis, rambutan, kelapa, beras serta hasil pertanian dan
perkebunan lainnya dari Banten.
"Ayo kita gerakkan pertanian Banten. Halaman sekolah
dan rumah, kita bisa tanami sayur dan buah-buahan," ajak Gubernur WH.
Semantara itu Plt. Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Banten Muhamad Yusuf melaporkan dengan bimbingan teknis ini diharapkan dapat
memberikan pengetahuan, pemahaman kepada peserta tentang perencanaan dan
pengelolaan di sekolah serta meningkatkan pelaksanaan anggaran pendapatan
daerah di Provinsi Banten tahun 2020 yang akuntabel, transparan, efektif serta
meningkatkan kemampuan pegawainya.
"Kemudian outputnya adalah semua petugas dalam
pengelolaan yang ada di sekolah memiliki kemampuan dan mahir untuk membuat
laporan sehingga masyarakat atau stakeholder sekolah terlayani dengan cepat dan
tepat," jelasnya.
Pembukaan Bimbingan Teknis diikuti oleh 240 orang kepala
sekolah, 240 orang kepala tata usaha, dan 392 orang dari organisasi perangkat
daerah di lingkungann Pemprov Banten. Selanjutnya bimbingan teknis dilaksanakan
pada masing-masing Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Banten.
Turut hadir: Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar
serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov
Banten. (*/pur)
0 Comments