Gubernur WH: Tingkatkan Nilai, Produk Hasil Tani Beri Label Banten

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim.
(Foto: Istimewa)




NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) menyatakan produk hasil pertanian di Banten tidak kalah berkualitas dengan daerah lain. Oleh karena itu, Gubernur tidak ingin produk pertanian asal Banten yang beredar di pasaran berlabel bukan Banten dan berdampak pada rendahnya kesejahteraan para petani Banten.

Gubernur menyampaikan hal itu saat membuka acara Sosialisasi Gerakan Komando Startegis Pembangunan Pertanian (Kostratani) Provinsi Banten di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP-3B), Jalan Syech Nawawi Albantani, Curug, Kota Serang pada Kamis (23/1/2020).

Gubernur menjelaskan potensi pertanian Banten yang melimpah dan berkualitas harus dikenal oleh masyarakat Indonesia dan mampu memberikan kesejahteraan bagi petani Banten.

"Semua produk dari Banten harus berlabel Banten. Karena produk pertanian Banten itu sangat baik, dari Kabupaten Pandeglang itu enak tapi belum labelnya menjadi milik kita. Selain daerah, para petani juga dirugikan atas hal ini," tegas Gubernur.

Menurut Gubernur, label daerah sangat penting karena produk hasil pertanian akan dihargai lebih tinggi yang kemudian menguntungkan para petani. Selama ini, para petani hanya memproduksi kemudian menjualnya dalam bentuk mentahan tanpa diolah dan dikemas dengan apik sehingga dihargai sangat rendah. Oleh karenanya, hal ini harus menjadi perhatian bersama baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Berdasarkan laporan yang saya terima, katanya produksi beras kita surplus, tapi kenapa harga beras di Banten lebih mahal dari Jakarta? Itu karena setelah panen, mobil-mobil truk dari Karawang (Jawa Barat) itu berjejer mau ngangkut padi kita baik kering atau basah tentu dengan harga yang murah. Sementara ketika sampai di pasar, harganya berlipat-lipat,” tutur Gubernur WH.

Oleh karenanya, kata Gubernur, di tengah pertumbuhan ekonomi makro yang  mengalami turbulensi, sektor pertanian harus menjadi potensi yang tetap survive.  Oleh karenanya, sektor industri yang kini semakin sulit karena pengaruh ekonomi global, pertanian harus kembali dibangun dan dikembangkan menjadi sebuah kedaulatan pangan dan ekonomi.

“Jangan diubah itu tata ruang di Pandeglang untuk daerah industri. Kan industri banyak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja-red), tapi pertanian tidak ada PHK karena industri tergantung pada ekonomi global. Pandeglang dan Lebak itu saya lihat subur, subhanallah,” ucap Gubernur WH terkagum.

Kalau dulu dateng ke kampong, kata Gubernur, dimasakin masyarakat dari hasil tani dan ternaknya.  Kalau sekarang kan nasi bungkus. Banjir juga ada jaman dulu, tapi dulu masyarakatnya bahu membahu dan tidak membangun rumah di lokasi yang rawan.

“Kalau sekarang kan kebalikannya. Makanya Pemprov tahun ini bikin roadmap potensi yang jadi prioritas pembangunan,” paparnya.

Oleh karena itu, kata Gubernur, Pemerintah harus memberi dukungan agar kualitas dan kuantitas pertanian di Banten semakin baik dan mampu bersaing dengan daerah lain.    Oleh karenanya, Pemprov Banten membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agrobisnis agar hasil pertanian Banten tidak dibawa langsung ke Jakarta atau daerah lainnya.

“Saya tidak mau duren Banten dibawa ke Jakarta, kita buat Kopi WH, saya tidak mau beras, jagung Banten itu tergantung pada Poktan. Nanti BUMD ini akan membelinya dengan harga sesuai, kalau petaninya sulit kita juga bantu modalnya. Kita simpan di tempat penyimpangan yang akan kita bangun. Kemudian, kita bangun pasar induk untuk wadah para petani  dan masyarakat melakukan kegiatan jual beli. Jadi kan petani dan masyarakat sama-sama diuntungkan,” tutur Gubernur.  

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Nursyamsi mengungkapkan Kementan membangun Kostratani mulai dari pusat hingga tingkat kecamatan dengan tujuan melakukan revitalisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan (BPP). Kita membangunkan kembali BPP dan penyuluh pertanian, merevitalisasi sarana pertanian terutama IT hingga merevitalisasi kemampuan penyuluh melalui pelatihan peningkatkan kapasitas, peningkatan biaya operasional, dan sarana prasarana kantor BPP.

“Kostratani berperan sebagai pusat data dan informasi pertanian, pusat gerakan pembangunan pertanian.  Juga sebagai pusat pembelajaran untuk penyuluh, petani, dan lain sebagainya. Ke depan petani jangan hanya tanam petik jual, tapi bagaimana mendapatkan modal dengan bunga rendah agar setelah panen tidak langsung dijual tapi diolah dulu agar harganya lebih baik,” tutur Dedi.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid menambahkan Kostratani  Provinsi Banten merupakan gerakan pembangunan pertanian tingkat kecamatan  dengan tujuan optimalisasi tugas, fungsi dan peran BPP dalam meningkatkan kedaulatan pangan dan perkembangan pertanian di kecamatan.

“Ini adalah bentuk sinergi harmonis antara Kementan, Kemendagri dan Lembaga terkait lainnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan pertanian di Banten,” ujar Agus. (*/pur)

Post a Comment

0 Comments