 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim. (Foto: Istimewa) |
NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) menyatakan
produk hasil pertanian di Banten tidak kalah berkualitas dengan daerah lain.
Oleh karena itu, Gubernur tidak ingin produk pertanian asal Banten yang beredar
di pasaran berlabel bukan Banten dan berdampak pada rendahnya kesejahteraan
para petani Banten.
Gubernur menyampaikan hal itu saat membuka acara Sosialisasi
Gerakan Komando Startegis Pembangunan Pertanian (Kostratani) Provinsi Banten di
Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP-3B), Jalan Syech
Nawawi Albantani, Curug, Kota Serang pada Kamis (23/1/2020).
Gubernur menjelaskan potensi pertanian Banten yang melimpah
dan berkualitas harus dikenal oleh masyarakat Indonesia dan mampu memberikan
kesejahteraan bagi petani Banten.
"Semua produk dari Banten harus berlabel Banten. Karena
produk pertanian Banten itu sangat baik, dari Kabupaten Pandeglang itu enak
tapi belum labelnya menjadi milik kita. Selain daerah, para petani juga
dirugikan atas hal ini," tegas Gubernur.
Menurut Gubernur, label daerah sangat penting karena produk
hasil pertanian akan dihargai lebih tinggi yang kemudian menguntungkan para
petani. Selama ini, para petani hanya memproduksi kemudian menjualnya dalam
bentuk mentahan tanpa diolah dan dikemas dengan apik sehingga dihargai sangat
rendah. Oleh karenanya, hal ini harus menjadi perhatian bersama baik di tingkat
pusat maupun daerah.
“Berdasarkan laporan yang saya terima, katanya produksi
beras kita surplus, tapi kenapa harga beras di Banten lebih mahal dari Jakarta?
Itu karena setelah panen, mobil-mobil truk dari Karawang (Jawa Barat) itu berjejer
mau ngangkut padi kita baik kering atau basah tentu dengan harga yang murah.
Sementara ketika sampai di pasar, harganya berlipat-lipat,” tutur Gubernur WH.
Oleh karenanya, kata Gubernur, di tengah pertumbuhan ekonomi
makro yang mengalami turbulensi, sektor
pertanian harus menjadi potensi yang tetap survive. Oleh karenanya, sektor industri yang kini
semakin sulit karena pengaruh ekonomi global, pertanian harus kembali dibangun
dan dikembangkan menjadi sebuah kedaulatan pangan dan ekonomi.
“Jangan diubah itu tata ruang di Pandeglang untuk daerah
industri. Kan industri banyak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja-red), tapi
pertanian tidak ada PHK karena industri tergantung pada ekonomi global.
Pandeglang dan Lebak itu saya lihat subur, subhanallah,” ucap Gubernur WH
terkagum.
Kalau dulu dateng ke kampong, kata Gubernur, dimasakin
masyarakat dari hasil tani dan ternaknya.
Kalau sekarang kan nasi bungkus. Banjir juga ada jaman dulu, tapi dulu
masyarakatnya bahu membahu dan tidak membangun rumah di lokasi yang rawan.
“Kalau sekarang kan kebalikannya. Makanya Pemprov tahun ini
bikin roadmap potensi yang jadi prioritas pembangunan,” paparnya.
Oleh karena itu, kata Gubernur, Pemerintah harus memberi
dukungan agar kualitas dan kuantitas pertanian di Banten semakin baik dan mampu
bersaing dengan daerah lain. Oleh
karenanya, Pemprov Banten membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agrobisnis
agar hasil pertanian Banten tidak dibawa langsung ke Jakarta atau daerah
lainnya.
“Saya tidak mau duren Banten dibawa ke Jakarta, kita buat
Kopi WH, saya tidak mau beras, jagung Banten itu tergantung pada Poktan. Nanti
BUMD ini akan membelinya dengan harga sesuai, kalau petaninya sulit kita juga
bantu modalnya. Kita simpan di tempat penyimpangan yang akan kita bangun. Kemudian,
kita bangun pasar induk untuk wadah para petani
dan masyarakat melakukan kegiatan jual beli. Jadi kan petani dan
masyarakat sama-sama diuntungkan,” tutur Gubernur.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian pada Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Nursyamsi mengungkapkan
Kementan membangun Kostratani mulai dari pusat hingga tingkat kecamatan dengan
tujuan melakukan revitalisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan (BPP). Kita membangunkan
kembali BPP dan penyuluh pertanian, merevitalisasi sarana pertanian terutama IT
hingga merevitalisasi kemampuan penyuluh melalui pelatihan peningkatkan
kapasitas, peningkatan biaya operasional, dan sarana prasarana kantor BPP.
“Kostratani berperan sebagai pusat data dan informasi
pertanian, pusat gerakan pembangunan pertanian.
Juga sebagai pusat pembelajaran untuk penyuluh, petani, dan lain
sebagainya. Ke depan petani jangan hanya tanam petik jual, tapi bagaimana
mendapatkan modal dengan bunga rendah agar setelah panen tidak langsung dijual
tapi diolah dulu agar harganya lebih baik,” tutur Dedi.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid
menambahkan Kostratani Provinsi Banten
merupakan gerakan pembangunan pertanian tingkat kecamatan dengan tujuan optimalisasi tugas, fungsi dan
peran BPP dalam meningkatkan kedaulatan pangan dan perkembangan pertanian di
kecamatan.
“Ini adalah bentuk sinergi harmonis antara Kementan,
Kemendagri dan Lembaga terkait lainnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan
pertanian di Banten,” ujar Agus. (*/pur)
0 Comments