Prabowo, Kuburan Politik, Dan Legitimasi Tergerus

Baca Juga

Gan Gan R.A.
(Foto: Istimewa/Koleksi pribadi)




Oleh Gan-Gan R.A.

OLIGARKI  partai politik dalam sistem demokrasi liberal seringkali memegang tali kali, maksud dan tujuan serta kepentingan politik dari mesin partai dan elite politik yang tengah berkontestasi. 

Ongkos berpolitik yang cukup besar pada akhirnya membuka ruang politik transaksional dengan pemodal. Inilah akar permasalahan yang ditimbulkan dikemudian hari, ketika kandidat yang menjadi pemenang kontestasi politik meraih kursi kekuasaan: Membagi kue kekuasaan dengan pemodal. Partai politik menjadi alat ekonomi mesin kapitalisme-liberal.
*
Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah usai setelah ditolaknya petitum dalam gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu 02 (pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Solehudin Uno) di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti kita ketahui bersama, putusan MK tersirat menyatakan bahwa pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) secara konstitusional adalah pemenang Pilpres 2019 sebagaimana yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

MK bersandar pada mekanisme keadilan prosedural, seberapa kuat dan valid sejumlah alat bukti dan fakta hukum yang disodorkan Tim Kuasa Hukum 02 di persingan MK mampu mengubah hasil perolehan suara Pilpres. MK tidak berani menempuh koridor mekanisme keadilan subtantif.
The guradian of justice hanyalah fatamorgana di tengah rasa keadilan yang semakin menjauh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aksi unjuk rasa pendukung 02 pada tanggal 21-23 Mei 2019 yang akhirnya memakan korban, baik yang ditahan, terluka parah dan juga meregang nyawa, kini seakan lenyap ditelan euforia pelantikan kabinet Jokowi jilid 2. Media massa mainstream begitu gaduh mengekspos setiap figur yang masuk dalam susunan kabinet Indonesia Maju. Tragedi demokrasi dan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dituntaskan oleh proses dunia peradilan bahkan oknum dari pihak aparat keamanan yang bersikap represif, sama sekali tidak tersentuh hukum, sesungguhnya akan menjadi kuburan politik dalam lembaran sejarah rezim Jokowi dan langkah kuda Jenderal Baret Merah.

Lalu di manakah suara lantang mantan Jenderal Baret Merah yang secara heroik berteriak, “Saya akan timbul tenggelam bersama rakyat!”

Prabowo kembali dikalahkan oleh rival politiknya untuk kesekian kalinya dalam setiap pertarungan politik yang cukup keras. Padahal di Pilpres 2019 kemarin, dukungan rakyat yang merindukan angin perubahan di tengah himpitan dan tekanan ekonomi, runtuhnya hukum dan keadilan, begitu besar dan militan. Bahkan gerakan The Power of Emak-Emak menjadi sebuah era kebangkitan politik yang menghentakkan kesadaran kolektif, ini menjadi representasi sebuah kebangkitan baru dan perlawanan politik dari kalangan kaum Hawa, khususnya kalangan Ibu rumah tangga yang merasakan langsung dampak beban biaya hidup akibat ekonomi yang terpuruk.

Kini mantan Jenderal Baret Merah itu menerima tawaran negosiasi; Rekonsiliasi yang dimulai di stasiun Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan banyak ditentang oleh para pendukungnya ketika tenaga, materi bahkan nyawa disumbangkan untuk perjuangan kemenangan Prabowo-Sandi pada masa kampanye yang diwarnai suasana heroisme. Di mata pendukung Prabowo, rekonsiliasi adalah ruang politik transaksional yang akan menghancurkan misi utama perjuangan rakyat. Rakyat merindukan hadirnya Pemimpin nasionalis, visioner, dan revolusioner, bukan badut atau boneka tanpa otoritas yang hanya dikendalikan oleh syahwat politik ekonomi sekelompok bohir hitam.

Pelantikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sudah resmi dilaksanakan Presiden Jokowi. Pro-kontra menghiasi time line di berbagai sosial media, artikel portal berita online, termasuk dukungan dan cibiran mulai menjadi perang opini publik. Menurut yang pro terhadap manuver oportunistik Prabowo, dengan masuknya Prabowo ke dalam lingkaran kekuasaan, menjadi Menhan, Prabowo akan bisa merubah kebijakan dari dalam. Sementara menurut yang kontra, Prabowo telah mengkhianati janji politiknya. Prabowo telah meninggalkan gerbong amanat penderitaan rakyat dan bersikap pragmatis demi kepentingan partai politik Gerindra dan tidak setia kepada cita-cita besarnya sebagai seorang patriot sejati yang nasionalis. Menjadi oposisi adalah posisi terhormat.

Tak ubanya kuburan politik, jejak darah para korban yang terluka dan meregang nyawa pada masa kampanye yang gegap gempita, berbagai peristiwa tragis kemanusiaan dan tindakan represif alat kekuasaan menjadi senyap dalam ingatan sejarah yang mencekam.
*
Penulis teringat Maximus Decimus, Jenderal perang yang humanis-revolusioner dalam film Gladiator. Maximus bukan typikal patriot kompromistis ketika kepentingan negara dan rakyat terancam oleh ambisi busuk kekuasaan putra mahkota Caesar dan manuver politisi oportunis. Maximus lebih memilih menjadi martir demi kepentingan yang jauh lebih besar daripada harus bersekutu dengan penindas dan antek-antek pengkhianat rakyat.

Legitimasi itu investasi tak ternilai bagi siapapun yang bergerak demi kepentingan bangsa dan negara yang jauh lebih besar. Legitimasi lahir dari kepercayaan rakyat. Namun langkah kuda Jenderal Baret Merah menghadapi jalan persimpangan. Sejarah akan mencatat apakah Prabowo akan tergerus oleh arus kekuasaan proxy ataukah kembali memilih jalan pedang sebagai pejuang. (***)


Penulis adalah Lawyer & Entrepreneur.

Post a Comment

0 Comments