![]() |
Seseorang mengenakan topi dan ada lambang palu arit menempel. (Foto: Istimewa) |
NET – Ketua partai politik di Kota Tangerang minta kepada
aparat penegak hukum dalam hal ini polisi untuk menyelidik pelaku yang menggunakan
topi berlambang palu arit yang diduga masuk ke arena Debat Calon Presiden
(Capres) 4 di Hotel Shangri La, Jakarta.
“Wajib aparat terkait untuk menyelidiki sampai menangkap
orangnya,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN)
Kota Tangerang Khalid Marhaban kepada TangerangNet.Com, Selasa (2/4/2019).
Khalid merasa heran apa karena pendukung petahana makanya
diberikan kebebasan untuk sesukanya. Hal ini memunculkan kecurigaan. “Ada apa
dengan aparat Kepolisian dan intelijen kita yang lemah. Ingat PKI (Partai
Komunis Indonesia-red) sudah berulang kali melakukan penghianatan terhadap
negara,” ucap Khalid terheran-heran.
Khalid menjelaskan sudah tidak terhitung berapa banyak umat Islam
yang jadi korban karena penghiatan mereka. “Kalau mau ke arena Debat Capres 4
itu selektif. Kenapa yang menggunakan palu arit tidak selektif. Ini kan jelas
menggunakan atribut PKI kenapa dibiarkan berada di sana. Ada apa ini,” tutur Khalid dengan nada tanya.
Pernyataan yang diberikan Khalid Marhaban itu sehubungan
dengan sejak kemarin beredar secara luas di media social (Medos) seseorang
mengenakan topi dan jaket pasangan 01. Pada topinya terpasang lambang palu arit
yang diduga masuk ke arena Debat Capres 4.
Senada dengan Khalid, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Kota Tangerang Tengku Iwan mengatakan mempublikasi logo palu arit sama
dengan penyebaran paham yang dilarang oleh Negara. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang
Republik Indonesia (UU RI) No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Hukum
Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.
“Hal ini dilarang karena berkaitan dengan kejahatan negara. Hukum
harus tegak, jangan sampai keberpihakan
terkait Pemilu lebih kuat dari hukum. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia-red) yang
belum terbukti berbuat keonaran, logonya saja dilarang. Masak ini yang sudah terbukti dalam sejarah
berdarah-darah tidak cepat ditindak. Ini perlu ditindak,” ujar Iwan
bersemangat. (ril)
0 Comments