 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim mengetuk palu tanda dibuka Musrembang Perubahan. (Foto: Istimewa) |
NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim menyatakan
perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-20122 harus mampu mengantisipasi
perkembangan yang akan terjadi pada masa mendatang. Maka, perencanaan yang
dibuat harus komprehensif dan holistik sehingga tidak lagi dilakukan perbaikan
atau revisi sebelum RPJMD terlaksana secara keseluruhan.
Selain itu, Gubernur mengharapkan agar apapun yang telah
direncanakan, dalam tahun berjalan saat ini harus secara konsisten dijalankan
oleh seluruh jajaran Pemprov Banten dengan koordinasi yang kuat bersama kabupaten
dan kota. Apapun yang direncanakan ke masa depan secara berkesinambungan sesuai
dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
"Tinggal setiap saat, kita evaluasi disesuaikan
dengan kondisi eksisting di Pemprov Banten," ujar Gubernur saat membuka
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022 di Hotel Horison
Forbis, Jalan Lingkar Selatan KM.2 Kramat Watu, Waringinkurung, Kabupaten
Serang, Senin (29/4/2019).
Gubernur menjelaskan dilakukannya revisi harus berpedoman
pada pengoptimalan pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga
harus disusun sesuai dengan kebutuhan. Namun, Gubernur berharap agar regulasi
atau kebijakan Pemerintah pusat dapat lebih fleksibel dan mampu mengakomodasi
hal-hal yang menjadi kebutuhan daerah dan mengoptimalisasi kekayaan daerah
dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.
"Karena Allah SWT menciptakan semuanya tidak ada
yang sia-sia, semuanya punya manfaat. Maka, kita harus memberikan manfaat untuk masyarakat dan
mahkluk lainnya, harus mampu mengelola alam agar dapat memberikan manfaat bagi
kehidupan,"jelasnya
Terkait rencana pembangunan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
Gubernur berharap dapat segera diimpelentasikan. Hal ini nantinya mampu
memotong distribusi komoditas pangan karena Banten akan memiliki pasar induk
yang besar dan bisa menata ulang pola distribusi yang lebih menguntungkan
masyarakat Banten serta bisa menyuplai kebutuhan pangan daerah lain. Dengan
potensi pertanian yang besar, kehadiran BUMD agrobisnis mampu menjadi solusi
bagi petani yang saat ini belum terkesejahterakan.
"Padahal petani ini memiliki lahan yanh luas tapi
hasil taninya dibeli murah. Sehingga mereka banyak yang ke kota untuk menjadi
buruh karena pendapatannya lebih besar daripada sebagai petani. Dengan BUMD
ini, diharapkan dapat mencegah adanya pemindahan SDM sektor pertanian ke
industri," terang Wahidin Halim.
Oleh karenanya, Gubernur berharap adanya peran aktif dari
perguruan tinggi untuk dapat mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap
pakai dan mampu berkompetisi dalam dunia industri sekarang sehingga ada
keseimbangan antara SDM sektor pertanian, industry, dan sektor lainnya.
Dalam laporannya, Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Ino
S. Rawita mengatakan Musrenbang kali ini
merupakan proses perencanaan yang bersifat partisipatif dengan tujuan
mendapatkan masukan dan saran dalam rangka pengkayaan perumusan arah kebijakan
khususnya terkait pendirian BUMD agrobisnis dan penanggulangan bencana daerah.
Musrenbang diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan tujuan sasaran strategis
program pembagunan.
Kepala Bappeda Provinsi Banten Muhtarom mengatakan revisi
RPJMD dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kekayaan alam Banten untuk
kepentingan masyarakat. Pada saat menyusun, sebenarnya tidak ada rencana
dilakukannya revisi. Namun dalam perjalannnya ada hal-hal yang perlu direvisi
dalam rangka mengoptimalkan kekayaan alam dan penanganan terhadap suatu
persoalan. Di samping itu, ada ketentuan yang mengharuskan untuk dilakukan
revisi terlebih dulu. (*/pur)
0 Comments