 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim berdoa bersama para korban bencana tsunami saat berkunjung di pengungsian. (Foto: Dokumentasi/TangerangNet.Com) |
NET - "Jika masih ada yang dirawat (korban tsunami-red) dan memerlukan penanganan setelah masa tanggap darurat dicabut bisa diteruskan di RSUD Banten dan tetap gratis," ujar Gubernur Banten H. Wahidin Halim, Sabtu (12/1/2019).
Hal itu disampaikan Gubernur Banten seusai ditutupnya tanggap bencana tsunami, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hingga 9 Januari 2019. Gubernur Banten Wahidin Halim keesokan harinya memimpin rapat dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Gubernur sekaligus melakukan cross cek langsung guna memastikan seluruh korban bencana tsunami telah mendapat perawatan maksimal. Pemprov Banten juga telah menyelesaikan pembayaran secara penuh di beberapa rumah sakit untuk para korban yang telah ditangani di hampir 16 rumah sakit swasta dan negeri, sebagaian besar para korban yang dirawat kebanyakan telah kembali ke rumahnya masing masing.
Menurut Wahidin Halim, data terakhir yang diterimanya, para korban sudah tertangani dengan telah kembali ke rumah sebanyak 463 orang.
Pemrov setelah pasca tanggap bencana akan melakukan perbaikan rumah penduduk.yang terkena bencana tsunami baik yang rusak total maupun yang rusak berat.
"Ada sebanyak 717 unit, pembangunannya akan menggunakan dana APBD Pemprov serta dana rekontruksi dari Kementerian PUPR (Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat-red). Begitu pula untuk perbaikan rumah sedang dan ringan," tutur Gubernur.
Kalau untuk hunian sementara (Huntara) yang tersebar di berbagai wilayah, kata Gubernur, sudah dan sedang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten.
Gubernur menjelaskan bantuan kebutuhan bagi korban tsunami tetap akan disalurkan, dan seluruh Posko Bantuan telah ditutup bersamaan akhir masa darurat bencana.
"Bantuan yang bersumber dari dana urunan, donasi, dan paket dari masyarakat pada akhir masa tanggap pada 10 Januari 2019 telah ditutup. Dan akan dilaporkan setelah hasil audit bantuannya selesai dan akan diumumkan kepada publik secara terbuka," ucap Gubernur.
Selanjutnya, bencana tsunami Selat Sunda sudah memporak-porandakan berbagai bangunan fasilitas umum dan sosial hal ini, tidak luput dari perhatian Gubernur Banten dan untuk prioritas utama adalah perbaikan sekolah, baik bangunan SD, SMP maupun SMA.
Meski demikian, Pemprov akan memberikan bantuan untuk membangun atau memperbaiki bangunan sekolah SD atau SMP yang rusak. Terutama untuk bantuan seragam dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya karena dari data yang ada hampir sekitar 8.000 anak SD dan 450 siswa SMP, yang membutuhkan seragam dan perlengakapan Sekokah.
"Siswa SMP laki-laki bikinkan celana panjang, perempuan rok nya panjang," ujar Gubernur.
Menurut Gubernur Banten, hal-hal yang prioritas yang telah dilaksanakan Pemprov Banten, selama masa tanggap bencana akan tetap diikuti hal lainnya, seperti rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur jalan menuju ke Anyer, Carita hingga Ujung Kulon yang selama ini memang sudah menjadi program pembangunan infrastruktur Pemprov Banten.
Sambil semuanya berjalan, Tim Pemprov Banten yang lainnya tetap mengerjakan hal2 yang bersifat pendukung lainnya seperti pengetahuan akan tsunami, memberikan trauma healing bagi para korban bencana, mengembalikan perekonomian masyarakat hingga memulihkan kembali Pariwisata.
Sebagaimana diketahui, pada 22 Desember 2018 lalu, Pesisir Barat Provinsi Banten diterjang bencana Tsunami Selat Sunda. Akibat bencana tersebut, data terakhir menyebutkan sebanyak 317 orang meninggal dunia, 757 orang luka-luka, 3 orang hilang. Sementara itu, kerugian material mencapai 1.580 rumah rusak, 37 hotel/villa rusak, 108 unit mobil rusak, 91 unit motor rusak dan 154 unit perahu rusak. (*pur)
0 Comments