BMKG Kembangkan Sistem Peringatan Dini Banjir Pesisir

Baca Juga

Peserta CIFDP-1 di Denpasar, Bali.
(Foto: Istimewa)


NET - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Pusat Meteorologi Maritim berupaya untuk mengembangkan sistem peringatan dini banjir pesisir yang dikenal dengan Coastal Inundation Forcasting Demonstration Project Indonesia (CIFDP-I).  

Kepala Bagian Humas Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Akhmad Taufan Maulana, Selasa (29/1/2019) mengatakan CIFDP-I sudah ada sejak  2013 atas asistensi dari WMO yang diimplementasikan di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah, sebagai proyek percontohan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kedua area tersebut memiliki dampak yang begitu besar akibat adanya Banjir Pesisir ini.

Sekaitan dengan itu, kata Maulana, BMKG dan World Meteorological Organization (WMO) melaksanakan kegiatan CIFDP-I Final Meeting Workshop yang diselenggarakan di Hotel Nusa Dua Beach and Spa, Denpasar, Bali, pada 28 sampai dengan 30 Januari 2019.

"Kami telah melakukan beberapa tahapan, Workshop CIFDP-I juga sudah dilaksanakan pada 2017 dengan mengundang beberapa tim ahli dari WMO dan telah disepakati adanya perjanjian kerjasama atau yang disebut dengan Devinitive National Agreement (DNA) yang ditandatangani," tutur Taufan Maulana kepada wartawan  di Jakarta.

Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Prakiraan Dan Peringatan Dini Banjir Pesisir (Coastal Inundation) melibatkan 5 Kementerian/Lembaga, yaitu Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika BIG, dan Direktorat Kesiapsiagaan BNPB.

Taufan mengatakan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut demi tercapainya tujuan pembangunan sistem peringatan dini Banjir Pesisir yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat pesisir. Dalam pelaksanaannya sangat diharapkan keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dan BPBD Kota Semarang dalam melakukan diseminasi informasi peringatan dini banjir pesisir ke masyarakat terdampak sebagai proyek percontohan dalam kegiatan ini.

Ada tiga tujuan penting dalam workshop tersebut, kata Taufan,  yaitu pertama untuk mempersiapkan implementasi sistem peringatan dini banjir pesisir khususnya untuk wilayah Jakarta dan Semarang untuk mengurangi dampak dan risiko yang diakibatkan oleh banjir pesisir. Kedua untuk memperkuat kerjasama antara lima kementerian/lembaga, dan ketika melakukan diskusi untuk meneruskan pengembangan sistem informasi peringatan dini banjir pesisir untuk wilayah lainnya di Indonesia.

"Sistem ini akan segera beroperasional dan dapat dirasakan masyarakat pada 2019. BMKG sebagai instansi yang memiliki peran dalam memberikan informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca dan iklim bertugas untuk menyediakan informasi dan peringatan dini terhadap bahaya/ancaman termasuk untuk masyarakat didaerah pesisir," ungkap Taufan. 

Pada kegiatan tersebut juga dibuka langsung oleh Deputi Bidang Meteorologi, Mulyono R. Prabowo, Perwakilan dari WMO Sarah Grimes, perwakilan dari Project Steering Group (PSG) Paul Davies. Serta dihadiri oleh beberapa anggota PSG (Kevin Houshbrugh, Linda Andersen Berry, dan Greame Smart), anggota Delatares (Deepak Vatvani dan Arneejan Van L), Kepala Pusat Meteorologi Maritim beserta jajarannya, Kepala Balai Besar MKG Wil 3 Denpasar Bali, Kepala UPT Wilayah Bali, KKP, BPBD DKI Jakarta, BPBD Kota Semarang, PUSAIR Jakarta, PUSAIR Bandung, Kemenkomar, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, dan Stasiun Meteorologi Maritim Semarang. (dade)

Post a Comment

0 Comments