Nasir: Indonesia Ditantang Kebutuhan Tenaga Kerja Berkualitas

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim (baju
putih), Menteri Ristekdikti Mohammad
Nasir, dan peserta diskusi FMB9.
(Foto: Istimewa)

NET - Menteri Riset Teknologi, dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir mengunkapkan saat ini Indonesia memiliki tantangan kebutuhan tenaga kerja berkualitas dan terampil pada era industri 4.0. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang matang guna menghadapi tahun 2030 dengan demografi pekerja di Indonesia yang mencapai puncaknya bahkan bisa menjadi pusat perekonomian Asia, hingga dunia.

Hal ini dikatakan Mohammad Nasir dalam Acara Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema “Membangun Indonesia Dengan Tenaga Kerja Berkualitas” di Pendopo Gubernuran Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP-3B), Jalan Syech Nawawi Albantani, Curug, Kota Serang, Kamis (6/12/2018).

Menteri Nasir menjelaskan untuk mengatasi masalah tersebut memperbanyak lulusan perguruan tinggi diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong lulusan terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha (entrepreneur).

Selain Menteri Nasir, narasumber berikutnya yakni Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad. “Saat ini Pemerintah pusat tengah berkonsentrasi mencari cara bagaimana meningkatkan kualitas dari SMK (Sekolah Menengah Kejuruan-red) yang ada di Indonesia,” ucap Hamid Muhammad.

Selain itu, kata Hamid, peningkatan mutu guru pun tak luput dari perhatian Pemerintah pusat. Selanjutnya, penyelarasan kurikulum menjadi poin penting guna mengetahui kebutuhan dari dunia kerja itu sendiri, ditambah dengan sertifikasi kompetensi sebagai legitimasi bagi para lulusan SMK.

“Ini sebagai bukti keahlian yang dimiliki apakah sudah sesuai dengan standar yang ada atau belum,” tutur Hamid.

Selanjutnya Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dewi Chomistriana menyampaikan saat ini terdapat 994.000 tenaga kerja di bidang konstruksi. Namun yang memiliki sertifikat hanya berjumlah 506.195 orang.

Hal itu menjadi perhatian khusus bagi Kementerian PUPR, kata Dewi, karena dalam pengerjaan program-program dari Kementerian PUPR pada tahun ini mencapai Rp 108 triliun dan sudah mewajibkan semua pekerja memiliki sertifikat profesi dalam pengerjaan proyek tersebut.

“Banyak pekerja yang memiliki kompetensi namun belum memiliki sertifikat. Dengan itu, kami memiliki solusi seperti melakukan pelatihan secara online. Dan hingga Desember tahun ini ada 85.164 pekerja yang sudah disertifikasi, dan kami akan terus meningkatkannya,” ujar Dewi .

Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) merupakan kegiatan guna memberikan solusi untuk mengurai permasalahan krisis komunikasi publik. Forum tersebut bertjuan menyebarluaskan informasi program dan keberhasilan Pemerintah.

Di Provinsi Banten pelaksanaan FMB atas inisiasi Kemen Kominfo RI bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Komari mengapresiasi kegiatan tersebut karena Pemerintah Provinsi Banten bisa turut serta menyebar luaskan informasi pembangunan dalam acara tersebut. (*/pur)