Gubernur Minta Warga Banten Sambut Wisatawan Layaknya Di Bali

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahdin Halim.
(Foto:  Istimewa)

NET  – Gubernur Banten H. Wahidin Halim resmi membuka acara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020. Sejumlah isu dibahas, dalam RKPD Parawisata,  salah satunya mendorong masyarakat Banten menerima wisatawan layaknya di Bali dan Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Acara dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Lippo Karawaci, Rabu (12/12/2018), selain Gubernur WH, nampak hadir Andika Hazrumy Wakil Gubernur Banten, Danrem 052 Wijayakrama, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten, Walikota dan Bupati se-Banten, Kapolda Banten serta Ketua DPRD Banten.

Wahidin Halim mengatakan program pembangunan harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan visi dan misi yang diselaraskan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).  

“RPJMD yang sekarang sedang dijalankan termasuk untuk program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, parawisata, dan semua yang masuk dalam RPJMD,” ucap Wahidin dalam pembukaannya.

WH menjelaskan salah satu progrm yang masuk dalam RPJMD memang ada ditemukan sejumlah persoalan termasuk di sektor parawisata yang harus dikelola secara serius. 

Maka itu, kata WH, pemerintah kota dan kabupaten yang mempunya aset parawisata harus bisa sinergi dengan Pemprov Banten. 

Sebab, kata Gubernur,  masalah yang timbul dari keluhan kunjungan wisatawan cukup luar biasa. Meskipun ini menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten tetapi di lapangan ditemukan masyarakat kita yang harus diarahkan supaya terbiasa menerima pengunjung layaknya di Bali atau Lombok.

“Wisatawan yang datang kerap menemukan keluhan masih adanya parkir liar dan kuliner yang mahal serta masyarakat yang belum bisa menyambut dengan baik wisatawan seperti di Bali atau Lombok,” ujar mantan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI ini menjelaskan.

Gubernur berharap peserta yang hadir dalam rapat RKPD nantinya dapat membahas persoalan-persoalan dengan acuan RPJMD dan RPJMN. Melakukan diskusi secara kritis untuk prospek pelayanan dan Pendapatan Asli Daera (PAD).

“Saya kira peserta yang diundang bisa berdikusi secara kritis tanpa mengurangi peran masing-masing,” tandas WH. (*/pur)