HUT Banten Ke-18 Tanpa Korupsi

Baca Juga

Gufroni: "selemparan batu".
(Foto: Istimewa/koleksi pribadi)


Oleh: Gufroni

HARI INI genap Provinsi Banten berusia 18 tahun sejak memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, 4 Oktober 2000 silam. Banyak harapan ketika Banten menjadi provinsi baru, bebas dari kemelaratan akibat kesenjangan sosial ekonomi terutama di daerah Lebak dan Pandeglang yang sebagian besar penduduknya masih berada dalam garis kemiskinan dan hidupnya hanya mengandalkan dari bercocok tanam dan kerja serabutan.

Sebagaimana yang pernah di tulis Max Havelaar dalam novelnya  Multatuli bahwa Banten sangat sarat dengan feodalisme yang kuat mengakar dimana pejabatnya bak raja yang harus dilayani rakyatnya maka tak mudah mewujudkan cita-cita dan harapan Banten bisa disejajarkan dengan provinsi lain hingga hari ini. Meski jaraknya hanya “selemparan batu” dari pusat ibu kota negara, provinsi ini masih juga berkutat pada persoalan yang sama: Kemiskinan, buruknya kesehatan, pendidikan yang rendah, feodalisme para pejabatnya hingga makin menguatnya dinasti di Banten.

Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membongkar praktik korupsi yang massif ketika dinasti Hasan Sochib berkuasa, bahkan anaknya Hj. Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik Atut) sudah menjadi narapidana kasus korupsi ternyata dinasti yang sudah dibangun sejak lama tidak mudah untuk diluluhlantakan. Bahkan makin menggurita dan menguasai berbagai posisi penting baik di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, juga sebagai anggota parlemen baik di pusat maupun daerah. Bahkan untuk Pemilu Legislatif pada tahun 2019 nanti mereka sudah menempatkan orang-orangnya untuk bisa merebut kursi-kursi sebagai anggota dewan dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hingga hari ini, persoalan korupsi menjadi perhatian serius utamanya KPK yang masih menempatkan orang-orangnya untuk mengawasi kinerja para pejabat baik dalam rangka pencegahan maupun penindakan. Pandeglang, Lebak, dan Cilegon menjadi perhatian utama komisi anti rasuah ini, termasuk juga di Pemprov Banten itu sendiri. Data menunjukkan korupsi di Banten masih tetap marak terjadi dan pelakunya bukan hanya pejabat tapi juga sampai melibatkan kepala desa karena tersangkut korupsi dana desa. Tentu ini pekerjaan rumah bagi Aparat Penegak Hukum (APH) baik kejaksaan, kepolisian, dan KPK untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi yang massif ini.

Melihat kondisi demikian, maka dibutuhkan perjuangan keras dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Banten bersih dari segala macam praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah kadung mengakar. Akan butuh banyak waktu untuk membebaskan Banten dari belenggu kemiskinan dan watak feodalisme, bisa puluhan tahun ke depan.

Pada usia yang sekarang ini semestinya sudah lebih maju dari provinsi induknya mengingat Banten memiliki sumber daya alam yang luar biasa besar, seperti destinasi wisata dan pulau-pulau yang estotik namun itu tidak bisa untuk dioptimalkan atau dikelola secara baik. Banten memiliki bandara internasional, pelabuhan, pabrik baja, dan potensi kekayaan lainnya yang ternyata tidak mampu memberi kesejahteraan rakyatnya.

Hal ini diperparah oleh perilaku pejabatnya yang lebih mengutamakan diri dan keluarganya, juga kalangan kelas atas yang suka memperbanyak harta sehingga menyebabkan kesenjangan sosial semakin menganga. Bila ini dibiarkan terus, bisa jadi akan ada peristiwa amuk massa dalam bentuk kerusuhan atau penjarahan. Semoga saja itu tidak terjadi, tapi kita patut mewaspadainya.

Maka saatnya kelas menengah untuk merapatkan barisan untuk mendobrak kebekuan dan kebuntuan. Kita tidak bisa berharap kepada pejabat di Banten untuk mengubah kondisi dari gelap gulita menuju abad pencerahan Banten. Pertanyaan besar saat ini, ketika Atut mantan gubernur yang kini masih mendekam di penjara apakah Banten akan bangkit? Seperti dalam bukunya Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang. Maka Banten, lebih tepatnya Habis Gelap Terbitkah Terang? Atau Habis Gelap Makin Gelap Gulita. Hanya waktulah yang menjawabnya.

Selamat HUT Banten yang ke-18. Bangkitlah wahai kaum kelas menengah. Saatnya Banten bebas dari kejumudan dan keterbelakangan. Banten harus bangkit!  ***


Penulis adalah Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Banten Bersih.

Post a Comment

0 Comments