 |
| Wakil Walikota Tangeran H. Sachrudin dan Kepala BPN Kota Tangerang Candra Genial (baju batik): syarat lengkap. (Foto: Istimewa) |
NET - Lambannya proses pembuatan
sertipikat tanah menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.
Guna menanggulangi permasalahan
tersebut, Pemkot bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota
Tangerang dalam kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL).
Dalam Rapat Evaluasi dan
Koordinasi Pelaksanaan Program PTSL, hadir Wakil Walikota Tangerang H.
Sachrudin, Kepala BPN Kota Tangerang Candra Genial, Kepala OPD serta camat dan
lurah se-Kota Tangerang di ruang Akhlaqul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan
Kota Tangerang, Kamis (6/9/2018).
Wakil Walikota Tangerang H.
Sachrudin menyampaikan kepada lurah dan camat agar memberikan informasi berkaitan
dengan persyaratan PTSL secara rinci dan lengkap sehingga target yang diberikan
Pemerintah pusat bisa tercapai.
"Sampaikan kepada masyarakat
bila mau mengajukan Program PTSL ini harus lengkap. Jangan sampai warga
bolak-balik tapi tidak selesai," ungkap Sachrudin.
Sachrudin meminta kepada BPN Kota
Tangerang untuk menyediakan wadah agar lurah dan camat bisa menyampaikan
keluhan yang dihadapi di wilayah masing-masing.
"Harus ada petugas BPN yang
mau mendengarkan curhatan lurah camat di lapangan, atau dibentuk semacam
sekretariat khusus," imbuhnya.
Wakil Walikota meminta koordinasi
yang berkelanjutan sehingga kerjasama Pemkot, Kantor BPN, serta seluruh camat
dan lurah terus terjalin sehingga Program PTSL 2018 ini dapat terlaksana dan
target yang diinginkan tercapai.
"Untuk itu, butuh dukungan
bukan hanya satu pihak, karena suksenya program ini adalah sukses kita bersama,"
tutur Wakil Walikota.
Sementara itu, Kepala BPN Kota
Tangerang Candra Genial mengatakan pihaknya pada 2018 ini sudah melakukan
pengukuran tanah serta berusaha mempercepat penerbitan sertifikat tanah bagi warga.
Namun terkendala personel dan tenaga BPN yang kurang.
"Saya tidak mau laporan
nantinya tumpang tindih karena kurangnya personel dan tenaga kerja di BPN,
makanya saya berharap lurah dan camat dapat bekerjasama," ungkap Candra.
Candra menambahkan harus ada
pemahaman yang sama dari semua pihak terkait prosedur dan persyaratan agar
seluruh masyarakat merasakan program yang dicanangkan pemerintah pusat berjalan
dengan baik.
"Memang volume pekerjaan
yang harus kita kerjakan banyak dengan permasalahan yang juga semakin banyak. Tapi
itu harus kita hadapi untuk terus melayani masyarakat," ucap Candra.
Dalam sesi tanya jawab, banyak
pertanyaan dan hambatan yang dijabarkan. Seperti Lurah Uwung Jaya Aceng
Supriyatna yang mengeluhkan kurangnya personel BPN di lapangan untuk pengukuran
tanah, sehingga banyak tanah yang belum selesai diukur tetapi petugas ukurnya
sudah ditarik lagi kewilayah lain.
"Seluruh lurah di Kota
Tangerang mendukung program pemerintah, khususnya program PTSL ini. Tapi
keluhan saya kepada BPN untuk mencukupi dulu tukang ukur tanahnya, sehingga tidak
tarik ulur dan lempar-lemparan tugas," ucap Acep.
Di sisi lain, Lurah Ketapang
Khotibul Imam berpendapat persoalan dan masalah yang dihadapi harus
diselesaikan secepatnya baik di BPN maupun di wilayah. Ia mengajak BPN Kota
Tangerang meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berkumpul dengan lurah dan camat.
"Cari waktu yang pas, bisa
kita cari solusi bareng-bareng supaya ada solusi dari masalah kita,"
terangnya.
Sebagai informasi, target PTSL
2018 yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional (BPN) kepada Kantor BPN Kota Tangerang adalah sebanyak 70.000 bidang.
(man)
0 Comments