Tukang Ukur Tanah Kurang, Program PTSL Bergerak Lamban

Baca Juga

Wakil Walikota Tangeran H. Sachrudin
dan Kepala BPN Kota Tangerang Candra 
Genial (baju batik): syarat lengkap.
(Foto: Istimewa) 



NET - Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.

Guna menanggulangi permasalahan tersebut, Pemkot bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang dalam kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dalam Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program PTSL, hadir Wakil Walikota Tangerang H. Sachrudin, Kepala BPN Kota Tangerang Candra Genial, Kepala OPD serta camat dan lurah se-Kota Tangerang di ruang Akhlaqul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (6/9/2018).

Wakil Walikota Tangerang H. Sachrudin menyampaikan kepada lurah dan camat agar memberikan informasi berkaitan dengan persyaratan PTSL secara rinci dan lengkap sehingga target yang diberikan Pemerintah pusat bisa tercapai.

"Sampaikan kepada masyarakat bila mau mengajukan Program PTSL ini harus lengkap. Jangan sampai warga bolak-balik tapi tidak selesai," ungkap Sachrudin.

Sachrudin meminta kepada BPN Kota Tangerang untuk menyediakan wadah agar lurah dan camat bisa menyampaikan keluhan yang dihadapi di wilayah masing-masing.

"Harus ada petugas BPN yang mau mendengarkan curhatan lurah camat di lapangan, atau dibentuk semacam sekretariat khusus," imbuhnya.

Wakil Walikota meminta koordinasi yang berkelanjutan sehingga kerjasama Pemkot, Kantor BPN, serta seluruh camat dan lurah terus terjalin sehingga Program PTSL 2018 ini dapat terlaksana dan target yang diinginkan tercapai.

"Untuk itu, butuh dukungan bukan hanya satu pihak, karena suksenya program ini adalah sukses kita bersama," tutur Wakil Walikota.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Tangerang Candra Genial mengatakan pihaknya pada 2018 ini sudah melakukan pengukuran tanah serta berusaha mempercepat penerbitan sertifikat tanah bagi warga. Namun terkendala personel dan tenaga BPN yang kurang.

"Saya tidak mau laporan nantinya tumpang tindih karena kurangnya personel dan tenaga kerja di BPN, makanya saya berharap lurah dan camat dapat bekerjasama," ungkap Candra.

Candra menambahkan harus ada pemahaman yang sama dari semua pihak terkait prosedur dan persyaratan agar seluruh masyarakat merasakan program yang dicanangkan pemerintah pusat berjalan dengan baik.

"Memang volume pekerjaan yang harus kita kerjakan banyak dengan permasalahan yang juga semakin banyak. Tapi itu harus kita hadapi untuk terus melayani masyarakat," ucap Candra.

Dalam sesi tanya jawab, banyak pertanyaan dan hambatan yang dijabarkan. Seperti Lurah Uwung Jaya Aceng Supriyatna yang mengeluhkan kurangnya personel BPN di lapangan untuk pengukuran tanah, sehingga banyak tanah yang belum selesai diukur tetapi petugas ukurnya sudah ditarik lagi kewilayah lain.

"Seluruh lurah di Kota Tangerang mendukung program pemerintah, khususnya program PTSL ini. Tapi keluhan saya kepada BPN untuk mencukupi dulu tukang ukur tanahnya, sehingga tidak tarik ulur dan lempar-lemparan tugas," ucap Acep.

Di sisi lain, Lurah Ketapang Khotibul Imam berpendapat persoalan dan masalah yang dihadapi harus diselesaikan secepatnya baik di BPN maupun di wilayah. Ia mengajak BPN Kota Tangerang meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berkumpul dengan lurah dan camat.

"Cari waktu yang pas, bisa kita cari solusi bareng-bareng supaya ada solusi dari masalah kita," terangnya.

Sebagai informasi, target PTSL 2018 yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Kantor BPN Kota Tangerang adalah sebanyak 70.000 bidang. (man)

Post a Comment

0 Comments