Probity Advice Dan Konsolidasi Pengadaan Pemerintah Dimodernisasikan

Baca Juga

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi Budaeri: suatu strategi. 
(Foto: Man Handoyo/TangerangNet.Com)   

NET - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pemerintah Kota Tangerang menggelar Workshop Probity  Advice dan  Konsolidasi  tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah Kota Tangerang di Hotel Aryaduta, Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang, Kamis (12/7/2018).

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi Budaeri dalam arahannya bahwa konsolidasi pengadaan ini untuk memodernisasi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

"Konsolidasi pengadaan merupakan salah satu strategi untuk pendekatan tambahan dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan suatu organisasi, dalam rangka memperkenalkan serta mendorong implementasi konsolidasi pengadaan secara luas," ujar Dadi.

Dadi mengatakan dalam penyusunan pemaketan pengadaan harus dirinci mulai dari pra RKA (Rencana Kerja Anggaran-red) dan RKA harus detil dan rinci. "Saya minta sejak penyusunan dari pra RKA   dan RKA harus rinci,” tutur Dadi.

Sementara itu, Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II LKPP Yulianto Prihandoyo mengatakan LKPP memberikan alternatif dalam mempersiapkan pengadaan, salah satunya adalah melalui konsolidasi pengadaan. “Semacam satu strategi sistematis dengan melakukan analisis kebutuhan, melihat potensi penyedia, dan kemudian memformulasikannya dalam bentuk pemaketan. Dokumen lelang bunyinya apa? Syaratnya apa? Kurang lebih seperti itu,” tutur Yulianto.

Yulianto menjelaskan konsolidasi pengadaan sudah diterapkan di negara maju. Namun pada praktiknya, para pengelola pengadaan seringkali terjebak untuk membuat banyak paket pengadaan. Padahal, semakin banyak paket yang dibuat maka risiko yang dihadapi juga akan semakin bertambah.

“Mari duduk sejenak sebelum menyusun RUP (rencana umum pengadaan). Menganalisis kebutuhan, memotret kekuatan para penyedia. Untuk strategi pengadaannya, mungkin bisa menggunakan lelang itemized, yaitu lelang satu kali untuk beberapa barang sekaligus yang sebidang ataupun sejenis, agar para penyedia itu tahu apa yang dibutuhkan,” ucap Yulianto.

Hal itu mengingat meningkatnya nilai belanja Pemerintah melalui pengadaan, tuntutan transparansi penggunaan anggaran dan belum maksimalnya strategi pengadaan untuk menjawab permasalahan klasik pengadaan. Seperti terlambatnya penyerapan anggaran, kualitas rendah, dan harga yang lebih mahal.

Yulianto juga menyampaikan Probity Advice adalah untuk meningkatkan integritas pelayanan publik atas pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Yulianto, ada tujuh kriteria pekerjaan yang perlu dilakukan Probity Advice. Di antaranya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas dan pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar manusia, serta tahapan Probity Advice itu sendiri dan tanggung jawab/wewenang Advisor.

Acara tersebut dihadiri oleh  Pengguna Anggaran (PA) dan  Kuasa Pengguna Anggaran  (KPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, ketua beserta Kelompok Kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Tangerang. (man)

Post a Comment

0 Comments