 |
| Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi Budaeri: suatu strategi. (Foto: Man Handoyo/TangerangNet.Com) |
NET - Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pemerintah Kota Tangerang menggelar Workshop
Probity Advice dan Konsolidasi
tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah Kota Tangerang di Hotel
Aryaduta, Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang, Kamis (12/7/2018).
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi Budaeri dalam arahannya
bahwa konsolidasi pengadaan ini untuk memodernisasi pengadaan barang/jasa
Pemerintah.
"Konsolidasi pengadaan
merupakan salah satu strategi untuk pendekatan tambahan dalam rangka
meningkatkan kinerja pengadaan suatu organisasi, dalam rangka memperkenalkan
serta mendorong implementasi konsolidasi pengadaan secara luas," ujar Dadi.
Dadi mengatakan dalam penyusunan
pemaketan pengadaan harus dirinci mulai dari pra RKA (Rencana Kerja
Anggaran-red) dan RKA harus detil dan rinci. "Saya minta sejak penyusunan
dari pra RKA dan RKA harus rinci,”
tutur Dadi.
Sementara itu, Direktur Advokasi
dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II LKPP Yulianto Prihandoyo mengatakan LKPP
memberikan alternatif dalam mempersiapkan pengadaan, salah satunya adalah
melalui konsolidasi pengadaan. “Semacam satu strategi sistematis dengan
melakukan analisis kebutuhan, melihat potensi penyedia, dan kemudian
memformulasikannya dalam bentuk pemaketan. Dokumen lelang bunyinya apa?
Syaratnya apa? Kurang lebih seperti itu,” tutur Yulianto.
Yulianto menjelaskan konsolidasi
pengadaan sudah diterapkan di negara maju. Namun pada praktiknya, para
pengelola pengadaan seringkali terjebak untuk membuat banyak paket pengadaan.
Padahal, semakin banyak paket yang dibuat maka risiko yang dihadapi juga akan
semakin bertambah.
“Mari duduk sejenak sebelum
menyusun RUP (rencana umum pengadaan). Menganalisis kebutuhan, memotret
kekuatan para penyedia. Untuk strategi pengadaannya, mungkin bisa menggunakan
lelang itemized, yaitu lelang satu kali untuk beberapa barang sekaligus yang
sebidang ataupun sejenis, agar para penyedia itu tahu apa yang dibutuhkan,” ucap
Yulianto.
Hal itu mengingat meningkatnya
nilai belanja Pemerintah melalui pengadaan, tuntutan transparansi penggunaan
anggaran dan belum maksimalnya strategi pengadaan untuk menjawab permasalahan
klasik pengadaan. Seperti terlambatnya penyerapan anggaran, kualitas rendah,
dan harga yang lebih mahal.
Yulianto juga menyampaikan
Probity Advice adalah untuk meningkatkan integritas pelayanan publik atas
pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Yulianto, ada tujuh
kriteria pekerjaan yang perlu dilakukan Probity Advice. Di antaranya adalah
pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas dan pekerjaan
untuk memenuhi pelayanan dasar manusia, serta tahapan Probity Advice itu
sendiri dan tanggung jawab/wewenang Advisor.
Acara tersebut dihadiri oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, ketua beserta Kelompok Kerja ULP (Unit
Layanan Pengadaan) Kota Tangerang. (man)
0 Comments