Optimalkan Layanan Publik, Walikota Gagas Integrasi E-Government

Baca Juga

Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah:  proses panjang. 
(Foto: Istimewa)  

NET - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berencana mengintegrasikan secara penuh sistem electronik government (e-government) yang selama ini telah terbangun. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pelayanan publik di Kota Tangerang.

"Intinya, kita ingin menyederhanakan proses birokrasi yang ada dengan mengintegrasikan semua aplikasi yang telah terbangun," ujar Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah saat memimpin Rapat Integrasi e-gov di Ruang Rapat Walikota, Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Jalan Satria Sudirman, Selasa (10/7/2018).

"Dan semua berkas harus segera didigitalisasikan," imbuhnya.

Arief menjelaskan integrasi sistem e-gov menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi selama penerapan sistem smart city di Kota Tangerang.

"Ini merupakan hasil dari evaluasi yang telah kami lakukan terhadap berbagai aplikasi yang telah terbangun," ucapnya.

Selama ini, menurut Arief, proses administrasi keuangan contohnya, memerlukan proses yang panjang dalam hal perencanaan, penganggaran, dan juga proses pencairannya.

"Jadi selama ini terkesan lama karena proses input datanya yang berulang belum lagi proses verifikasinya," papar Arief mencontohkan.

Demikian pula dengan pelayanan publik, baik itu terkait pendidikan, kesehatan maupun perizinan dan administrasi kependudukan, Arief berharap ke depan hanya cukup satu aplikasi yang terintegrasi yang bisa memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang ada.

"Jadi tidak perlu lagi bawa foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk-red) atau KK (Kartu Keluarga-red), atau berkas lain, karena semuanya itu kan sudah ada di database jadi tinggal tarik saja datanya," terangnya.

Mau perizinan tinggal ketik nama datanya, kata Arief, semua muncul. Demikian pula ketika mau daftarin anak sekolah atau ke rumah sakit pemerintah. “Tidak perlu isi formulir pendaftatan dan bawa berkas lagi," imbuhnya.

Arief mengatakan sehingga melalui integrasi aplikasi e-gov ini diharapkan tidak ada lagi proses birokrasi yang berbelit, yang berbiaya tinggi dan terkesan ribet karena harus bawa berkas yang banyak.

"Saya kalau berkunjung ke ruang kerja pegawai, meja kerjanya pada berantakan karena berkas yang menumpuk. Dan ada OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red) yang harus menyewa gudang hanya untuk menyimpan berkas yang sebenarnya bisa didigitailisasi," ucap Arief.

Dan melalui full integrasi aplikasi e-gov ini,  Arief berharap tidak ada lagi berkas yang menumpuk dan keterlambatan pelayanan publik karena berkasnya terselip. Karena semuanya bisa diakses secara online.

Arief menegaskan jika sistem tersebut bisa diintegrasikan maka akan ada efisiensi baik dari sisi publik sebagai user maupun dari sisi anggaran pemerintah daerah sebagai operator.

"Karena tidak ada lagi biaya buat belanja ATK (Alat Tulis Kantor-red), karena sudah paperless. Masyarakat juga tinggal klik aplikasi untuk mendapatkan layanan yang tersedia, tidak perlu repot mikirin cuti kerja atau biaya ojek. Karena bisa diakses di rumah atau di tempat kerjanya," pungkas Arief. (man)